SEMA Info

Eksistensi Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia

Seiring dengan perkembangan negara Indonesia semakin banyak pertumbuhan yang terjadi didalamnya, baik dalam segi perkembangan politik hingga sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat secara langsung. Salah satu yang sangat erat berkaitan dengan masyarakat adalah organisasi masyarakat, seiring dengan berjalannya waktu pertumbuhan sumber daya manusia di Indonesia yang berkembang dengan sangat pesat, dan factor tersebut yang membuat perkumpulan antar masyarakat baik dalam lingkup kecil hingga besar terus bertambah dimana disalurkan dengan sebuah wadah yang isinya diisi oleh segenap masyarakat yang memiki tujuan yang sama. Dalam kehidupan masyarakat yang modern hal tersebut dituangkan dalam wadah yang dinamakan organisasi kemasyarakatan. Di Indonesia sangatlah banyak organisasi yang berdiri setelah masa orde baru baik itu organisasi kemasyarakat yang bergerak di bidang sosial, keagamaan, budaya, olahraga, dan lain sebagainya. Organisasi kemasyarakatan dipayungi oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang mengatur tanggungjawab, kewajiban dan larangan/ batasan dalam menjalankan perannya sebagai wadah dalam menjalankan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dan metode sosiologis dengan mengambil dan meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder dengan melihat dan memperhatikan kondisi saat ini.

Organisasi Kemasyarakatan atau disingkat Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Dua bentuk organisasi kemasyarakatan di Indonesia, yaitu organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dan organisasi kemasyarakatan berbadan hukum. organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum pada dasarnya hanya sebuah perikatan dasar. organisasi kemasyarakatan tersebut hanya merupakan sebuah kontrak yang dilakukan oleh para pihak tanpa para pihak mentubuhkan perikatan hasil kontrak tersebut ke dalam suatu subyek hukum yang mandiri. Sementara dalam organisasi kemasyarakatan berbadan hukum, perikatan yang dilakukan melahirkan satu subyek hukum baru, yaitu perkumpulan berbadan hukum

Bagaimana Organisasi Kemayarakatan dapat berdiri / terdaftar ? mengenai tata cara pendiriannya organisasi kemasyarakatan berbadan hukum, tata cara pendiriannya tunduk pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2016. Sementara tata cara pendirian organisasi kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017. Dimuat dalam laman kebjasvbao berikut merupakan langkah registrasi perkumpulan agar dapat terdaftar menjadi organisasi kemasyarakatan berbadan hukum:

  1. Mengumpulkan akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD dan ART;
  2. Daftar program kerja;
  3. Sumber pendanaan organisasi masyarakat tersebut;
  4. Surat keterangan domisili;
  5. Nomor pokok wajib pajak atas nama organisasi (baik itu berupa yayasan atau perkumpulan);
  6. Surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan;

Perkumpulan berbadan hukum diregistrasi sekaligus dimintakan status badan hukumnya kepada Kementerian Hukum dan HAM. Hal tersebut dapat dilihat dari diaturnya perkumpulan berbadan hukum dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM. Perkumpulan berbadan hukum didaftarkan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dengan bantuan Notaris.

Perkumpulan tidak berbadan hukum diregistrasi kepada Kementerian Dalam Negeri. Hal tersebut dapat dilihat dari diaturnya perkumpulan tak berbadan hukum dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Perkumpulan tidak berbadan hukum didaftarkan melalui Sistem Informasi Organisasi Masyarakat (SIORMAS) dengan bantuan Notaris.

Dalam menjalankan perannya sebagai organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, organisasi kemasyarakatan berkewajiban:

  1. melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi;
  2. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  3. memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat;
  4. menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat;
  5. melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel; dan
  6. berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara.

Organisasi kemasyarakatan juga memiliki batas atau larangan sebagai berikut:

(1) Ormas dilarang:

a. menggunakan bendera atau lambang yang sama dengan bendera atau lambang negara Republik Indonesia menjadi bendera atau lambang Ormas; b. menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan; c. menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas; d. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang; atau e. menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.

