All posts by semasthb

KARTINI’S DAY

       Raden Ajeng Kartini atau yang biasa dikenal sebagai R. A. Kartini merupakan sesosok wanita tangguh yang mendasari adanya emansipasi wanita di Indonesia. Beliau lahir di Jepara, Jawa Tengah pada tanggal 21 April 1879. Kartini yang dari kecil merasa tidak bebas untuk menentukan pilihannya dan juga merasa diperlakukan berbeda dengan saudara maupun teman-teman prianya karena terlahir sebagai seorang wanita, serta merasa kurang adil dengan kebebasan teman-teman wanitanya yang berada di luar negeri khususnya dengan para wanita Belanda. Hal tersebut menumbuhkan keinginan dan tekad di dalam hati Kartini untuk menjadikan para wanita di Indonesia juga mempunyai persamaan derajat yang sama dengan laki-laki, bahwa setiap wanita juga mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan. Demi mewujudkan keinginannya tersebut, Kartini mendirikan sekolah gratis untuk anak gadis di Jepara dan Rembang. Melalui sekolah gratis tersebut diajarkan pelajaran menjahit, menyulam, memasak, dan sebagainya. Sekolah gratis yang didirikan oleh kartini tersebut kemudian diikuti oleh wanita-wanita lainnya dengan mendirikan ‘Sekolah Kartini’ di berbagai tempat lain, seperti di Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, dan Cirebon. Perjuangan dan tekad Kartini untuk menyamakan derajat kaum wanita dengan kaum pria telah membuahkan hasil, yaitu dibuktikan dengan berkembangnya sekolah-sekolah untuk wanita, namun tidak seindah dengan hasil yang telah ia capai, Kartini sakit-sakitan dan wafat setelah melahirkan putra pertamanya yaitu pada usia 25 tahun, tanggal 17 September 1904.

       Peringatan hari Kartini didasari untuk mengingat besarnya jasa Kartini pada bangsa Indonesia terutama untuk kaum wanita. Pemerintahan Presiden Soekarno, Presiden Pertama Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.108 Tahun 1964, tanggal 2 Mei 1964 yang menetapkan Kartini sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional sekaligus menetapkan hari lahir Kartini, tanggal 21 April, untuk diperingati setiap tahun sebagai hari besar yang kemudian dikenal sebagai Hari Kartini.

       Hingga saat ini banyak kata-kata inspiratif dari R.A Kartini yang tenar di kalangan masyarakat karena nilai motivasi yang ada di dalam kata-kata tersebut banyak membantu orang di berbagai kalangan mulai dari wanita, pria, anak remaja, orang dewasa, para orang tua, bahkan para pemerintah yang berperan besar di dalam negeri ini, berikut beberapa kalimat inspiratif dari R.A. Kartini:

  1. Jangan pernah menyerah jika kamu masih ingin mencoba. Jangan biarkan penyesalan datang karena kamu selangkah lagi untuk menang.
  2. Terkadang, kesulitan harus kamu rasakan terlebih dulu sebelum kebahagiaan yang sempurna datang kepadamu.
  3. Teruslah bermimpi, teruslah bermimpi, bermimpilah selama engkau dapat bermimpi! Bila tiada bermimpi, apakah jadinya hidup! Kehidupan yang sebenarnya kejam.
  4. Tiada barang mustahil di dunia ini! Dan sesuatu barang yang hari ini kita teriak-teriakkan mustahil sama sekali, besok merupakan kenyataan yang tidak dapat disangkal!
  5. Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu. Tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri.
  6. Gadis yang pikirannya sudah dicerdaskan, pemandangannya sudah diperluas, tidak akan sanggup lagi hidup di dalam dunia nenek moyangnya.
  7. Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap gulita lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam.
  8. Dalam tangan anaklah terletak masa depan dan dalam tangan ibulah tergenggam anak yang merupakan masa depan itu.
  9. Tahukah engkau semboyanku? “Aku mau!” Dua patah kata yang ringkas itu sudah beberapa kali mendukung dan membawa aku melintasi gunung keberatan dan kesusahan. Kata “Aku tiada dapat!” melenyapkan rasa berani. Kalimat “Aku mau!” membuat kita mudah mendaki puncak gunung.

Sumber:

http://www.goodreads.com/book/show/4526775-habis-gelap-terbitlah-terang#, diakses pada 21 April 2020

http://www.untukku.com/artikel-untukku/raden-ajeng-kartini-pejuang-kemajuan-wanita-untukku.html, diakses pada 2021

detik.com/worklife/d-5540152/hari-kartini-2021-ini-12-kata-kata-mutiara-ra-kartini-yang-inspiratif, diakses pada 21 April 2020

Artikel Jurnal Vol.1

Kementerian Advokasi

Senat Mahaiswa STHB 2020/2021

Kabinet Tiksna Reswara

Catatan Tengah Tahun Penyakit INDONESIA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT. Tuhan yang maha pengasih, atas segala rahmat dan karunianya sehingga Kementerian Advokasi Senat Mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Bandung Kabinet Tiksna Reswara dapat menyelesaikan Artikel Jurnal Vol.1 dengan judul “Catatan Tengah Tahun Penyakit di INDONESIA” dengan baik.

Harapan kami semoga artikel jurnal yang telah tersusun ini dapat bermanfaat sebagai salah satu rujukan maupun pedoman bagi para pembaca, menambah wawasan serta pengalaman, sehingga nantinya saya dapat memperbaiki bentuk ataupun isi artikel jurnal ini menjadi lebih baik lagi.

Sebagai penulis, kami mengakui bahwasanya masih banyak kekurangan yang terkandung di dalamnya. Oleh sebab itu, dengan penuh kerendahan hati saya berharap kepada para pembaca untuk memberikan kritik dan saran demi lebih memperbaiki makalah ini. Terima Kasih.

Bandung, 22 Maret 2021

Kementerian Advokasi

Senat Mahaiswa STHB 2020/2021

Kabinet Tiksna Reswara

DAFTAR ISI

RUU PKS? Polemik dan HAM… 3

Penegakan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Indonesia?. 10

PROBLEMATIKA RUU OMNIBUS LAW CIPTAKER.. 23

TELITI RUU CILAKA.. 31

Ongkos PILKADA VS Kurva Pagebluk. 42

Webinar Series Riset Konsorsium Covid-19. 45

Tindakan Represif Aparat 50

PenangkapanMenteri KKP Oleh KPK.. 54

Apa Batasan Ormas dalam Berorganisasi?. 57

KORUPSI. 66

HAM dan Indonesia. 72

MTI. 81

Dapatkah Sanksi dalam PP No.7 Thn 2021 Menekan Laju Kasus Kekerasan Seksual?. 87

Sharing Center: Kekerasan Seksual “Crisi Sexual Vilance #MULAIBICARA”. 94

RUU PKS? Polemik dan HAM

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat setidaknya pada tahun 2019 jumlah kasus yang dilaporkan meningkat sebesar 6%. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan 2019 sebesar 431.471, jumlah ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 406.178. Darurat kekerasan seksual yang semakin mendesak Indonesia akan keberadaan hero untuk melindungi para korban, Pemerintah memilih merancang Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang dinilai banyak menimbulkan keresahan di masyarakat banyaknya pro kontra RUU PKS dan di saaat yang bersamaan para predator tetap berkeliaran mencari korban tanpa mengenal usia, waktu, dan, gender. Selain itu sikap plin-plan pemerintah yang kerap menarik ulur pembahasan juga pengesahan RUU PKS sebagai prioritas menimbulkan banyak tanya pada masyarakat akan keseriusan pemerintah menangani isu kekerasan seksual ini. Benarkah RUU PKS dapat melakukan pencegahan terhadap terjadinya peristiwa kekerasan seksual?

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan/atau tindakan lainnya, terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, dan/atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan/atau sebab lain, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan terhadap secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.[1]

Stigma Kekerasan Seksual adalah Persoalan Moralitas Semata

Pandangan masyarakat yang umumnya memandang kekerasan seksual hanya sebatas pelanggaran terhadap kesusilaan memicu munculnya pandangan bahwa hal ini adalah persoalan moralitas semata. Pandangan ini juga menempatkan korban sebagai penanda kesucian dan moralitas dari masyarakatnya. Hal ini yang menyebabkan pembahasan moralitas seringkali berunjung pada pertanyaan yang memberatkan korban seputar aktivitas seksual (sering mucul pertanyaan pada perempuan apakah ia masih perawan). Lebih lanjut, hal tersebut berdampak pada korban yang merasa malu untuk menceritakan pengalaman kekerasan seksual yang dialami. Ia malu atau kuatir apabila dianggap ‘tidak suci’ atau ‘tidak bermoral’. Sikap korban kekerasan seksual yang menutupi apa yang dialami, tidak jarang justru mendapat dukungan dari keluarga ataupun lingkungannya.

Konteks moralitas ini seolah-olah mengesampingkan aspek lain yang sebenarnya tidak kalah penting. Pengalaman korban kekerasan seksual dapat menghancurkan integritas hidupnya sehingga ia merasa tidak mampu untuk melanjutkan hidupnya lagi. Aspek moral juga menghambat korban untuk mendapatkan hak atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan. Selain itu, kekerasan seksual yang dialami korban dapat menempatkan dirinya sebagai pihak yang bersalah karena dianggap memiliki ‘aib’ baik bagi dirinya maupun keluarganya.

Kekerasan seksual bisa terjadi pada siapa saja dan kapan saja.

Data Komnas Perempuan menunjukkan kekerasan seksual terjadi pada semua ranah, yaitu: personal, publik, dan negara. Ranah personal berarti kekerasan seksual dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan darah (ayah, kakak, adik, paman, kakek), kerabatan, perkawinan (suami), maupun relasi intim (pacaran) dengan korban. ¾ (70,11%) kekerasan seksual berada pada ranah personal, atau dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan dekat. Ranah berikutnya adalah ranah publik (22.284 kasus) yang berarti kasus ini melibatkan korban dan pelaku yang tidak memiliki hubungan kerabatan, darah, ataupun perkawinan. Pelaku yang adalah majikan, tetangga, guru, teman sekerja, tokoh masyarakat, ataupun orang yang tidak dikenal tergolong dalam ranah publik. Ranah negara adalah jika pada peristiwa kekerasan, aparat negara berada di lokasi kejadian namun tidak berupaya untuk menghentikan atau membiarkan tindak kekerasan tersebut berlanjut.

