“Mengenal Lebih dalam Surat Perintah Sebelas Maret”

Secara Garis Besar, Surat Perintah 11 Maret tahun 1966 biasa disingkat Supersemar, adalah Surat Perintah yang dikeluarkan oleh Bung Karno untuk Pak Harto, melalui tiga Jenderal yang berinisiatif menemui Bung karno di Istana Bogor, setelah terjadi penghentian Sidang Paripurna Kabinet Dwikora di Istana Negara, Jakarta, pada pagi hari tanggal 11 Maret.

Dalam situasi politik dan ekonomi yang karut marut pasca pemberontakan Gerakan 30 September (G30S) yang kemudian terbukti didalangi Partai Komunis Indonesia (PKI), Bung Karno memberikan Surat Perintah kepada Pak Harto , yang pada salah satu dictum adalah memberikan kewenangan “Untuk atas nama Presiden/ Pemimpin Besar Revolusi”—“Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan”.

Sejarah Supersemar

Menurut versi resmi, awalnya keluarnya supersemar terjadi ketika pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengadakan sidang pelantikan Kabinet Dwikora yang disempurnakan yang dikenal dengan nama “kabinet 100 menteri”. Pada saat sidang dimulai, Brigadir Jendral Sabur sebagai panglima pasukan pengawal presiden Tjakrabirawa melaporkan bahwa banyak “pasukan liar” atau “pasukan tak dikenal” yang belakangan diketahui adalah Pasukan Kostrad dibawah pimpinan Mayor Jendral Kemal Idris yang bertugas menahan orang-orang yang berada di Kabinet yang diduga terlibat G-30-S di antaranya adalah Wakil Perdana Menteri I Soebandrio.

Berdasarkan laporan tersebut, Presiden bersama Wakil perdana Menteri I Soebandrio dan Wakil Perdana Menteri III Chaerul Saleh berangkat ke Bogor dengan helikopter yang sudah disiapkan. Sementara Sidang akhirnya ditutup oleh Wakil Perdana Menteri II Dr.J. Leimena yang kemudian menyusul ke Bogor.

Situasi ini dilaporkan kepada Mayor Jendral Soeharto (yang kemudian menjadi Presiden menggantikan Soekarno) yang pada saat itu selaku Panglima Angkatan Darat menggantikan Letnan Jendral Ahmad Yani yang gugur akibat peristiwa G-30-S itu. Mayor Jendral (Mayjend) Soeharto saat itu tidak menghadiri sidang kabinet karena sakit. (Sebagian kalangan menilai ketidakhadiran Soeharto dalam sidang kabinet dianggap sebagai sekenario Soeharto untuk menunggu situasi. Sebab dianggap sebagai sebuah kejanggalan).

Mayor Jendral Soeharto mengutus tiga orang perwira tinggi (AD) ke Bogor untuk menemui Presiden Soekarno di Istana Bogor yakni Brigadir Jendral M. Jusuf, Brigadir Jendral Amirmachmud dan Brigadir Jendral Basuki Rahmat. Setibanya di Istana Bogor, pada malam hari, terjadi pembicaraan antara tiga perwira tinggi AD dengan Presiden Soekarno mengenai situasi yang terjadi dan ketiga perwira tersebut menyatakan bahwa Mayjend Soeharto mampu mengendalikan situasi dan memulihkan keamanan bila diberikan surat tugas atau surat kuasa yang memberikan kewenangan kepadanya untuk mengambil tindakan. Menurut Jendral (purn) M Jusuf, pembicaraan dengan Presiden Soekarno hingga pukul 20.30 malam.

Presiden Soekarno setuju untuk itu dan dibuatlah surat perintah yang dikenal sebagai Surat Perintah Sebelas Maret yang populer dikenal sebagai Supersemar yang ditujukan kepada Mayjend Soeharto selaku panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan yang perlu untuk memulihkan keamanan dan ketertiban.

Surat Supersemar tersebut tiba di Jakarta pada tanggal 12 Maret 1966 pukul 01.00 waktu setempat yang dibawa oleh Sekretaris Markas Besar AD Brigjen Budiono. Hal tersebut berdasarkan penuturan Sudharmono, yang saat itu menerima telpon dari Mayjend Sutjipto, Ketua G-5 KOTI, 11 Maret 1966 sekitar pukul 10 malam. Sutjipto meminta agar konsep tentang pembubaran PKI disiapkan dan harus selesai malam itu juga. Permintaan itu atas perintah Pangkopkamtib yang dijabat oleh Mayjend Soeharto. Bahkan Sudharmono sempat berdebat dengan Moerdiono mengenai dasar hukum teks tersebut sampai Supersemar itu tiba.