2) Ormas dilarang:

a. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan; b. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia; c. melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; atau e. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Ormas dilarang: a. menerima dari atau memberikan kepada pihak mana pun sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau b. mengumpulkan dana untuk partai politik. (4) Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila

Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan akan mendapat sanksi administrative mulai dari peringatan hingga pencabutan status badan hukum organisasi kemasyarakatan tersebut.

Sanksi administratif tersebut terdiri atas:

a.    peringatan tertulis;

1)    peringatan tertulis kesatu;

2)    peringatan tertulis kedua; dan

3)    peringatan tertulis ketiga

b.    penghentian bantuan dan/atau hibah;

c.    penghentian sementara kegiatan; dan/atau

d.    pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum

Pembubaran Ormas ini terkait dengan sanksi administratif pencabutan surat keterangan terdaftar atau status badan hukum Ormas. Sanksi administratif pencabutan surat keterangan terdaftar atau status badan hukum Ormas merupakan sanksi yang dijatuhkan setelah Ormas tidak mematuhi/mengindahkan sanksi-sanksi administratif sebelumnya.

Sanksi pencabutan status badan hukum dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia (Menteri Hukum dan HAM).

Pencabutan status badan hukum Ormas dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal diterimanya salinan putusan pembubaran Ormas yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pencabutan status badan hukum Ormas diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Setidaknya sudah ada lima organisasi kemasyarakatan yang dibubarkan oleh pemerintah

1. Front Pembela Islam (FPI) 2020

2. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) 2017

3. Aliansi Nasional Anti Syiah (Annas) 2014

4. Jamaah Ansarut Tauhid (JAT) 2014

5. Majelis Mujahiddin Indonesia (MMI) 2017

Front Pembela Islam (FPI), organisasi massa Indonesia berhaluan Islamisme konservatif  yang didirikan pada tahun 1998 oleh Muhammad Rizieq Shihab. Organisasi ini dibentuk dengan tujuan menjadi wadah kerja sama antara ulama dan umat dalam menegakkan Amar Ma’ruf dan Nahi Munkar di setiap aspek kehidupan. Pertanggal 30/12/2020 Pemerintah membubarkan dan melarang seluruh kegiatan organisasi kemasyarakatan (ormas) Front Pembela Islam (FPI) melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Didasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang merujuk pada Undang-Undang No.16 Tahun 2017 tentang Ormas

Setidaknya ada enam poin pertimbangan pemerintah untuk melarang kegiatan, penggunaan symbol dan atribut serta penghetian kegitan Front Pembela Islam melalui SKB yakni: Pertama, adanya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dimaksudkan untuk menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar negara, yakni Pancasila, UUD 1945, keutuhan NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kedua, isi anggaran dasar FPI dinyatakan bertentangan dengan Pasal 2 Undang-undang Ormas. Ketiga, Keputusan Mendagri Nomor 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang Surat Keterangan Terdaftar (SKT) FPI sebagai ormas berlaku sampai 20 Juni 2019 dan sampai saat ini belum memenuhi syarat untuk memperpanjang SKT. Oleh sebab itu secara de jure terhitung mulai tanggal 21 Juni 2019 Front Pembela Islam dianggap bubar. Keempat, bahwa organisasi kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan Pasal 5 huruf g, Pasal 6 huruf f, Pasal 21 huruf b dan d, Pasal 59 Ayat (3) huruf a, c, dan d, Pasal 59 Ayat (4) huruf c, dan Pasal 82A Undang-undang Ormas. Kelima, bahwa pengurus dan/atau anggota FPI, maupun yang pernah bergabung dengan FPI, berdsarkan data, sebanyak 35 orang terlibat tindak pidana terorisme dan 29 orang di antaranya telah dijatuhi pidana. Keenam, telah terjadi pelanggaran ketentuan hukum oleh pengurus dan atau anggota FPI yang kerap melakukan berbagai razia atau sweeping di masyarakat. Padahal, sebenarnya kegiatan itu menjadi tugas dan wewenang aparat penegak hukum.