Berbeda dengan data diatas berikut merupakan survei yang dilakukan terhadap 62.224 orang dari berbagai latar belakang identitas. Hasil analisis data responden tersebut, diketahui waktu kejadian pelecehan seksual juga banyak terjadi di siang hari. Mayoritas korban mengaku mengalami pelecehan secara verbal, seperti komentar atas tubuh. Ini juga membantah mitos-mitos bahwa kekerasan seksual di malam hari. Faktanya adalah pelecehan seksual paling banyak terjadi di siang hari (35%), diikuti sore (25%), baru malam (3%), dan pagi (16%). Bentuknya apa saja? Secara general ini paling banyak verbal di tempat umum, seperti komentar atas tubuh (60%), kemudian fisik sudah ada yang menyentuh tubuh (24%), digesek, diintip, difoto, dan visual dilihat dalam waktu lama (15%).[2]

Indonesia berusaha melakukan proteksi terhadap rakyatnya seperti yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) ini selanjutnya dijabarkan dalam pasal-pasal di dalam batang tubuh UUD 1945.Tak kurang dari 40 hak warga negara dijamin oleh negara di dalam UUD 1945, yang dikenal sebagai hak konstitusional. Hak konstitusional ini dapat dikelompokan menjadi 14 bagian, yaitu: (i) hak atas kewarganegaraan; (ii) hak atas hidup; (iii) hak untuk mengembangkan diri; (iv) hak atas kemerdekaan pikiran dan kebebasan memilih; (v) hak atas informasi; (vi) hak atas kerja dan penghidupan yang layak; (vii) hak atas kepemilikan dan perumahan; (viii) hak atas kesehatan dan lingkungan sehat; (ix) hak berkeluarga; (x) hak atas kepastian hukum dan keadilan; (xi) hak bebas dari ancaman, diskriminasi, dan kekerasan; (xii) hak atas perlindungan; (xiii) hak memperjuangkan hak; dan (xiv) hak atas pemerintahan.[3]

Maka untuk mewujudkan tujuan tersebut, negara wajib memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara terutama kelompok rentan, perempuan, anak, dan kelompok berkebutuhan khusus seperti penyandang disabilitas. Salah satu bentuk perlindungan terhadap warga negara adalah perlindungan atas hak bebas dari ancaman dan kekerasan.Hanya, walaupun UUD 1945 telah menekankan hak ini sebagai salah satu hak konstitusional, tidak setiap warga bebas dari kekerasan. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat jumlah perempuan yang menjadi korban kekerasan setiap tahunnya meningkat. Kekerasan yang terjadi meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Kekerasan ini terjadi di ranah domestik (rumah tangga dan dalam relasi intim lainnya), di wilayah publik dan juga dalam relasi warga dengan negara. Komnas Perempuan juga mencatat bahwa kekerasan seksual merupakan salah satu dari bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi. Dalam rentang waktu 2001 sampai dengan 2011, kasus kekerasan seksual rata-rata mencapai seperempat dari kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan.[4] Kasus kekerasan seksual yang dilaporkan juga meningkat setiap tahunnya, bahkan pada tahun 2012 meningkat 181% dari tahun sebelumnya.[5] Di tahun 2013 – 2015 kasus kekerasan seksual berjumlah rata-rata 298.224 per-tahun.[6] Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan 2019 sebesar 431.471, jumlah ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 406.178. tahun 2018.[7]

RUU PKS digadang sebagai penekan angka peningkatan kasus Kekerasan Seksual yang juga ramah korban, berikut Liku yang dihadapi RUU PKS yang tak kunjung disahkan

  • 2012

> RUU PKS digagas

  • 2014

> Draf RUU PKS mulai disusun Komnas Perempuan LBH Apik Jakarta dan Forum Pengadaan Layanan (FPL)

  • 2016

> Draf diserahkan ke DPR

> RUU PKS masuk Prolegnas Prioritas 2016

> Pertama kali dipaparkan oleh tenaga ahli Baleg

  • 2017

> Menko Puan Maharani meminta RUU PKS harus segera disahkan

> RUU PKS masul Prolegnas Prioritas 2017

  • 2018

> DPR gelar RDPU dengan MUI, PGI, PUBI dan KUPI

> DPR gelar RDPU dengan pakar psikologi dan pakar kesehatan

  • 2019

> Muncul petisi “Tolak RUU Pro-Zina” di Change.org digagas Maimon Herawati

> Fraksi PKS menolak RUU PKS

> Pembahasan diperpanjang karena masa persidangan III berakhir

> RDP antara Komisi VIII dan panja

> Wakil Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang menyatakan pengesahan RUU PKS harus menunggu pengesahan RUU KUHP

> Massa pro-RUU PKS demo di depan gedung parlemen disusul masa kontra-RUU PKS

> DPR gelar RDP dengan KPPPA

> Anggota DPR 2019-2024 dilantik, RUU PKS di-carry over

> Pembahasan lanjutan RUU PKS

> Masuk dalam 50 RUU Prolegnas Prioritas 2020

  • 2020

> Pengusulan RUU PKS ditarik dari Prolegnas Prioritas 2020

> RUU PKS resmi ditarik dari Prolegnas Prioritas 2020

Tidak hanya perjalananya di gedung legislatif yang berliku, miskonsepsi RUU PKS, yang menimbulakan terpecahnya kelompok masyarakat baik yang pro maupun kontra terhadap pengesahan RUU PKS ini, berikut poin-poin miskonsepsi yang beredar di masyarakat:

  • RUU PKS tidak sesuai dengan Pancasila.

page pertama, di draft RUU PKS “bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

  • RUU PKS tidak sesuai sama nilai-nilai agama.

tidak ada agama yang menyetujui adanya kekerasan seksual.

  • RUU PKS melegalkan aborsi,

Hukum aborsi sukarela itu sudah diatur di undang-undang. Tidak hanya yang melakukan aborsi sukarela saja yang dihukum, tapi juga bidan/ dokter/ orang yang membantu melakukan aborsi juga diatur.

  • RUU PKS melegalkan LGBTQ

Yang merupakan orientasi seksual seseorang, beda halnya dengan unwanted sexual behaviour, sama sekali tidak ada hubungannya.

  • RUU PKS katanya melegalkan prostitusi,
  • RUU PKS melegalkan Consensual Sex

Mengapa RUU PKS dirasa dapat menangani peningkatan angka Kasus Kekerasan Seksual yang juga ramah Korban? Hal ini dapat kita lihat dari fungsi dan tujuan hukum. Mochtar Koesoemaatmadja menyatakan bahwa fungsi dari hukum adalah untuk menjamin keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat, keteraturan inilah yang menyebabkan orang dapat hidup berkepastian sehingga sampai pada titik keadilan.

Seperti yang kita ketahui desakan akan adanya payung hukum yang dapat menjerat pelaku melindungi korban dan saksi, tidak lain ialah untuk mendapat keadilan. Yang selama ini terjadi ketimpangan pada salah satu pihak yang bersengketa karena sangat sulit mendapat keadilan, masyarakat aman berharap adanya kehadiran payung hukum ini dapat menjamin hak-hak korban, saksi, hingga pelaku.


Penegakan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Indonesia?

Empat prinsip kebebasan (four freedoms) meliputi kebebasan berbicara dan berekspresi, kebebasan beragama dan berkeyakinan, kebebasan dari kemiskinan, dan kebebasan dari rasa takut, merupakan prinsip dasar yang diakui oleh negara-negara dan diterjemahkan ke dalam banyak bentuk yang lebih spesifik dalam pemenuhan hak asasi manusia (HAM), salah satunya hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Pemenuhan dan perlindungan HAM menjadi salah satu indikator kemajuan dari sebuah negara. Ruang lingkup pemenuhan HAM yang mencakup bidang yang sangat luas, mulai dari pendidikan, kesehatan, sampai penegakan hukum, menjadi tantangan tersendiri. HAM di Indonesia berusaha memperkuat sistem melalui ratifikasi instrumen HAM internasional, kerjasama lanjutan HAM PBB, penghapusan hukuman mati, hal berkaitan dengan orientasi seksual dan upaya perlindungan atas toleransi dan keberagaman. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menemukan 62 praktik penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya di Indonesia selama satu tahun terakhir. Dari 62 kasus tersebut, tercatat 220 korban dengan rincian 199 orang luka-luka dan 21 orang tewas. Persoalan penafsiran standar HAM yang berbeda-beda menjadi salah satu penyebab tingginya permasalahan ini di Indonesia. Tafsiran yang berbeda tersebut banyak disebabkan oleh berjalannya sistem politik penyelenggaraan negara yang berbeda, hingga menyebabkan implementasi pemenuhan hak asasi manusia pun menjadi berbeda. Tulisan ini melihat apa yang menjadi tantangan penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia.

UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) Negara Indonesia merupakan Negara Hukum, negara hukum adalah negara yang dalam menjalankan sistem berdasarkan atas hukum yang berlaku berdasarkan kepentingan umum serta bebas dari kesewenang-wenangan penguasa. Dalam penyelenggaraannya negara haruslah bertumpu pada demokrasi. Karena jika negara hukum tanpa demokrasi sama dengan hilangnya maksud atau makna dari negara hukum tersebut.

J.B.J.M ten Berge menyebutkan prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi, salah satu prinsip yang harus ada dalam negara hukum ialah tegaknya Hak Asasi Manusia[8]. Negara berkewajiban melindungi hak-hak yang melekat pada masyarakatnya.

Menurut Franz Magnis Suseno Hak Asasi Manusia ialah hak-hak yang sudah dimiliki pada setiap manusia dan bukan karena diberikan oleh masyarakat. Bukan karena hukum positif yang berlaku, namun dengan berdasarkan martabatnya sebagai seorang manusia.

Indonesia sebagai negara hukum memiliki pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, kemudian dalam UUD RI 1945 diatur pada pasal 27 ayat 3, 28 A sampai J, serta Pasal 30 ayat 1.

Setiap upaya penegakan HAM pasti tidak selalu berjalan dengan lancar. Di dalamnya terdapat sebuah pelanggaran HAM. Menurut UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM pelanggaran HAM adalah “setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak didapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”.

Tahapan penyelidikan dalam pelanggaran hak asasi manusia adalah kewenangan Komnas HAM berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 yang hasilnya selalu merekomendasikan adanya pelanggaran HAM. Komnas HAM dalam menjalankan perannya melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM yang dibuktikan dengan rekomendasi Komnas HAM dalam kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia.[9]

Catatan sejarah yang kelam menujukan banyaknya kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia dan diantara kasus-kasus pelanggaran tersebut masih banyak yang hingga kini belum terselesaikan. Contoh kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi Indonesia yaitu:

  1. Tragedi Tanjung Priok;
  2. Tragedi Semanggi;
  3. Tragedi Salim Kancil;
  4. Tragedi Genosida;
  5. Pembunuhan Munir;
  6. Peristiwa Trisakti;
  7. Kasus perampasan literasi buku-buku kiri.

Karena itulah perlunya pengkajian lagi yang lebih mendalam terkait kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang ada di Indonesia karena Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi. Juga mengingat statusnya sebagai negara hukum yang demokratis dan seharusnya menjunjung tinggi hak asasi yang ada.

Dari latar belakang masalah tersebut maka banyak pertanyaan yang timbul, bagaimanakah HAM di Indonesia? bagaimanakah Hak Asasi Manusia (HAM) pada tataran Global? Bagaimana tantangan penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia? Tujuan dari penulisan artikel ini yakni untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada kami dan juga pembaca bagaimana pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, sehingga bisa dijadikan pembelajaran untuk mencegah pelanggaran HAM selanjutnya terlebih pelanggaran HAM berat.

HAM?

Hak asasi Manusia adalah hak-hak yang telah dimiliki seseorang sejak ia dalam kandungan. HAM berlaku secara universal. Dasar-dasar HAM tertuang dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (Declaration of Independence of USA) dan tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia, seperti pada pasal 27 ayat (1), pasal 28, pasal 29 ayat (2), pasal 30 ayat (1) dan pasal 31 ayat (1).[10]  Hak asasi diperoleh manusia dari penciptanya, yaitu Tuhan dan tidak dapat diabaikan. Hak asasi manusia (HAM) juga merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia. Oleh sebab itu, hak asasi harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.