Mengapa Ada Beberapa Versi Supersemar?

Tahun ini tepat 55 tahun surat perintah 11 Maret diperingati sebagai satu tonggak sejarah bangsa Indonesia setelah terjadi krisis multi dimensi melliputi bidang politik, ekonomi, social, dan krisis kepercayaan kepada pemerintah pemerintah pasca kudeta berdarah G30S/PKI. Sejak Tanggal 30 September 1965 sampai dengan 12 maret 1966, butuh waktu 6 bulan sampai diputuskan PKI dibubarkan. Salah satu dictum pembubaran PKI adalah surat perintah dari presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto.

Tentang adanya berbagai versi surat perintah itu, meskipun substansi (redaksinya) tidak ada perbedaan sangat patut dipertanyakan. Dari saksi sejarah yang hadir pada waktu pembuatan surat perintah ini yaitu Presiden Soekarno, Wakil Perdana Menteri 1 Soebandrio, Wakil Perdana Menteri 2 Chairul Saleh, Wakil Perdana Menteri 3 Leimena, mayor Jenderak Basuki Rachmat, Brigadir Jendral M. Jusuf, Brigadir Jenderal M. Sabur.

Banyaknya versi Supersemar yaitu satu halaman adalah hasil pengetikan ulang. Yang menyatukan surat perintah itu di Fotokopi kurang masuk akal karena alat fotokopi belum ada pada waktu itu, setidaknya yang dipakai secara umum. Menurut penelusuran Noor Johan Nuh, pengetikan ulang surat perintah itu menjadi satu lembar dilakukan oleh secretariat Negara.

Apakah Pak HArto tahu dan menyetujui? Mengenai hal ini, sebagai pembanding tentang pembuatan diorama supersemar di Monumen Nasional. Diorama tentang Supersemar di Monumen Nasional dibuat oleh Nugroho Notosusanto, Kepala Pusat Sejarah ABRI. Pak Harto mengoreksi diorama itu dengan menghadirkan M.Jusuf dan Amir Mahmud sebagai saksi sejarah supersemar. Pada Diorama itu digambarkan pak harto memakai pakaian dinas militer menerima supersemar dari Mayjen Basuki. Pada waktu menerima Supersemar pak harto sedang sakit dan terbaring ditempat tidur. Koreksi Pak Harto dibenarkan oleh M.Jusuf dan Amir Mahmud yang pada waktu itu pelaku sejarah persitiwa tersebut bersama Basuki rachmat. Namun kesalahan diorama yang sudah diprotes dan dikoreksi oleh Pak Harto sampai sekarang tidak pernah diperbaiki.

Surat Perintah Tersebut Sebagai Berikut:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SURAT PERINTAH

I. MENGINGAT:

  1. Tingakatan Revolusi sekarang ini, serta keadaan politik baik nasional maupun internasional.
  2. Perintah Harian Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata/Presiden /Pemimpin Besar Revolusi pada tanggal 8 Maret 1966

II. MENIMBANG:

  1. Perlu adanya ketenangan dan kestabilan pemerintah dan jalannya revolusi.
  2. Perlu adanya jaminan keutuhan pemimpin besar revolusi, ABRI dan rakyat untuk memelihara kepemimpinan dan kewibawaan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi serta segala Ajarannya.

III. MEMUTUSKAN / MEMERINTAHKAN:

Kepada            : Letnan Djendral SOEHARTO, Menteri/Panglima Angkatan Darat

Untuk              : Atas nama Presiden/Panglima Tertinggi/ Pemimpin Besar Revolusi.

  1. Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi serta menjamin keselmatan pribadi dan kewajiban pimpinan presiden/panglima tertinggi/ pemimpin besar revolusi/ Mandataris MPRS demi untuk kebutuhan bangsa dan Negara Repbulik Indonesia, dan melaksanakan segala ajaran Pemimpin Besar Revolusi.
  2. Mengadakan Koordinasi pelaksanaan perintah dengan penglima – panglima Angkatan angkatan lain dengan sebaik-baiknya
  3. Supaya melaporkan segala yang bersangkut paut dengan tugas dan tanggungjawabnya seperti tersebut diatas.

IV. SELESAI

Djakarta, 11 Maret 1966

PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI

PEMIMPIN BESAR REVOLUSI/MANDATARIS M.P.R.S.

Soekarno

“….Dan Jenderal Soeharto telah mengerjaken perintah itu dengan baik, dan saya mengucapken terimakasih kepada jenderal Soeharto akan hal itu…”

(Presiden Soekarno, 17 Agustus 1966)

-by PMK STHB