Dalam hal ini sayangnya pembubaran dan pelarangan kegiatan FPI tidak dilandasi oleh putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap, dalam SKB yang menetapkan pembubaran dan pelarangan kegiatan FPI Pemerintah tidak hanya memberi sanksi administrasi berupa pencabutan surat terdaftar dan pencabutan status badan hukum, melainkan juga memberi sanksi berupa larangan kegiatan, penggunaan symbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI tanpa melalui proses persidangan.

Berbeda dengan FPI, Hizbut- Tahrir Indoneia (HTI) adalah organisasi politik pan-islamis yang mengkaliam ideologinya sebagai “ideology Islam”, yang memiliki tujuan untuk menidirikan “khilafah Islam” atau negara Islam. Mereka beranggapan bahwa dengan didirikannya kekhalifahan yang baru akan menyatukan komunitas Islam di Indonesia (yang biasa disebut dengan ummah) yang diwujudkan dalam Islamic State atau negara Islam kesatuan yang bukan dalam bentuk federal. Hizbut Tahrir didirkan sebagai harokah Islam yang bertujuan mengembalikan kaum muslimin untuk kembali taat kepada hukum Allah (hukum Islam) dan membebaskan dari sistem hidup yang terpengaruh oleh barat. Hizbut tahrir juga bertujuan untuk membangun kembali pemerintahan “Khilafah Islamiyah” di dunia, sehingga hukum islam dapat diberlakukan kembali.

Mereka memiliki tujuan diantara lain: (1). melangsungkan kembali kehidupan Islam; (2). mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia

Ketika mereka ingin mengibarkan sayap perjuangannya di Indonesia sepertinya hanya sebuah cita-cita belaka, pasalnya pemerintah Indonesia secara resmi telah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia pada tanggal 19 Juli 2017 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pembubaran HTI dilandasi atas ideology yang mereka bawa, pendirian negara syariah, dinilai tidak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945. Organisasi HTI dianggap akan mengancam eksistensi demokrasi yang telah dijalankan oleh bangsa Indonesia sejak berakhirnya orde baru. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa memang terdapat perbedaan kutub magnet politik diantara keduanya, mengenai gambaran komprehensif selalu ada pergulatan demokrasi dan radikalismedi Indonesia, dalam ilmu sosisologis dikenal istilah dikotomi –negasi yakni memiliki anggapan bahwa tindakan radikalisme dianggap akan menggerus nilai demokrasi, sedangkan demokrasi sendiri diniai akan mengancam posisi dari radikalisme. Kemudian dalam ilmu sosiologis terdapat istilah dynamos-delektis, yaitu dilihat dari segi kausalitas antara demokrasi dan radikalisme. Dimana kelompok radikal muncul karena adanya sistem demokrasi yang disepakati. Selain itu dalam sudut pandang sosio-historis pun, tindakan radikalisme dianggap telah melakukan hubungan dialekstika yang dinamis dengan tujuan bersama-sama membangun atau meruntuhkan hegemoni struktur sosio-politik di Negara Indonesia.

Di muat dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Ormas dapat dibubarkan dengan tata cara berikut:

  1. Permohonan pembubaran Ormas berbadan hukum, sebagaimana disebutkan di atas, diajukan ke pengadilan negeri oleh kejaksaan hanya atas permintaan tertulis dari Menteri Hukum dan HAM.
  2. Permohonan diajukan kepada ketua pengadilan negeri sesuai tempat domisili hukum Ormas dengan disertai bukti penjatuhan sanksi administratif oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
  3. Dalam hal permohonan tidak disertai bukti penjatuhan sanksi administratif, permohonan pembubaran Ormas berbadan hukum tidak dapat diterima.
  4. Setelah permohonan diajukan, pengadilan negeri menetapkan hari sidang dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pendaftaran permohonan. Surat pemanggilan sidang pemeriksaan pertama harus sudah diterima secara patut oleh para pihak paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan sidang.
  5. Dalam sidang pemeriksaan Ormas sebagai pihak termohon diberi hak untuk membela diri dengan memberikan keterangan dan bukti di persidangan.
  6. Permohonan pembubaran Ormas harus diputus oleh pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal permohonan dicatat dan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Jangka waktu ini dapat diperpanjang paling lama 20 hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung
  7. Pengadilan negeri menyampaikan salinan putusan pembubaran Ormas kepada pemohon, termohon dan meteri Hukum dan HAM dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh ) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan dalam siding terbuka untuk umum.

Indonesia melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat  yang merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan menjadikan Organisasi kemasyarakatan sebagai wadah dalam menjalankan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, organisasi kemasyarakatan berkewajiban berpartisipasi dalam pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Wadah ini akan dapat terus mengembangkan eksitensi bila tidak melewati batasan ideology bangsa juga menghormati dan tunduk pada  hukum, konstitusi dan demokrasi, diluar dari itu baik keresahan pemerintah yang terlulu banyak dikritisi oleh organisasi kemasyarakatan atau bentu-betuk lainnya dan berusaha merusak wadah merupakan gambaran bagaimana penghormatannya pada hukum, konstitusi dan demokrasi Indonesia. seperti yang telah dipaparkan dalam pembahasan diatas Negara telah mengatur tata cara Ormas dapat dibubarkan adanya mekanisme peradilan memiliki peran yang mulia untuk memastikan dan melindungi, bahwa keputusan Negara tidak berpotensi melanggar hak-hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Pemerintah Indonesia. 2013. Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 No. 116. Jakarta : Sekretariat Negara

Pemerintah Indonesia. 2017. Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084. Jakarta : Sekretariat Negara

Thareq Akmal Hibatullah kumpulan Berbadan Hukum vs Tak Berbadan Hukum, Thareq Akmal Hibatullah https://prolegal.id/2018/10/15/ini-perbedaan-perkumpulan-berbadan-hukum-vs-tak-berbadan-hukum/ pada 6 Januari 2021

BBC News, 7 Mei, HTI dinyatakan ormas terlarang, pengadilan tolak gugatan, https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44026822 pada 6 Januari 2021


Penangkapan Menteri KKP Oleh KPK

(https://batam.tribunnews.com/2020/11/26/kronologi-penangkapan-menteri-kkp-edhy-prabowo-versi-kpk)

Hallo rekan-rekan kampus keadilan👋
Ada informasi nih dari Kementerian Advokasi mengenai Penangkapan Menteri KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) RI Oleh KPK. Mau tau penjelasannya?🤔 Yukk simak hasil kajiannya di bawah ini!

  • Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng (25/10/2020);
  • Edhy diringkus KPK sepulangnya dari negeri Paman Sam;
  • Edhy ditangkap bersama dengan sang istri pada pukul 01.23 WIB;
  • Pasca penangkapannya Edhy bersama sang istri juga beberapa orang lainnya langsung dibawa untuk diperiksan secara intensif di Gedung KPK di Kuningan;
  • Penangakapan Menteri KKP Edhy Prabowo terkait kebijakan Ekspor Benih Lobster;
  • Kebijakan Eksport Benih Lobster

Pertama, tidak adanya kajian ilmiah yang melibatkan Komisi Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas Kajiskan) dalam penerbitan Peraturan Menteri KP No 12 Tahun 2020 tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan. Bahkan pembahasannya cenderung tertutup serta tidak melibatkan nelayan penangkap dan pembudidaya lobster.

“Penetapan kebijakan ekspor benih lobster tidak mempertimbangkan kondisi sumber daya ikan Indonesia yang existing. Pada statusnya pada tahun 2017 dinyatakan dalam kondisi fully expolited dan over exploited,” jelas Susan.