Menurut pasal 1 angka 1 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No.26 tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia, bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Pada setiap hak melekat kewajiban. Oleh karena itu, selain ada hak asasi manusia, ada juga kewajiban asasi manusia yaitu kewajiban yang harus dilaksanakan demi terlaksana atau tegaknya HAM. Dalam menggunakan hak asasi, setiap orang wajib untuk memperhatikan, menghormati, dan menghargai hak asasi yang juga dimiliki oleh orang lain. HAM tidak membeda-bedakan latar belakang seorang individu, seperti ras, agama, warna kulit, pekerjaan, jabatan, jenis kelamin, dan sebagainya. Oleh sebab itu, HAM berlaku dan bersifat universal, merata, dan tak dapat dialihkan pada orang lain.

Setiap manusia atau individu berhak atas perlindungan HAM. Jadi, seorang manusia tidak akan pernah kehilangan hak asasinya. Orang yang berusaha menghilangkan atau mengganggu hak asasi orang lain dapat disebut orang yang melanggar HAM.

HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia, tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Menurut John Locke HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Ruang lingkup HAM meliputi:

a.      Hak pribadi: hak-hak persamaan hidup, kebebasan, keamanan, dan lain-lain;

b.     Hak milik pribadi dan kelompok sosial tempat seseorang berada;

c.      Kebebasan sipil dan politik untuk dapat ikut serta dalam pemerintahan; serta

d.      Hak-hak berkenaan dengan masalah ekonomi dan sosial.

Hakikat Hak Asasi Manusia sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia menjadi kewajiban dan tanggungjawab bersama antara individu, pemerintah (Aparatur Pemerintahan baik Sipil maupun Militer), dan negara. Berdasarkan beberapa rumusan hak asasi manusia di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang beberapa sisi pokok hakikat hak asasi manusia, yaitu:

a.       HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun di warisi, HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis.

b.      HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal usul sosial, dan bangsa.

c.       HAM tidak bisa dilanggar, tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM.

Sejarah Lahirnya Hak Asasi Manusia (HAM) Perkembangan atas pengakuan hak asasi manusia ini berjalan secara perlahan dan beraneka ragam. Perkembangan tersebut antara lain sebagai berikut:[11]

Hak Asasi Manusia di Yunani Filosof Yunani, seperti Socrates (470-399 SM) dan Plato (428-348 SM) meletakkan dasar bagi perlindungan dan jaminan diakuinya hak-hak asasi manusia. Konsepsinya menganjurkan masyarakat untuk melakukan sosial kontrol kepada penguasa yang zalim dan tidak mengakui nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Aristoteles (348-322 SM) mengajarkan pemerintah harus mendasarkan kekuasaannya pada kemauan dan kehendak warga negaranya.

Hak Asasi Manusia di Inggris, Inggris sering disebut–sebut sebagai negara pertama di dunia yang memperjuangkan hak asasi manusia. Tonggak pertama bagi kemenangan hak-hak asasi terjadi di Inggris. Perjuangan tersebut tampak dengan adanya berbagai dokumen kenegaraan yang berhasil disusun dan disahkan. Dokumen-dokumen tersebut adalah Magna Charta, Petition of Rights, Hobeas Corpus Act, Bill of Right

Hak Asasi Manusia di Amerika Serikat Pemikiran filsuf John Locke (1632-1704) yang merumuskan hak-hak alam, seperti hak atas hidup, kebebasan, dan milik (life, liberty, and property) mengilhami sekaligus menjadi pegangan bagi rakyat Amerika sewaktu memberontak melawan penguasa Inggris pada tahun 1776. Pemikiran John Locke mengenai hak-hak dasar ini terlihat jelas dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat yang dikenal dengan DECLARATION OF INDEPENDENCE OF THE UNITED STATES.

Declaration of Independence di Amerika Serikat menempatkan Amerika sebagai negara yang memberi perlindungan dan jaminan hak-hak asasi manusia dalam konstitusinya, kendatipun secara resmi rakyat Perancis sudah lebih dulu memulainya sejak masa Rousseau. Kesemuanya atas jasa presiden Thomas Jefferson presiden Amerika Serikat lainnya yang terkenal sebagai “pendekar” hak asasi manusia adalah Abraham Lincoln, kemudian Woodrow Wilson dan Jimmy Carter.

Kebebasan-kebebasan tersebut dimaksudkan sebagai kebalikan dari kekejaman dan penindasan melawan fasisme di bawah totalitarisme Hitler (Jerman), Jepang, dan Italia. Kebebasan – kebebasan tersebut juga merupakan hak (kebebasan) bagi umat manusia untuk mencapai perdamaian dan kemerdekaan yang abadi. Empat kebebasan Roosevelt ini pada hakikatnya merupakan tiang penyangga hak-hak asasi manusia yang paling pokok dan mendasar.

Hak Asasi Manusia di Prancis, perjuangan hak asasi manusia di Prancis dirumuskan dalam suatu naskah pada awal Revolusi Prancis. Perjuangan itu dilakukan untuk melawan kesewenang-wenangan rezim lama. Naskah tersebut dikenal dengan DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN yaitu pernyataan mengenai hak-hak manusia dan warga negara. Pernyataan yang dicetuskan pada tahun 1789 ini mencanangkan hak atas kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan atau kesetiakawanan (liberte, egalite, fraternite). Lafayette merupakan pelopor penegakan hak asasi manusia masyarakat Prancis yang berada di Amerika ketika Revolusi Amerika meletus dan mengakibatkan tersusunnya Declaration des Droits de I’homme et du Citoyen. Kemudian di tahun 1791, semua hak-hak asasi manusia dicantumkan seluruhnya di dalam konstitusi Prancis yang kemudian ditambah dan diperluas lagi pada tahun 1793 dan 1848. Juga dalam konstitusi tahun 1793 dan 1795. revolusi ini diprakarsai pemikir-pemikir besar seperti: J.J. Rousseau, Voltaire, serta Montesquieu.

Hak Asasi Manusia oleh PBB, setelah perang dunia kedua, mulai tahun 1946, disusunlah rancangan piagam hak-hak asasi manusia oleh organisasi kerja sama untuk sosial ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terdiri dari 18 anggota. PBB membentuk komisi hak asasi manusia (commission of human right). Sidangnya dimulai pada bulan januari 1947 di bawah pimpinan Ny. Eleanor Rossevelt. Baru 2 tahun kemudian, tanggal 10 Desember 1948 Sidang Umum PBB yang diselenggarakan di Istana Chaillot, Paris menerima baik hasil kerja panitia tersebut. Karya itu berupa UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS atau Pernyataan Sedunia tentang Hak – Hak Asasi Manusia, yang terdiri dari 30 pasal. Dari 58 Negara yang terwakil dalam sidang umum tersebut, 48 negara menyatakan persetujuannya, 8 negara abstain, dan 2 negara lainnya absen. Oleh karena itu, setiap tanggal 10 Desember diperingati sebagai hari Hak Asasi Manusia.

Hak Asasi Manusia di Indonesia bersumber dan bermuara pada pancasila. Yang artinya Hak Asasi Manusia mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Bermuara pada Pancasila dimaksudkan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia tersebut harus memperhatikan garis-garis yang telah ditentukan dalam ketentuan falsafah Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, melaksanakan hak asasi manusia bukan berarti melaksanakan dengan sebebas-bebasnya, melainkan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Hal ini disebabkan pada dasarnya memang tidak ada hak yang dapat dilaksanakan secara mutlak tanpa memperhatikan hak orang lain. Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakan demi peningkatan martabat kemanusian, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Berbagai instrumen hak asasi manusia yang dimiliki Negara Republik Indonesia, yakni: UUD ’45; Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia; Undang -Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Di Indonesia secara garis besar disimpulkan, hak-hak asasi manusia itu dapat dibeda-bedakan menjadi sebagai berikut: Hak-hak asasi pribadi (personal rights) yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, dan kebebasan bergerak; Hak-hak asasi ekonomi (property rights) yang meliputi hak untuk memiliki sesuatu, hak untuk membeli dan menjual serta memanfaatkannya; Hak-hak asasi politik (political rights) yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (dipilih dan memilih dalam pemilu) dan hak untuk mendirikan partai politik; Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (rights of legal equality); Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan (social and culture rights). Misalnya hak untuk memilih pendidikan dan hak untukmengembangkan kebudayaan; Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (procedural rights). Misalnya peraturan dalam hal penahanan, penangkapan, penggeledahan, dan peradilan.

Hak Asasi Manusia (HAM) pada tataran Global Sebelum konsep HAM diratifikasi PBB, terdapat beberapa konsep utama mengenai HAM, yaitu:

a.       HAM menurut konsep Negara-negara Barat yakni, ingin meninggalkan konsep Negara yang mutlak; Ingin mendirikan federasi rakyat yang bebas; Filosofi dasar: hak asasi tertanam pada diri individu manusia; Hak asasi lebih dulu ada daripada tatanan Negara.

b.      HAM menurut konsep sosialis yakni hak asasi hilang dari individu dan terintegrasi dalam masyarakat; hak asasi tidak ada sebelum Negara ada; negara berhak membatasi hak asasi manusia apabila situasi menghendaki.

c.       HAM menurut konsep bangsa-bangsa Asia dan Afrika yakni tidak boleh bertentangan ajaran agama sesuai dengan kodratnya; masyarakat sebagai keluarga besar, artinya penghormatan utama terhadap kepala keluarga; Tunduk kepada kepala adat yang menyangkut tugas dan kewajiban sebagai anggota masyarakat.

d.      HAM menurut konsep PBB, konsep HAM ini dibadani oleh sebuah komisi PBB yang dipimpin oleh Elenor Roosevelt dan secara resmi disebut Universal Decralation of Human Rights”. Universal Decralation of Human Rights menyatakan bahwa setiap orang mempunyai: Hak untuk hidup; Hak untuk kemerdekaan dan keamanan badan; Hak untuk diakui kepribadiannya menurut hukum; Hak untuk mendapat jaminan hukum dalam perkara pidana; Hak untuk masuk dan keluar wilayah suatu Negara; Hak untuk mendapat hak milik atas benda; Hak untuk bebas mengutarakan pikiran dan perasaan; Hak untuk bebas memeluk agama; Hak untuk mendapat pekerjaan; Hak untuk berdagang; Hak untuk mendapatkan pendidikan; Hak untuk turut serta dalam gerakan kebudayaan masyarakat; Hak untuk menikmati kesenian dan turut serta dalam kemajuan keilmuan.

Isu hak asasi manusia menjadi isu yang penting dalam kehidupan masyarakat dalam suatu Negara baik dari perspektif pemerintah maupun individu. Dari berbagai pengalaman dan kasus yang ada, penekanan pada pembicaraan tentang hak asasi manusia sering mengarah pada generalisasi dan kesalahpahaman. 

Bagi Indonesia sendiri, meskipun telah ada dokumen hak asasi manusia untuk memastikan pelaksanaan hak asasi manusia, dalam sejarah masih ada pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran HAM di Indonesia terjadi karena meningkatnya gejala individualistik, materialistis, dan eksklusif. Pelanggaran ini dapat diatasi atau dimitigasi jika ada penegakan hak asasi manusia. Bangsa Indonesia juga telah mencoba melakukan upaya untuk menegakkan hak asasi manusia, tetapi banyak hambatan dan tantangan dalam penegakan hak asasi manusia.

