Penangkapan Menteri KKP Oleh KPK

(https://batam.tribunnews.com/2020/11/26/kronologi-penangkapan-menteri-kkp-edhy-prabowo-versi-kpk)

Hallo rekan-rekan kampus keadilan👋
Ada informasi nih dari Kementerian Advokasi mengenai Penangkapan Menteri KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) RI Oleh KPK. Mau tau penjelasannya?🤔 Yukk simak hasil kajiannya di bawah ini!

  • Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng (25/10/2020);
  • Edhy diringkus KPK sepulangnya dari negeri Paman Sam;
  • Edhy ditangkap bersama dengan sang istri pada pukul 01.23 WIB;
  • Pasca penangkapannya Edhy bersama sang istri juga beberapa orang lainnya langsung dibawa untuk diperiksan secara intensif di Gedung KPK di Kuningan;
  • Penangakapan Menteri KKP Edhy Prabowo terkait kebijakan Ekspor Benih Lobster;
  • Kebijakan Eksport Benih Lobster

Pertama, tidak adanya kajian ilmiah yang melibatkan Komisi Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas Kajiskan) dalam penerbitan Peraturan Menteri KP No 12 Tahun 2020 tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan. Bahkan pembahasannya cenderung tertutup serta tidak melibatkan nelayan penangkap dan pembudidaya lobster.

“Penetapan kebijakan ekspor benih lobster tidak mempertimbangkan kondisi sumber daya ikan Indonesia yang existing. Pada statusnya pada tahun 2017 dinyatakan dalam kondisi fully expolited dan over exploited,” jelas Susan.

Kedua, penetapan ekspor benih lobster sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri KP No 12 Tahun 2020 yang diikuti oleh penetapan puluhan perusahaan ekspor benih lobster yang terafiliasi kepada sejumlah partai politik, hanya menempatkan nelayan penangkap dan pembudidaya lobster sebagai objek pelengkap. Ombudsman Republik Indonesia (ORI) bahkan menyebut terdapat banyak potensi kecurangan dalam mekanisme ekspor benih lobster tersebut.

Ketiga, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah menemukan praktik persaingan usaha yang tidak sehat dalam bisnis eksport benih lobster di Indonesia. Salah satu temuan penting KPPU adalah pintu ekspor dari Indonesia ke luar negeri hanya dilakukan melalui Bandara Soekarno Hatta. Padahal mayoritas pelaku lobster berasal dari Nusa Tenggara Barat dan Sumatera

Keempat, KKP tidak memiliki peta jalan yang menyeluruh dan komprehensif dalam membangun kekuatan ekonomi perikanan (lobster) berbasis nelayan di Indonesia dalam jangka panjang. Sebaliknya, KKP selalu mengedepankan pertimbangan-pertimbangan ekonomi jangka pendek yang tidak menguntungkan negara dan nelayan.

  • Selain itu, Andreau Misanta Pribadi (Staf Khusus menteri KKP) disinyalir terlibat dalam peran penting dalam berbagai pengaturan teknis, penunjukan, sampai pembekuan izin kepada perusaahn ekportir lobster, dan menambah panjang kader parpol yang terlibat.