Kedua, penetapan ekspor benih lobster sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri KP No 12 Tahun 2020 yang diikuti oleh penetapan puluhan perusahaan ekspor benih lobster yang terafiliasi kepada sejumlah partai politik, hanya menempatkan nelayan penangkap dan pembudidaya lobster sebagai objek pelengkap. Ombudsman Republik Indonesia (ORI) bahkan menyebut terdapat banyak potensi kecurangan dalam mekanisme ekspor benih lobster tersebut.

Ketiga, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah menemukan praktik persaingan usaha yang tidak sehat dalam bisnis eksport benih lobster di Indonesia. Salah satu temuan penting KPPU adalah pintu ekspor dari Indonesia ke luar negeri hanya dilakukan melalui Bandara Soekarno Hatta. Padahal mayoritas pelaku lobster berasal dari Nusa Tenggara Barat dan Sumatera

Keempat, KKP tidak memiliki peta jalan yang menyeluruh dan komprehensif dalam membangun kekuatan ekonomi perikanan (lobster) berbasis nelayan di Indonesia dalam jangka panjang. Sebaliknya, KKP selalu mengedepankan pertimbangan-pertimbangan ekonomi jangka pendek yang tidak menguntungkan negara dan nelayan.

  • Selain itu, Andreau Misanta Pribadi (Staf Khusus menteri KKP) disinyalir terlibat dalam peran penting dalam berbagai pengaturan teknis, penunjukan, sampai pembekuan izin kepada perusaahn ekportir lobster, dan menambah panjang kader parpol yang terlibat.

Futsal STHB

FUTSAL STHB ini adalah Unit Kegiatan Mahasiswa di Sekolah Tinggi Hukum Bandung yang didirikan pada tanggal 19 Juni 2006. Memiliki visi dan misi yaitu untukmengharumkan nama Sekolah Tinggi Hukum Bandung melalui prestasi di bidang Olahraga Futsal dan juga menjadi wadah bagi mahasiswa/i STHB untuk mengembangkan bakatnya di bidang Futsal maupun organisasi. 
UKM yang bergerak di bidang olahraga ini terus meningkat dengan mengikuti berbagai turnamen dan beberapa kali meraih juara, diantarnya Juara III Atmajaya Lawfest. Juara II Kitfutsalismo, UITM Sport Fiesta Malaysia tahun 2013, 2014, dan 2016, dan masih banyak lagi.

Mocoplast

MOCOPLAST singkatan dari Moot Court Practice For Law Students. Pada tanggal 14 Juli 2009 timbul ide dari beberapa Mahasiswa/i STHB yang sebelumnya melakukan diskusi rutin yang membahas tentang kendala-kendala dalam perkuliahan dan berbagai permasalahan yang berkembang dimasyarakat yang berkenaan Hukum. Walaupun diskusi tersebut tidak terikat dalam Unit Kegiatan Mahasiswa, namun kegiatan tersebut dijalankan dengan rutin sesuai dengan kesepakatan bersama yang disepakati oleh para anggota. Dengan kebiasaan tersebut muncul ide dari sekumpulan mahasiswa tersebut untuk mengajukan adanya UKM yang baru di STHB yang khusus dalam memberikan wadah tentang pengembangan intelektual melalui penyamaan dengan praktek yakni UKM Peradilan Semu, dan bidang penalaran lainya.
Sehingga pada akhirnya tanggal 18 Agustus 2010 UKM Mocoplast disahkan Melalui Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Hukum Bandung dengan No:
01/SEMASTHB/KEP/KET/VII/2011.