Hambatan utama dalam penegakan HAM di Indonesia adalah masalah ketertiban dan keamanan nasional, rendahnya tingkat kesadaran hak asasi manusia, dan kurangnya instrumen hukum dan peraturan. Namun, secara umum hambatan ini dikelompokan menjadi tiga macam, yaitu ideologis, ekonomi, dan teknis.

Secara ideologis, perbedaan ideologi sosialis dengan kaum liberalis membuat perbedaan tajam dalam pandangan hak asasi manusia. Pandangan ideologi liberal mengutamakan penghormatan terhadap hak pribadi, sipil, dan politik. Pandangan sosialis memprioritaskan peran negara dan masyarakat. Secara ekonomi, penegakan hak asasi manusia berkaitan dengan kondisi ekonomi masyarakat, dan semakin tinggi komunitas ekonomi maka seharusnya semakin tinggi upaya penegakan HAM. Secara teknis, penegakan hak asasi manusia secara teknis dibatasi karena belum meratifikasi instrumen hak asasi manusia internasional.

Dengan banyaknya hambatan untuk penegakan HAM, rakyat Indonesia berjuang untuk melakukan proses penegakan HAM. Proses penegakan HAM di Indonesia dilakukan dengan beberapa langkah dan upaya dengan harapan menjunjung tinggi hak asasi manusia di Indonesia. Pada dasarnya, gagasan tentang hak asasi manusia adalah keyakinan bahwa manusia dilahirkan ke dunia dalam anugerah ciptaan Tuhan setara dan setara dengan hak-hak mereka yang setara.

Di samping itu, meningkatnya jumlah kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi adalah tantangan penegakan HAM di Indonesia. Beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia telah diselesaikan, sementara yang lain masih sedang diupayakan. Meskipun banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, itu tidak berarti bahwa masalah penegakan hak asasi manusia dikatakan lemah atau tidak ada penegakan hukum. Namun, masih banyak masalah yang menjadi tantangan dalam implementasi penegakan HAM di negara ini.

Tantangan penegakan HAM di Indonesia termasuk: rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap pejabat pemerintah dan lembaga penegak hukum; masih ada pihak-pihak yang berusaha menghidupkan kembali kekerasan sistematis dan diskriminasi terhadap perempuan atau kelompok minoritas orang; budaya kekerasan seringkali masih menjadi pilihan berbagai kelompok masyarakat dalam menyelesaikan masalah yang ada di antara mereka; tidak adanya komitmen pemerintah yang kuat terhadap upaya penegakan hak asasi manusia dan kemampuan untuk menerapkan kebijakan HAM secara efektif sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi; industri media massa yang mengakibatkan meningkatnya keterlibatan media massa dalam memuat laporan investigasi tentang hak asasi manusia dan pembentukan opini untuk mempromosikan hak asasi manusia; masih lemahnya kekuatan masyarakat (civil society) yang mampu menekan pemerintah secara demokratis sehingga mau lebih peduli dan serius dalam melaksanakan agenda penegakan HAM; desentralisasi yang tidak diikuti oleh penguatan profesionalisme birokrasi dan kontrol masyarakat di daerah daerah potensial menimbulkan berbagai pelanggaran hak asasi manusia di tingkat lokal; budaya feodal dan korupsi menyebabkan aparat penegak hukum tidak dapat mengambil sikap tegas dalam menangani berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pejabat atau pemimpin masyarakat; dalam beberapa tahun terakhir, perhatian publik dan media massa lebih terfokus pada isu korupsi, terorisme, dan pemulihan ekonomi daripada penanganan kasus-kasus hak asasi manusia; ada beberapa warga dan pejabat pemerintah yang masih memegang HAM itu adalah produk budaya Barat yang individualistis dan tidak sesuai dengan budaya Indonesia; dan ketidakadilan masa lalu telah menyebabkan luka yang dalam dan dendam di antara kelompok-kelompok orang tanpa rekonsiliasi sejati.[12]

PENUTUP

Fakta hukum menunjukkan sejak kemerdekaan Indonesia, bahwa hak asasi manusia telah dianggap sebagai masalah kompleks baik itu yang terdapat dalam ruang setiap orang yang telah terbatas HAM nya karena berada di penjara maupun di ruang Demokrasi di arena politik. Dialog sistem hukum Indonesia dan proliferasi dan interpretasi hak asasi manusia menyoroti bahwa keselamatan kriminal hak asasi manusia berubah menjadi memutuskan kompromi, mulai dari memperkenalkan tindakan penanggulangan terhadap hak asasi manusia yang merupakan tanggung jawab manusia, untuk menyesuaikan tanggapan sesuai dengan adanya upaya tekanan Internasional. Sesudah itu, kompromi-kompromi ini tidak secara berarti mengungguli perlindungan dan kemajuan hak asasi manusia yang sebenarnya.

Pada kenyataannya, komitmen hukum dan politik tidak menjamin tindakan yang efektif. Penegakan HAM tetap menjadi masalah yang tidak ada solusi yang efektif justru menimbulkan banyak permasalahan baru. Adopsi hak asasi manusia dari pemikiran HAM barat belum tentu mengubah hubungan antara negara dan orang-orang, khususnya yang berkaitan dengan keterbukaan pemerintah tindakan kolektif yang diprakarsai oleh orang-orang dan organisasi masyarakat sipil. Di dalam keterkaitan dengan Kebebasan Media dengan HAM kolektifnya ini juga memberi kebebasan bagi media untuk menyiarkan atau menerbitkan berita yang terkait dengan praktik-praktik  menyimpang di tingkat pemerintah atau pelanggaran hak asasi manusia, dapat menjadi upaya penegakan hukum praktis agar semua orang dapat meletakkan batasan dalam menginterpretasikan bahwa di dalam Hak setiap orang terdapat Hak orang lain, ini bisa menjadi peretas adanya penegakan Hukum terhadap setiap orang secara alamiah dalam kontekstual hubungan Hukum antara orang dengan Negara dan  sebaliknya Negara dengan rakyat di dalam suatu Negara berdaulat dan memegang sistem hukum berjalan.

Penegakan dan pemenuhan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia juga banyak dipengaruhi oleh konsep relativisme hak asasi manusia, dimana dalam praktiknya, disesuaikan dengan konteks budaya, agama, sosial, dan bahkan lingkungan yang ada. Hal inilah yang menyebabkan ketidaksamaan penerapan dan penegakan hukum berkaitan dengan hak asasi manusia.

 


 



PROBLEMATIKA RUU OMNIBUS LAW CIPTAKER

Wacana RUU Omnibuus Law secara resmi disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada Oktober 2019 pada saat pidato pelantikan dirinya sebagai Presiden terpilih untuk periode kedua. Presiden Jokowi dalam isi pidatonya menegaskan ada dua Omnibus Law yang akan disiapkan, yaitu Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan UMKM. Kedua Omnibus Law ini masuk dalam agenda bagian ketiga dari prioritasnya selama lima tahun ke depan. Dirinya menyebutkan segala bentuk kendala regulasi haruslah disederhanakan, harus dipotong, dan harus dipangkas. Wacana Omnibus Law ini semakin menguat dengan beredarnya Siaran Pers Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian No. HM.4.6/154/SET.M.EKON.2.3/12/2019 pada 12 Desember 2019 lalu. Siaran Pers tersebut menyebutkan Menteri Hukum dan HAM bersamaan dengan Badan Legislasi DPR RI pada 5 Desember 2019 lalu telah menetapkan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan RUU Omnibus Law Perpajakan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Super Prioritas Tahun 2020. Kedua RUU Omnibus Law tersebut menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto merupakan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan iklim investasi daya saing dalam segala macam kesempatan.

Di penghujung Januari 2020, Draft RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja beredar ke publik. Public meresponnya secara negatif, sedangkan kelompok bisnis tetap konsisten mendorong penerbitan RUU ini. Pemerintah melalui beberapa jalur kementeriannya memberikan argumentasi mengenai draft yang beredar bukanlah draft final dan bahkan ada yang menyebutnya dengan sebutan ‘hoax’. Namun tetap saja, perlawanan terhadap RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang sering disebut RUU Cilaka terus menguat. Beberapa kelompok masyarakat sipil, terkhusus kaum buruh merespon dengan beberapa aksi demonstrasi. Penolakan ini tidak diakomodasi dengan positif oleh Pemerintah. Pada 12 Februari 2020, Presiden secara resmi mengirim draft dan surat presiden (supres) (1) RUU Cipta Lapangan Kerja melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartanto, Menkeu Sri Mulyani, Menaker Ida Fauziyah, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, Menkumham Yasonna Laoly, dan Menteri LHK Siti Nurbaya ke DPR. Pemerintah dalam draft tersebut seperti menunjukan suatu gimik.

Draft RUU yang diserahkan dan yang beredar di publik jauh lebih buruk dari draft yang telah beredar sebelumnya. Pemerintah hanya merubah nama RUU menjadi Cipta kerja guna menghindari singkatan ‘cilaka’. Selebihnya, watak dan muatan RUU tetaplah kapitalistik dan sama sekali tidak berpihak pada kepentingan rakyat serta tetap mengabaikan aspek kemanusiaan dan perlindungan lingkungan hidup.

Metode dan Paradigma RUU Omnibus Law Ciptaker

Bagian ini akan lebih menganalisa apa sesungguhnya raison d’etre dari RUU Cipta Kerja. Argumentasi akademi RUU ini dapat dilihat di dalam Naskah Akademik (NA) yang diharapkan dapat menjelaskan argumentasi filosofis, sosiologis maupun yuridis dari RUU tersebut. Kajian ini menemukan secara akademik pembahasan filosofis, sosiologi dan yuridis tentang urgensi RUU Cipta Kerja sangat tidak memadai. Terlebih karena metode penyusunan dari Naskah Akademis sangat terbatas pilihan metodologisnya pada metode penelitian yang bersifat normatif bukan empiris. Argumentasi-argumentasi yang disusun relatif berdasarkan data statistik yang masih lemah dan perlu diuji hubungan satu dan lainnya. Secara metode, penyusunan RUU dengan menggunakan pendekatan omnibus, metode satu untuk semua, perlu dicermati. Di satu sisi metode ini memiliki beberapa keunggulan untuk dapat dengan cepat merapihkan dan mengharmonisasikan undang-undang yang tumpang tindih dan tidak beraturan. Di sisi lain, metode ini menimbulkan komplikasi jika substansi yang diatur sangat luas. RUU Cipta Kerja menggabungkan 11 (sebelas) klaster yang memiliki corak dan paradigma hukum yang tak seragam.

Sebagaimana terlihat dalam pembahasan per bidang, penggabungan ini menimbulkan permasalahan yang serius, menganulir pengaturan lainnya atau bahkan tumpang tindih. Selain itu, paradigma RUU ini pun patut dipertanyakan. RUU ini mendasarkan argumentasi akademisnya dari pendekatan pembangunan yang semata-mata dimaknai di ranah ekonomi. Tendensi ini adalah kemunduran dari pendekatan pembangunan yang sudah mengarah pada inklusivitas dengan model pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Dengan cara pandang pembangunan ekonomi, penanam modal dianggap sebagai agen utama pembangunan. Sebagai agen utama, penanam modal mendapatkan perlakuan istimewa dengan kemudahan-kemudahan dan insentif yang disediakan melalui peraturan (lihat bidang kemudahan investasi). Dengan pendekatan pembangunan ekonomi semata, Negara yang cenderung bertugas untuk memastikan target-target pertumbuhan ekonomi terpenuhi, akan menjadi abai terhadap kebutuhan dan aspirasi kelompok sosial lainnya.