Resimen Mahasiswa

Widya Castrena Dharma Siddha(penyempurnaan,pengabdian dengan ilmu keprajuritan) Menwa yg artinya resimen mahasiswa ini adalah kekuatan sipil yg dilatih untuk mempertahankan NKRI sebagai perwujudan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta.Resimen mahasiswa merupakan salah satu komponen pelatihan militer yg bertempat di salah satu perguruan tinggi yg dianggotai oleh mahasiswa-mahasiswi yg berkedudukan di kampus tersebut sebagai anggota.
Sejarah Resimen mahasiswa ini dibentuk pada 13 Juni-14 September 1959 yg diadakan di JAWA BARAT,mahasiswa-mahasiswi WALAWA(wajib latih) di didik di KODAM SILIWANGI,ini dibantu dengam beberapa anggota TNI.
Resimen Mahasiswa ini dibuat untuk mempertahankan NKRI bersama TNI guna mencegah ancaman dan siap melakukan pertempuran dengan menggunakan senjata.
Satuan-satuan dari kampus itu tersebut dikatakan Batalyon yg dimana diatur sesuai wilayah yg telah di sepakati,secara resmi resimen ini didirikan pada tanggal 13 Juni 1959,adapun panca dharma satya yaitu sumpah resimen mahasiswa yg diucap pada saat dilantik,panca dharma satya adalah character dibentuknya Resimen Mahasiswa.

Persekutuan Mahasiswa Kristen

Persekutuan Mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Bandung atau yang sering disebut PMK-STHB merupakan salah satu Unit Kegiatan Mahasiswa yang ada dikampus STHB, namun yang menjadi perbedaan antara UKM PMK-STHB dengan UKM lain adalah UKM PMK STHB merupakan UKM yang berlandaskan dengan keagaman. UKM PMK-STHB berdiri sejak Tahun 1979 dan disahkan pada 10 Oktober 1980, sehingga UKM PMK-STHB merupakan UKM tertua di Kampus STHB.
UKM PMK STHB kini terdiri dari 18 Pengurus, 3 dewan pertimbangan, dan
seluruh mahasiswa/i Kristen STHB sebagai anggotanya. UKM PMK STHB ada untuk membantu mahasiswa/I Kristen selaku anggotanya bertumbuh juga berkembang melalui kegiatan kegiatan yang diadakan kampus maupun kegiatan yang diadakan oleh UKM PMK STHB itu sendiri, seperti yang tercantum didalam Visi dan Misi UKM PMK STHB.

Visi dan misi UKM PMK STHB yaitu:
1. Visi
“Menjadi Garam dan Terang Dunia” (Matius 5:13-14)

2. Misi

  1. Mewadahi kegiatan Mahasiswa/i Kristen STHB dalam pembentukan
    karakter melalui pelayanan yang kristiani
  2. Melaksanakan kewajiban dalam Pelayanan baik Ruang Lingkup STHB
    Maupun di luar STHB dengan tidak melepaskan nilai – nilai kristiani
    dan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Walau didalam Visi dan Misi UKM PMK STHB tercantum mengenai “Pelayanan”
tetap saja kita masih bisa berorganisasi, sehingga banyak yang bilang join UKM
PMK-STHB itu “Berpelayanan sambil berorganisasi”.
Maka dengan ikut masuk kedalam UKM PMK-STHB kita dapat langsung
mendapat poin lebih dari sekedar berorganisasi yaitu melakukan Pelayanan, asal
pelayanannya tulus untuk Tuhan ya teman – teman. 🙂

Himpunan Persaudaraan Mahasiswa Islam STHB

HIPMI (Himpunan Persaudaraan Mahasiswa Islam) adalah salah satu Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di Sekolah Tinggi Hukum Bandung. Hipmi STHB ini terbentuk sejak tanggal 8 Januari 1993.

HIPMI-STHB mempunyai maksud untuk menghimpun seluruh mahasiswa Islam, yaitu:

  1. Mengikat dan menjalin tali silaturahmi diantara mahasiswa Islam di lingkungan STHB.
  2. Membentuk pribadi muslim yang berkesinambungan dalam iman, ilmu, dan amal yang diharapkan menjadi rahmat bagi sekalian alam.
  3. Menambah wawasan akademis dan non akademis.
  4. Meningkatkan dan membina kualitas mahasiswa STHB khususnya mahasiswa

Organisasi kemahasiswaan HIPMI-STHB juga mempunyai tujuan untuk menghimpun seluruh mahasiswa Islam, yaitu:

  1. Membentuk dan membina pribadi muslim untuk mencapai Akhlakul Karimah.
  2. Sebagai sarana untuk mengamalkan Dinul Islam.
  3. Memelihara, mengembangkan dan memperkokoh organisasi HIPMI- STHB.