Pelaku usaha dipersempit maknanya sebatas pada mereka yang memiliki modal semata, bukan kelompok-kelompok yang mendukung jalannya roda perekonomian (seperti pekerja laki dan perempuan atau masyarakat sekitar usaha). Bahkan kontribusi kelompok ini dipinggirkan dan dianggap tidak penting dalam kacamata RUU Cipta Kerja (lihat pembahasan dalam bidang ketenagakerjaan dan izin berusaha). Lebih lanjut, partisipasi masyarakat atau kelompok sosial lainnya dalam perencanaan pembangunan dianggap sebagai penghambat investasi, contohnya dalam proses Amdal. Semestinya, partisipasi masyarakat harus dilihat sebagai proses penting untuk memperoleh lisensi sosial (social lisence) dari masyarakat terkena dampak, masyarakat terkena pengaruh, dan juga organisasi lingkungan, yang justru berperan vital bagi keberlanjutan investasi.

RUU Ciptaker Mengambarkan Kekuasaan Yang Otroiter Dicengkram Oligarki

RUU Omnibus Law Ciptaker selain dipandan sebagai RUU yang jauh daripada nilai-nilai keadilan, namun dipandang juga sebagai RUU yang mengambarkan Indonesia menuju kepada kekuasaan otoriter dari penguasa. Menurut Asfinawati, jika Orde Baru dipandang otoriter karena mengacu kepada pembangunan yang mengurangi kebebasan sipil, menderegulasi aturan-aturan yang menghambat serta pelemahan langkah pemberantasan korupsi.[13] Maka RUU Omnibus Law telah memenuhi semua itu, menurutnya “Omnibus law ini memang secara garis besar sudah menjadi instrumen utama untuk mempercepat Indonesia masuk ke orde otoriter yang baru.”[14]

Salah satu pasal yang dapat menjadi gambaran keotoriteran penguasa adalah pasal 170 yang berbunyi “Dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berdasarkan Undang-Undang ini Pemerintah Pusat berwenang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/ atau mengubah ketentuan dalam Undang-Undang yang tidak diubah dalam Undang-Undang ini.” Ayat 2 kemudian menyebutkan, “Perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat satu diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP).” Selanjutnya, pada ayat 3, disebutkan, “Dalam rangka penetapan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat dapat berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan rakyat Republik Indonesia.”

Pakar Hukum Tata Negara Bivitri mengakatakan, ketentuan dalam pasal 170 tersebut dapat menabrak konstitusi yang konstitusi tertutama berkaitan dengan hierarki Perundang-undangan. Menurutnya, PP itu tidak diperbolehkan memuat materi UU apalagi menggantikanya. Apalagi ada undangundang yang mengatur tentang Hierarki perundang-undangan di Indonesia dan juga Undang-Undang yang mengatur proses pembentukan undang-undang yaitu UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (diubah menjadi UU Nomor 15 Tahun 2019) Pasal 7.[15]

Farida mengatakan, berpendapat bahwa suatu peraturan perundang-undangan dapat digantikan atau dinyatakan tidak berlaku oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatanya sama atau yang lebih atas. Pencabutan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi itu dilakukan jika peraturan perundang-ndangan yang lebih tinggi dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian materi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Permasalahan tersebut menandakan bahwa boleh menghalalkan segala cara untuk memudahkan suatu investasi dengan tanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip Pancasila. Selain itu, Pasal tersebut menunjukan bahwa pemerintah memandang hukum sebagai suatu alat komoditas alat ekonomi bukan sebagai alat untuk memberikan rasa keadilan bagi segenap bangsa Indonesia. Hal tersebut semakin memperkuat indikasi adanya keotoriteran di dalam tubuh penguasa.[16]

RUU Omnibus Law Sangat Merapuhkan Pancasila

Pancasila bisa menjadi rapuh jika 4 gejala faktor keambrukan ideologi sebagaimana dikatakan oleh John T. Josh yang sangat rawan itu melingkupi objek maupun subjek ideologi ini. Empat faktor itu meliputi:

  • Ordinary citizenspolitical attitudes lack the kind of logical consistency and internal coherence;

Contoh: Sila Ketuhanan Yang Maha Esa bisa dimaknai Esa dalam pluralitas; semua agama sama, bahkan dimaknai dengan Ketuhanan yang berkebudayaan. Punya sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab tetapi HAM diredam; Persatuan Indonesia: bercerai berai, pseudo unity, mudah terbakar laksana daun kering: sulit diikat mudah dibakar; Kedaulatan rakyat: kedaulatan partai, demokrasi tak langsung: demokrasi langsung; Keadilan sosial: keadilan individual dan sebagainya. Yang ada: logical inconsistency.

  • Most people are unmoved by ideological appeals;

Contoh: Sesuai sila Kemanusiaan HAM diremehkan. Penanganan teroris dilakukan dengan extrajudicial killings, ternyata banyak terjadi persekusi intimidasi hak berpendapat, banyak pelarangan tak mendasar padahal sudah dijelaskan secara hukum itu bukan makar melainkan hak kebebasan berbicara. Dengan Perppu Ormas No. 2 Tahun 2017 sudah diingatkan bahwa negara akan terjun bebas menjadi negara kekuasaan (bukan kedaulatan rakyat dan hukum). Masih berlanjut pula pada pembubaran Ormas tanpa due process of law yang berarti bertentangan dengan sila 2 HAM berserikat berkumpul dan lain-lain. Yang kekinian tentang Perppu Corona No. 1 Tahun 2020, yang juga banyak kontroversi ideologi dan motivasi keadilan sosial namun justru tetap disetujui oleh DPR menjadi UU No. 2 Tahun 2020.

  • There are really no substantive differences in terms of philosophical or ideological content;

Contoh: Tidak ada perbedaan substantif antara: ideologi Pancasila, sosialis dan liberal dalam hal berpolitik, berekonomi, berbudaya. Semua dalam area abu-abu. Kita mengaku berdemokrasi ekonomi Pancasila tetapi semua lini ekonomi kita dasarkan pada liberalisme kapitalisme. Politik pemerintahannya sangat komunis tetapi sistem perekonomianya sangat kapitalistik.

  • There are no fundamental psychological differences between proponents of left-wing and right-wing ideologies.

Contoh: Tidak ada perbedaan psikologis yang fundamental para pendukungnya, antara sayap kanan dan sayap kiri serta yang mengaku ideologi tengah. Peranganya, karakternya, gayanya sama saja dalam meraih dan memperebutkan kekuasaan. Tanpa visi ke depan yang panjang apalagi kehidupan setelah mati. Yang ada yaitu opportunist proponents. Empat faktor itulah yang menyebabkan suatu ideologi “dying”, sekarat. Kesaktian Pancasila pun akan lenyap ketika 4 faktor penumbang ideology menggerogoti akarnya yang rapuh. RUU Omnibus Law Ciptaker kita hubungkan dengan keempat faktor tersebut setidaknya sudah memenuhi dua faktor yang menyebabkan sebuah idologi itu menjadi sekarat bahkan mati.

Pertama, adalah the most people are unmoved by ideological appeals maknanya banyak orang yang tidak terpengaruh dalam kehidupannya dengan ideology yang masyarakat anut, masyarakat disitu bermakna luas tidak hanya masyarakat akar rumput namun mereka para pemangku kebijakan. Kebijakan yang diambil baik oleh lembaga eksekutif maupun legislatif haruslah diilhami oleh nilai-nilai pacasila pada kebijakannya. RUU Omnibus Law Ciptaker mengambarkan sebuah kebijakan yang menyebabkan pancasila itu sekarat. Karena pada isi daripada RUU tersebut tidak diilhami oleh nilai-nilai Pancasila, misalkan semakin membuka peluang kerusakan lingkungan di Indonesia, adanya ketimpangan antara investor dengan pekerja. Hal ini menandakan bahwa pembuat RUU tersebut tidak mengilhami Pancasila dalam perencanaan sampai penyusunan kebijakannya sehingga hal tersebut yang menjadi sebab dari sekaratnya ideologi Pancasila.

Kedua, yang menjadi alasan RUU Omnibus Law Ciptaker merusak ideologi Pancasila adalah There ara really no substantive differences in terms of philosophical ideological content yang bermakna tidak ada perbedaan substantif yang menjadi pembeda antara ideologi satu dengan ideologi yang lainnya. RUU Omnibus Law Ciptaker salah satu kebijakan yang didalamnya tidak adanya perbedaan ekonomi pancasila dengan kapitalis. Satu sisi yang harus menjadi dasar dari suatu undang-undang adalah Pancasila namun pada substansi dari RUU tersebut memuat nilai-nilai kapitalisme didalamnya. Sehingga hal tersebut yang dapat memicu Pancasila itu sekarat, karena tidak adanya pembeda antara Pancasila dengan ideologi lainnya dalam suatu kebijakan.

Penutup

Berdasarkan uraian di atas, penulis berkesimpulan bahwa yang pertama RUU Omnibus law Ciptaker memiliki permasalahan krusial jika ditinjau berdasarkan aspek metodologi, paradigma dan substansi dalam pengaturan kebijakannya. Kedua, RUU Omnibus Law Ciptaker memberikan suasana investasi yang kondusif untuk mewujudkan kemajuan dalam pembangunan memang itu sangat perlu dilakukan, namun pembangunan fisik harus memperhatikan pembangunan sumber daya manusianya dan juga memperhatikan aspek pembangunan yang berkelanjutan. Ketiga, terdapat kontradiksi bahwa di satu sisi RUU ini dibuat dengan maksud untuk mengatasi permasalahan over-regulated dan over-lapping pengaturan bidang terkait pembangunan dan investasi. Namun di sisi lain, RUU Cipta Kerja mensyaratkan adanya sekitar 500 aturan turunan sehingga berpotensi melahirkan hyper-regulated dan pengaturan yang jauh lebih kompleks. Keempat, RUU Omnibus Law Ciptaker tidak hanya berefek pada persoalan sosiologi maupun yuridis, namun berefek pula kepada persoalan ideologis yaitu Pancasila. Dengan adanya RUU Omnibus Law Ciptaker yang jauh dari nilai-nilai Pancasila baik dari segi perencanaan sampai dari segi materi hal tersebut yang dapat menyebabkan Pancasila itu menjadi sekarat. Dengan uraian diatas, penulis dengan jelas dan terang menolak RUU Omnibus Law Ciptaker dan mendesak pemerintah dan DPR untuk menariknya dari prolegnas.


 

TELITI RUU CILAKA

Ambisi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk  tarik investasi ke Indonesia melahirkan Undang–Undang Cipta Kerja, hal ini beliau sampaikan dalam pidatonya saat dilantik sebagai Presiden RI periode kedua pada 20 Oktober 2019 “Melalui Undang-Undang Cipta Kerja, diharapkan ada peningkatan penciptaan lapangan kerja, peningkatan kompetensi, kesejahteraan pekerja, peningkatan investasi”, sungguh cita-cita yang sangat mulia tapi Nampaknya Indonesia lupa, bahwa ia menganut Teori Kedaulatan Rakyat. Dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bawah kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Implementasi kedaulatan rakyat mencerminkan dan mewujudkan kondisi demokrasi yang efektif. Masyarakat bisa menyampaikan aspirasi kepada lembaga negara lewat para wakilnya. Hal ini hanya akan menjadi mimpi belaka bagi Masyarakat Indonesia. Terlihat dari banyaknya kondisi yang membuat masyarakat Indonesia seperti tidak lagi berdaulat di Tanah Airnya sendiri. Undang-Undang Cipta Kerja contohnya kehilangan banyak peran masyarakat sebagai unsur penting dalam proses pembuatannya.

Otonomi daerah sebagai semangat reformasi yang dilatarbelakangi karena pada masa orde baru kewenangan yang disentralisasi menyebabkan banyak sekali permasalahan. Namun, seperti yang kita ketahui akhir-akhir ini pemerintah dan DPR seperti bermaksud untuk mengalihkan kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Disisi lain, pemerintah merasa adanya pergeseran wewenang ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada sebelumnya. Seperti tumpang tindih wewenang, ketidakpastian hukum bagi investor dan lain sebagainya. Namun, di sisi lain masyarakat merasa, hal ini justru akan mendegradasi kewenangan pemerintah daerah. Desentralisasi atau penguatan demokrasi lokal merupakan hal dasar, ia merupakan instrument penting untuk mencapai kemakmuran masyarakat, yakni pencapaian nilai-nilai dari suatu komunitas bangsa, terciptanya pemerintahan demokratis, peningkatan efisiensi administrasi dan pembangunan sosial ekonomi, dan kemandirian masyarakat sebagai perwujudan dari otonomi.

Draft Undang-Undang Cipta Kerja ini terdiri dari 79 Undang-Undang yang akan dirombak. Nantinya akan disatukan menjadi 15 bab dan 74 pasal. Pada klaster ketenagakerjaan perubahan meliputi perizinan dan pelimpahan kewenangan kepada pemerintah pusat serta pengaturan yang bersifat teknis diatur akan dengan Peraturan Pemerintah. Sementara itu, perubahan secara khusus terdiri dari beberapa poin antara lain, sebagai berikut:  

  1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Perubahan dalam sektor ini memberikan penegasan bahwa jangka waktu dan selesainya suatu pekerjaan tertentu ditentukan oleh kesepakatan para pihak. Perusahaan juga dilarang melakukan masa percobaan kepada pekerja/buruh PKWT, apabila terbukti melanggar maka masa percobaan dinyatakan batal demi hukum dan masa kerja tetap dihitung. Hal ini merupakan salah satu kontribusi dalam memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh di Indonesia.  Dalam PKWT, Undang-Undang Cipta Kerja menghapus Pasal 59 dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerajaan melindungi pekerja atau buruh yang bekerja di suatu perusahaan agar bias diangkat menjadi karyawan tetap setelah bekerja dalam periode maksimal paling lama 2 (dua) tahun, dan diperpanjang 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun ke depan. Dalam Pasal 81 poin 21 yang mengubah Pasal 77 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pemerintah menyatakan jika pelaksanaan jam kerja bagi pekerja atau buruh di perusahaan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
  2. Pekerja/buruh perusahaan alih daya, dalam Undang-Undang Cipta Kerja tak lagi mengatur soal ruang pembatasan pekerja alih daya di industri. Selain itu, isu lainnya adalah soal tak ada batas waktu kerja sebagai outsourcing. Penghapusan pasal dan perubahan pasal yang selama ini menjadi landasan pengelolaan pekerja outsourcing di Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Penghapusan pasal 65 ayat (2) soal batasan pekerja outsourcing. Perubahan pada sektor ini menjelaskan bahwa pemenuhan hak buruh seperti perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan alih daya. Perusahaan alih daya juga diwajibkan berbadan hukum dan wajib untuk mengantongi perizinan berusaha yang selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
  3. Waktu kerja dan waktu istirahat, perubahan pada sektor ini terjadi dengan adanya penambahan ketentuan waktu kerja lembur, yang sebelumnya dilakukan paling banyak tiga jam dalam satu hari atau empat belas jam dalam satu minggu menjadi empat jam dalam satu hari atau delapan belas jam dalam satu minggu. Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 81 ayat (21) yang mengubah Pasal 77 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pemerintah menyatakan jika pelaksanaan jam kerja bagi pekerja atau buruh di perusahaan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
  4. Pengupahan, pada sektor ini pemerintah melakukan perubahan dengan menghapus adanya upah minimum kabupaten/kota dengan hanya menerapkan upah minimum provinsi yang disusun oleh gubernur.  Hal tersebut dapat menuai polemik tersendiri karena setiap kabupaten memiliki perkembangan industri dan biaya hidup yang berbeda-beda, sehingga penerapan satu jenis upah minimum dinilai kurang memperhatikan aspek keadilan. Namun, pada akhirnya Upah Minimum Kota (UMK) tetap ada dengan disesuaikan berdasarkan tingkat inflasi. Kemudian, dalam hal pembayaran upah yang belum dibayarkan oleh pengusaha tidak ada waktu daluarsa bagi hak buruh untuk melakukan penuntutan pembayaran upah.  Pengupahan dalam Pasal 88A. Pasal baru itu mengatur terkait upah yang ditetapkan berdasarkan satuan hasil akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP), dan adanya Outsourcing Pasal 66 Undang-Undang Cipta Kerja.
  5. Pemutusan Hubungan Kerja, perubahan dalam sektor ini salah satunya ialah mengenai penghapusan peran serikat buruh dalam upaya penyelesaian pemutusan hubungan kerja. Disatu sisi hubungan kerja memang dibuat berdasarkan kesepakatan, sehingga apabila terjadi PHK seharusnya dilakukan melalui mekanisme kesepakatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha. Namun adanya relasi kuasa diantara keduanya seringkali membuat posisi buruh tidak diuntungkan sehingga peran serikat buruh dalam upaya penyelesaian hubungan kerja adalah sesuatu yang memang dibutuhkan. Selain itu, terdapat perubahan mengenai besaran pesangon akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari 32 kali gaji menjadi 26-28 kali gaji.

Kemudian terdapat pengaturan yang menghapuskan pelarangan Pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan apabila diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Hal tersebut barang tentu merupakan upaya pemerintah untuk mengakomdir Putusan MK No. 13/ Undang-Undang -XV/2017. Secara garis besar perubahan dalam ketentuan pemutusan hubungan kerja adalah upaya sinkronisasi terhadap Putusan MK yang selama sudah dikeluarkan. Selanjutnya tata cara PHK dan besaran Kompensasi PHK akan diatur melalui Peraturan Pemerintah.

Pada dasarnya ketentuan mengenai tenaga kerja adalah pengaturan terhadap berbagai pihak dalam hubungan kerja. Adapun pihak yang diatur adalah tenaga kerja (buruh) dan pihak pengusaha serta pemerintah. Kemudian, terkait hubungan kerja antara pihak pengusaha dan pihak pekerja didasarkan atas kesepakatan yang diambil. Oleh karena itu, segala konsekuensi atas suatu hubungan kerja terjadi atas kesepakatan yang secara khusus diatur dalam perjanjian kerja antara para pihak. Pengaturan mengenai ketenagakerjaan dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada para pihak dalam melakukan kesepakatan dan perlindungan kepada para pihak, khususnya pihak pekerja (buruh). Dengan demikian, terhadap beberapa penghapusan yang bersifat kemunduran perlu pengkajian lebih lanjut dan mengenai ketentuan yang ditujukan untuk kepentingan para pihak seperti perlindungan dan sebagainya perlu diwujudkan secara konsekuen.  

Dalam klaster perkebunan perubahan meliputi perizinan, penanaman modal, dan lainnya yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Secara garis besar rumusan perubahan meliputi perizinan secara global yakni perizinan berusaha dan pelimpahan kewenangan kepada pemerintah pusat. Kemudian, dalam hal batasan penanaman modal dari luar (asing) tidak diatur secara tegas. Adapun besaran penanaman modal asing dilihat dari kepentingan nasional dan pekebunan. Hal ini dapat menimbulkan ketidaktegasan pemerintah dalam menetapkan sebuah regulasi. Sementara itu, jika mengacu pada regulasi lainnya mengenai Hortikultura batasan penanaman modal asing secara tegas diatur yakni sebesar 30%. Dengan demikian, dalam rumusan perubahan perlu diperhatikan terkait batasan penanaman modal asing pada sektor perkebunan di Indonesia.  Pemutusan Hukum Kerja (PHK) Pasal 81 poin 39 Undang-Undang Cipta Kerja menghapuskan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Sebagai Negara yang kaya akan sumber daya alam, Hamparan Hutan yang luas hingga setengah bagian dari Indonesia adalah hutan dan julukannya Jantung Dunia menjadikan alam Indonesia memiliki pelindung yakni Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2009 yang lahir untuk melindung jantung bumi. sayangnya sudah dihapuskan dan diganti dengan Undang-Undang Cipta kerja yang mempermudah izin namun membuat semakin rusaknya lingkungan Indonesia yang indah. Pasal perusak lingkungan pada Undang-Undang Cipta Kerja itu yakni:

  1. Pasal 21 yang pada pokoknya membuat izin lingkungan dalam Undang-Undang PPLH diubah menjadi persetujuan lingkungan lebih lanjut sebagai berikut:

“Dalam rangka memberikan kemudahan bagi setiap orang dalam memperoleh persetujuan lingkungan, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan terkait Perizinan Berusaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)”.

  • Pada pasal 22, dosa dari hal ini semakin diperinci manakala hal-hal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Kesalahan pertama dapat dilihat pada Pasal 1 angka (35) sebagai bukti konkret bahwa izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan dan persetujuannya diberikan kepada pemerintah pusat.
  • Pasal 24, Berdasarkan kajian ICEL yang membuat hilangnya Komisi Penilai Amdal Terdapat 3 implikasi yang perlu digarisbawahi:
  • Jika tidak ada pendelegasian secara proporsional, maka beban kerja pemerintah pusat akan jauh melampaui kemampuan.
  • Berpotensi menjauhkan akses informasi baik bagi masyarakat lokal maupun pelaku usaha di daerah (terutama di daerah yang sulit terjangkau dan/atau tidak ramah dengan akses teknologi informasi) dalam menyusun Amdal
  • Tidak adanya unsur masyarakat dalam Lembaga Uji Kelayakan yang sebelumnya ada dalam Komisi Penilai Amdal mengurangi ruang untuk menjalankan partisipasi yang hakiki (meaningful participation) Perlu diingat bahwa Undang-Undang 32/2009 menempatkan masyarakat sebagai pihak yang setara secara hukum untuk dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hajat hidupnya.

Memperkuat kajian di atas bahwa terdahulu Komisi Penilai Amdal, Undang-Undang 32 Tahun 2009 Pasal 30 ayat (1). Keanggotaan Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri atas wakil dari unsur:

  • instansi lingkungan hidup;
  • instansi teknis terkait;
  • pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;
  • pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang timbul dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;
  • wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak; dan
  • organisasi lingkungan hidup.