Paduan Suara Mahasiswa Swara Handaru

Unit Kegiatan Mahasiswa PSM Swara Handaru STHB adalah Unit Kegiatan Mahasiswa yang bergerak dalam bidang seni, khususnya paduan suara. Tidak jauh beda dengan Paduan Suara Mahasiswa pada umumnya, di dalam UKM PSM Suara Handaru STHB terdapat pembagian – pembagian jenis suara seperti sopran, alto, tenor, dan bass.

UKM PSM Swara Handaru STHB memiliki Sekretariat yang terletak di basement kampus dan korsa berwarna merah yang menjadi ciri khasnya.

Di dalam kepengurusan, UKM PSM Swara Handaru STHB dipimpin oleh seorang ketua dan wakilnya yang membawahi Sekretaris, Bendahara, dan divisi-divisi diantaranya adalah divisi pubdok, divisi humas, divisi rumah tangga, dan divisi kaderisasi. Dalam kepengurusan periode 2020/2021 UKM PSM Swara Handaru STHB menjalankan 4 program kerja yaitu Kompetisi, Konser, Forum Kertas, dan Webinar. Selain itu, setiap divisi juga melaksanakan akvitas kerja yang telah di rencanakan. Program kerja dan aktivitas kerja tersebut telah dirancang sebelumnya yang kemudian di sahkan dalam rapat pleno.

Pada tahun 2015, dibuatlah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga untuk membuat Paduan Suara Mahasiswa STHB memiliki dasar sebagai suatu UKM. Dengan mengambil nama Paduan Suara Mahasiswa Swara Handaru yang memiliki arti “Suara Merdu yang Bersinar Seperti Bintang”.

Pada 27 Mei 2016, terlaksanalah program kerja pertama PSM Swara Handaru STHB, yaitu Live Artcoustic yang kemudian ditetapkanlah 27 Mei 2016 sebagai hari jadi UKM PSM Swara Handaru STHB.

Di Bawah arahan Aldo Randy Ginting, pada tahun 2017 UKM PSM Swara Handaru STHB meraih peringkat 8 pada National Folklore Festival Universitas Indonesia. Dan pada tahun 2019 UKM PSM Swara Handaru berhasil meraih juara 2 pada kompetisi yang sama.

UKM PSM Swara Handaru STHB kemudian melaksanakan konser perdana pada Sabtu, 7 Maret 2020 yang bertemakan “Seruan Bumantara” dengan membawakan total 11 lagu. Konser ini berjalan baik dan lancar dengan antusias yang meriah dari masyarakat yang dibuktikan dengan terjualnya seluruh tiket yang tersedia.

MAPALA Giriwana STHB

MAPALA Giriwana STHB yaitu Unit Kegiatan Mahasiswa atau yang selanjutnya disebut dengan UKM, yang khususnya UKM mahasiswa pencinta alam yang selanjutnya disebut MAPALA adalah salah satu UKM yang lebih berbidang kepada kegiatan alam bebas sehingga diperlukan bibit yang mempunyai semangat, mental, jiwa dan rohani yang kuat. Oleh karena itu perlulah suatu wadah yang dapat mendidik mahasiswa untuk menjadi mahasiswa yang mampu bersaing dan sportif dalam setiap kegiatan dan kehidupan sehari-hari terutama dilingkungan kampus.

Adapun Program Kerja yang dijalankan UKM MAPALA Giriwana STHB yaitu:

  1. Pendidikan Dasar
  2. Mabim
  3. Pengembaraan
  4. Penebusan Nomor
  5. Musyawarah Besar