Sedangkan, dalam Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Tim Uji Kelayakan yang diatur dalam Pasal 24 Tim Uji Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan ahli bersertifikat.  Jelas bahwa keterangan dan kajian di atas telah menunjukkan direduksinya suatu partisipasi masyarakat, bahkan jika memuat ahli bersertifikasi pun tidak menjamin partisipasi masyarakat yang baik dengan sertifikasi yang bahkan diatur dalam Peraturan Pemerintah

Dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 24. Hilangnya Komisi Penilai Amdal, digantikan oleh Lembaga Uji Kelayakan Pemerintah Pusat Terdapat 3 implikasi yang perlu digarisbawahi:

  • Jika tidak ada pendelegasian secara proporsional, maka beban kerja pemerintah pusat akan jauh melampaui kemampuan.
  • Berpotensi menjauhkan akses informasi baik bagi masyarakat lokal maupun pelaku usaha di daerah (terutama di daerah yang sulit terjangkau dan/atau tidak ramah dengan akses teknologi informasi) dalam menyusun Amdal
  • Tidak adanya unsur masyarakat dalam Lembaga Uji Kelayakan yang sebelumnya ada dalam Komisi Penilai Amdal mengurangi ruang untuk menjalankan partisipasi yang hakiki (meaningful participation)
  • Penyempitan Definisi Mayarakat

Dalam pasal 25 poin (C) dalam dokumen amdal ditambahkanya “terkena dampak langsung yang relevan” yang membuat masyarakat lain yang tidak terkena dampak, tidak dapat memberi saran masukan serta tanggapanya terhadap rencana usaha dan /atau keikut sertaannya

  • Penghilangan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap

Dalam pasal 26 ayat 2 mengubah “Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.” Menjadi “Penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.” Dalam perubahanya, membuat Pemberian Informasi yang transparan yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Serta ayat 3 yang dihilangkan membuat (pemerhati lingkungan hidup; dan/atau yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal) tidak dapat ikut serta dalam pelibatan pemberian informasi.

  • Akses masyarakat mendapat keadilan

Penghapusan pasal 38 ini berpotensi menghilangkan akses masyarakat terhadap keadilan, termasuk akses terhadap proses peradilan yang dijamin dalam Prinsip 10 Deklarasi Rio 1992 tentang Lingkungan Hidup dan Manusia. Pengecualian terhadap penghapusan access to justice masyarakat dapat dilakukan melalui koreksi pembatalan terhadap keputusan lingkungan lainnya, salah satunya adalah persetujuan lingkungan. Tentunya Pemerintah harus menjamin hak ini tetap terpenuhi. Karena Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), izin lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha negara.

  • Pengaksesan Informasi Berbasis Teknologi yang terkesan terlalu memaksakan

Dalam Pasal 39 (2) Undang-Undang Cipta Kerja Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem elektronik dan atau cara lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Norma dalam pasal perubahan tidak mengatur kewajiban pemerintah memastikan masyarakat bisa mengakses informasi atau tidak, melainkan hanya mengatur cara informasi itu diumumkan. Masyarakat dengan keterbatasan kemampuan mengakses informasi karena hambatan bahasa, lokasi, akses terhadap teknologi informasi) akan lebih sulit mengakses informasi. Hak atas informasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F Undang-Undang 1945 merupakan pilar penting bagi masyarakat demokratis karena menjadi prasyarat pemenuhan HAM lainnya.

  • Perizinan Berusaha

Ketentuan pasal 40 di hapus, Penghapusan ini harus dimaknai sebagai hilangnya “kontrol langsung” pengelolaan lingkungan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan. Karena ada potensi bahwa pembatalan persetujuan lingkungan tidak serta merta membatalkan perizinan berusaha. Karena sebelumnya Pasal 40 (1) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. (2) Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan. (3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbaharui izin lingkungan.

  1. Pasal 63 Pembagian kewenangan kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota diatur kembali. Namun kewenangan dalam penerbitan persetujuan lingkungan tidak didelegasikan. Perlu dicatat Pasal 63 ayat (1) huruf y tidak menggunakan frasa “persetujuan lingkungan” melainkan “persetujuan pemerintah”.
  • Pasal 69 Perubahannya berupa:
  • Mengganti terminologi ‘izin lingkungan’ menjadi ‘persetujuan lingkungan’ pada ayat (1) huruf g dalam “izin lingkungan” diterbitkan oleh menteri, gubernur atau walikota/bupati sesuai dg kewenangannya sedangkan “persetujuan lingkungan” adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat.
  • Menghapus ayat (2) tentang mempertimbangkan kearifan lokal dalam menerapkan pelarangan pembukaan lahan dengan cara bakar Penghapusan pengecualian larangan membakar ini berpotensi mengkriminalisasikan masyarakat peladang tradisional, karena Pasal 108 Undang-Undang 32/2009 masih berlaku. Selain itu berpotensi memindahkan beban pertanggungjawaban hukum dari korporasi pembakar hutan (yang banyak digugat oleh KLHK) kepada peladang tradisional.
  • Pengawasan bukan lagi oleh Menteri melainkan oleh Pemerintah Pusat

Dalam pasal 71 mengubah menteri menjadi pemerintah pusat, Jika mengacu kepada Pasal 63, maka kewenangan untuk melakukan pengawasan dimiliki sampai kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. Namun perlu diperhatikan disini karena subjek yang melakukan pengawasan di tingkat nasional adalah “Pemerintah Pusat” berbeda dengan Undang-Undang 32/2009 dimana subjek yang mengawasi adalah “Menteri”. Dengan kata lain, ada kemungkinan pengawasan tidak dilakukan atau tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

  • Dalam pasal 76 mengubah mentri menjadi pemerintah pusat

Ini berpotensi menimbulkan kerancuan subjek yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang. Apabila kewenangan ini diatur dalam Pemerintah Pusat, subjek yang menampuk otoritas bisa lebih mudah diubah karena sepenuhnya kewenangan eksekutif. Ada potensi muncul otoritas-otoritas yang saling klaim lebih berwenang menjatuhkan sanksi administrasi. Hal ini tidak hanya berdampak pada birokrasi tetapi juga kepastian hukum dan akses keadilan bagi masyarakat dan pelaku usaha.

  • Dalam pasal 88 terdapat penghilangan ‘tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan’

Merancukan pemaknaan penormaan konsep ‘strict liability’ pada pasal ini. Sehingga penjelasan pasal perlu memasukan karakteristik dari konsep strict liability seperti unsur-unsur yang perlu dibuktikan dalam gugatan penggugat atau pengecualian konsep.

Ini hanya segelintir dari banyaknya kecacatan Undang-Undang Cipta Kerja seperti dalam proses pembuatannya asas-asas pembentukan, dimana Indonesia memiliki asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan Menurut A. Hamid S. Attamimi, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi asas formal yang mencakup tujuan yang jelas, perlunya pengaturan, organ atau lembaga yang tepat, materi muatan yang tepat, dapat dilaksanakan, dan dapat dikenali. Juga harus meliputi asas material seperti sesuai dengan cita hukum Indonesia dan norma fundamental negara, sesuai dengan hukum dasar negara, sesuai dengan prinsip negara berdasarkan hokum, sesuai dengan prinsip pemerintah berdasarkan konstitusi.

Dalam omnibus law cipta kerja versi pemerintah, teknik omnibus justru dibuat untuk merubah yang terdiri atas pencabutan, pergantian atau menambah materi berbagai macam ketentuan dalam berbagai UU dalam satu instrumen hukum, bukan membuat suatu undang-undang baru. Dalam hal ini, perubahan suatu undang-undang tentu bukanlah suatu hal yang inkonstitusional. Namun, ketika berbicara konteks pembentukan undang-undang, maka harus mengacu pada materi muatan yang telah ditentukan UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu (1) pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD 1945; (2) perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang; (3) pengesahan perjanjian internasional; (4) tindak lanjut putusan MK dan; (5) pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Hal ini tentu menjadi catatan aneh ketika omnibus law cipta kerja malah minim partisipasi masyarakat. Pembentukan undang-undang haruslah aspiratif dan partisipatif yang dalam hal ini mengandung makna proses dan substansi. Proses dalam pembentukan undang-undang haruslah transparan, sehingga aspirasi masyarakat dapat berpartisipasi dalam memberikan masukan-masukan. Sementara substansi berkaitan dengan materi yang diatur harus ditujukan bagi kepentingan masyarakat sehingga menghasilan undang-undang yang demokratis, aspiratif, partisipatif, dan berkarakter responsif. Pada akhirnya, pembentukan omnibus law sendiri harus mengikuti mekanisme layaknya membentuk undang-undang seperti pada umumnya, yaitu meliputi tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, hingga pengesahan yang harus sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang sayangnya kurang mewadai aspirasi masyarakat. Politik Hukum yang Rawan Kepentingan ini yang dala prosesnya memang memiliki kecacatan formil.

Dalam hal ini tentu pemerintah alangkah lebih baiknya jika memfokuskan dulu melegalkan bentuk omnibus law dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini didasari agar pemerintah tidak sewenang-wenang dalam menentukan langkah progresif di bidang hukum, mengingat segala bentuk tindakan pemerintah harus didasari oleh undang-undang, bukan hanya pidato semata.

Tidak hanya aspirasi masyarakat yang tidak terwadahi, banyak kejanggalan procedural dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja ini seperti Draf RUU dan Naskah Akademik yang tak kunjung diberikan “DPR justru memberikan pernyataan bahwa mereka ingin sama dengan eksekutif, cepat pembahasan, dan tidak menunjukkan posisi kritis” (dilansir dari www.voaindonesia.com (07/10/20)). Sementara itu Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) menilai RUU ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Pasalnya, RUU Ciptaker akan mengubah isi sejumlah UU lewat Peraturan Pemerintah. Ketika misalnya Peraturan Pemerintah yang secara hierarkis di bawah UU itu bisa mengubah ketentuan UU, sebenarnya muncul ketidakpastian di sana. Kesimpulannya, akan ada disharmoni antara satu revisi dan revisi lain.


 

Ongkos PILKADA VS Kurva Pagebluk

PILKADA 2020 yang akan diselenggarakan secara serendak di Indonesia dijadwalkan pada 9 Desember 2020. Menuju PILKADA 2020, Kurva Penyebaran Virus Covid-19 tidak menjukan penurunan bahkan, kini mencetak rekor baru sebanyak 4.176 kasus positif baru pada 20 September 2020 tidak membuat pemerintah mengurungkan niatnya untuk melanjutkan PILKADA 2020, Pemerintah berdalih bawa banyak juga negara yang melakukan PILKADA dimasa Pandemi. Apakah kondisi Indonesia saat ini dapat disamakan dengan Korea Selatan dan Singapura? Dengan fakta dan cara penanggulangan pandemi yang jauh berbeda dan Bagaimana Korea Selatan dan Singapur telah melaksanakan PILKADA nya? 15 April 2020 Korea melaksanakan pemilu parlemen, saat itu kurva pandemic di korea telah menurun. Pemungutan suara dibagi untuk empat kategori yakni *(Election Management in Response to Covid-19: 21 Nation Assembly Election in the Republic of Korea (April 15, 2020)).

  1. Pemilih yang sehat

Pemungutan suara dilaksanakan seperti biasa namun dengan melaksanakan protokol kesehatan

  • Pemilih yang suhu tubuhnya tinggi atau memiliki gejala gangguan pernapasan

Pemungutan suara dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang lebih ketat. Surat suara diberikan dengan amplop khusus dan bilik suara di-disinfektasi setelah pemilih melakukan pemungutan.

  • Pemilih yang terkonfirmasi positif Covid-19

Pemungutan suara dilakukan di rumah, rumah sakit, atau tempat pasien dirawat. Selain itu ada juga opsi melakukan pemungutan suara lebih awal sebelum hari-H.

  • Pemilih yang menjalani masa karantina

 Melakukan pemungutan suara pada malam hari dalam waktu terbatas, setelah pemungutan suara untuk pemilih sehat selesai.

Singapura melaksanakan pemilu parlemen pada 10 Juli 2020, sama hal dengan Korea terlihat Kurva Penyebaran pandemi menurun saat itu. Pemilu dilakukan dengan cara berikut: *(Election in a Pandemic: Lessons from Asia (thediplomat.com, 5 Agustus 2020)).

  1. Empat jam pertama pemungutan suara dikhususkan bagi mereka yang berusia rentan terinfeksi Covid-19.
  2. Proses kampanye dilakukan tanpa mengumpulkan masa/ kerumunan peserta berkampanye dari pintu ke pintu juga melakuakn kampanye secara online

Di Indonesia dalam Perjalannya menuju PIKADA, ditahapan Pendaftaran sudah ada 260 pasangan calon sudah lebih dulu melanggar protokol kesehatan (Kompas.com, 8 September 2020). Titi Anggraini (Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi(Perludem)) menyatakan Mayoritas negara yang suskse menyelenggarakan pemilihan dimasa pandemi itu ketika pandemi di negara mereka mengalami penurunan/ bisa dikendalikan. Dalam hal ini pemerintah menyiapkan 2 opsi untuk melanjutkan PILKADA:

  1. Penerbitan perpu yang mengatur penanganan hingga penindakan hukum bagi pelanggar protok kesehatan di PILKADA.
  2. Percepatan revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Pemerintah yang sangat mengusahakan terlaksanya PILKADA dilaksanakan sesuai jadwal, menimbulkan adanya anggapan bahwa sikap pemerintah tak lepas dari desakan parpol dan para kontestan. Sebabnya, ongkos politik sudah keluar, sementara pandemi tak kunjung kelar *(Youtube/AntaraTVIndonesia). Titi berpendapat “Sulit untuk membantah PILKADA tak bisa ditunda karena ongkos politik sudah keluar. Karena bebrapa pernyataan dari elite politik menyatakan jika PILKADA ditunda, maka ongkos politik mereka akan semakin besar, karena durasi untuk menjangkau pemilih semakin Panjang, mereka harus mengeluarkan uang yang lebih besar untuk memelihara popularitas”

PILKADA dimasa pandemi ini dapat sukses saat ada regulasi yang jelas dan bila aka nada penerbitan Perpu maka pengoptimalan fungsi peraturan tersebut akan sangat membantu jalan sukses PILKADA, tidak hanya peraturannya tapi juga sanksi yang jelas, disiplin, dan tegang tidak kalah memiliki peran besar.


 

Webinar Series Riset Konsorsium Covid-19

Virus COVID-19 dikategorikan sebagai bencana nasional. Penyebarannya yang sangat cepat dan luas membuat virus ini menjadi ancaman utama bagi hampir semua negara di dunia. Di tengah pandemi COVID-19, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN) mengoordinasikan beberapa pihak dari kementerian dan lembaga pemerintah, rumah sakit, universitas, serta industri untuk merespon dan menanggulangi pandemi secara cepat.

Dampak Covid-19 terhadap Ekonomi Secara global (1) 81% dari tenaga kerja global yang berjumlah 3,3 miliar, atau 2,67 miliar saat ini terkena dampak penutupan tempat kerja (ILO, 2020); (2) Pergeseran besar dipasar saham; (3) peningkatan resiko resesi; (3) Jatuhnya harga minyak mentah; (4) Pariwisata dunia merugi USD 400 miliar; (5) Sentimen negative di pasar keuangan. Di Indonesia akan ada (1) Ancaman Gelombang PHK Massal; (2) Ekonomi Indonesia turun 0,29% o Sektor pariwisata menurun drastic; (4) Harga pangan naik; (5) Harga komoditas dan ekspor terganggu; (6) 37.000 UMKM Terdampak Virus Corona. Wabah virus corona merupakan krisis global terburuk sejak Perang Dunia II. (ILO, 2020).

Ancaman dari Wabah ini tidak dapat terhindar hingga putusnya rantai penyebaran Indonesia harus Menerima realita bahwa masyarakat harus hidup berdampingan dengan COVID-19 sampai vaksin ditemukan dan imunisasi massal dilakukan. Vaksin belum tersedia setidaknya s.d. akhir 2021, dan program imunisasi akan memerlukan waktu cukup lama – lk. 2 tahun untuk seluruh populasi. Pengaktifan aktifitas ekonomi dan lapangan kerja secepatnya dengan program dan mitigasi yang terkontrol serta terukur berbasis data.

Pengembangan Inovasi Teknologi untuk merespon pandemic covid-19 kedalam 4 program/kelompok inovasi teknologi dan Tim Konsorsium Riset dan Inovasi yakni Pencegahan, Obat dan Terapi, Skrining dan Diagnosis, Alat Kesehtan dan Pendukung. Pencegahan Terdiri dari: (1) Tanaman obat (empon-empon, jambu biji, kulit jeruk); (2) Vaksin, suplemen; (3) Alat Pelindung Diri (APD): face shield, powered air purifying respirator, hasmat dengan nanosilver atau bahan khusus; (4) Handsanitizer, disinfectant, mobile hand washer, chamber ozon, dsb; (5) Public Education. Obat dan Terapi terdiri dari: (1) Multicenter clinical trial (Avigan, Chloroquine phosphate, Pil Kina, Tamiflu, Ivemercitin); (2) Convalescent plasma (serum dari pasien yang sembuh); (3) Produksi serum yang mengandung antibody; (4) Mesenchymal Stem Cell. Skrining dan Diagnosis terdiri dari: (1) Rapid test (early and late detection berbasis anti bodi dan antigen); (2) Test kit RT-PCR; (3) Mobile laboratory BSL2. Alat kesehatn dan pendukung terdiri dari: (1) Ventilator, software data movement, peta geospasial, robot pemberian obat.

Berfungsinya dengan baik setiap pengembangan inovasi teknologi dalam merespon penyebaran wabah covid-19 akan semakin sempurna dengn peran manusia ketika bermasyarakat yang tetap menerapkan protocol kesehatan menjadikannya sebagai suatu yang normal. New Normal atau kebiasaaan baru menjadikan Lanskap bisnis telah berubah secara fundamental; lingkungan hari esok akan berbeda. Inovasi teknologi akan terus berlanjut, dan peningkatan pengetahuan manusia semakin diperlukan. (McKinsey, 2020).

Perubahan gaya hidup dan tatanan ekonomi selama pandemi mempengaruhi bagaimana bentuk “New Normal” sepert Pergeseran Pola Bisnis; Ketahanan dan Efisiensi; Pergeseran Struktur Industri; Pergeseran Perilaku Masyarakat; Revolusi Industri 4.0; Ekosistem Digital yang Terhubung antar Sektor.

New normal Dalam dunia ekonomi akan terbiasa dengan “less contact economy”, Less Contact Economy ditandai dengan adanya hyperconnectivity antar manusia melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). “New Normal” akan mengakibatkan pergeseran pola ekonomi yang minim pertemuan tatap muka atau Less Contact Economy. Beberapa contoh hyperconnectivity yang sudah diterapkan selama pandemi: E-commerce dan Logistik. Teknologi digital yang diterapkan dalam sektor ini mendorong peluang tumbuhnya UKM yang menggerakkan ekonomi. Era pasca-Covid19 akan memiliki ekonomi yang dibentuk oleh kebiasaan & peraturan baru.

Perubahan akan terjadi di banyak bidang seperti Teknologi (Mis. Contactless everything); Human Behaviour (Mis. Immune certification); Dinamika Industri (Mis. Disrupsi supply chain); Geopolitik (Mis. Protectionism); Regulasi (Mis. Undang-undang privasi baru); Makro-ekonomi (Mis. Limited access to capital).

Perubahan Sosial di Era Pandemi akan adanya kebiasaan baru seperti Physical Distancing, sesuatu yng ICT-Based seperti Online Class/Seminar; Online Music Performance; Online Ceramah/Religious Discourse; Online Meeting. Selain itu juga akan ada Tantangan Pembangunan dan Pengelolaan Infrastruktur Akibat Pandemi seperti: Prioritas pendanaan; Budaya Masyarakat; Spektrum yang luas dari infrastruktur dan penggunanya seperti Kondisi fisik, Kualitas dan kuantitas, Pengelolaan sampah. Kebiasaan baru tersebut menjadi suatu tren di masyarakat seperti (1) Belanja Daring Belanja daring tidak lagi menjadi pilihan, namun sudah menjadi kebutuhan; (2) Pembayaran Digital Pembayaran dengan sistem digital akan makin diminati, karena keefektifan dan keefisienan yang ditawarkan; (3)Teleworking (WFH) Kerja dari rumah yang marak dilakukan akan menghasilkan teknologi pendukung kerja dari rumah; (4)Telemedicine Pembayaran digital dibutuhkan untuk menghindari kontak langsung; (5)Tele-education and Training Pendidikan dan pelatihan yang minim kontak fisik mungkin sekali dilakukan; (6) Hiburan Daring Platform film dan lagu daring akan makin populer untuk menemani aktivitas selama pandemic; (7) Supply Chain 4.0 Teknologi inti industri 4.0 untuk tata kelola rantai pasok yang lebih resilient; (8) 3D Printing 3D Printing yang masih belum luas digunakan berpotensi mendukung Less Contact Economy; (9) Robot dan Drone Robot dan drone akan makin populer untuk mengurangi interaksi antar manusia; (10) Teknologi 5G dan ICT Teknologi yang semakin canggih dapat membantu mempermudah kegiatan yang minim tatap muka.

Maka untuk memastikan bahwa kebiasaan baru yang masyarakat mulai terapkan dengan protocol kesehatan yang disiplin perlu riset dan inovasi seperti: Kontrol dan Mitlgasi, Aktivitas kegiatan ekonomi masyarakat dilakukan dengan tetap melakukan kontrol dan mitigasi yang terukur. Protokol COVID-19, Pengetatan protokol COVID-19 untuk memastikan efektivitas pelaksanaan, bila perlu dilakukan dengan mekanisme semi represif. Penanganan ODP/PDP, Penanganan ODP/PDP didasarkan pada data yang akurat dan dilakukan dengan masif dan terukur. Penlngkatan Kapasitas Uji, Pengerakan seluruh infrastruktur dan SDM untuk meningkatkan kapasitas uji berbasis RDT dan PCR. Pembentukan Tim Pakar, Pembentukan Tim Pakar pada setiap sektor untuk evaluasi dan pemberian rekomendasl teknis lebih lanjut secara berkala. Penguatan Riset dan lnovasi, Penguatan ketahanan dengan mempercepat riset dan inovasi terkait dengan konten lokal Indonesia. Edukasi, Sektor pendidikan berkembang dengan pola tele– edukasi/online learning, yang memperluas ruang dan waktu untuk belajar karena berkurangnya kesempatan tatap muka. Penguatan lnfrastruktur TIK, Aktivitas manusia dijalankan melalu program aplikasi tertentu untuk meminimalisir kontak langsung dan didukung oleh peraturan perundang-undangan.

Mahasiswa sebagai SDM unggul mendukung peningkatan riset dan inovasi era industry 4.0 dan new normal. Mahasiswa dengan pengetahuan dan segala kelebihannya dapat ikut berpartisipasi dalam membantu menurunkan morbiditas Covid-19 dengan memberi edukasi atau pesan singkat tentang pencegahan melalui media elektonik, menjadi relawan, membantu tenaga medis, ataupun kegiatan yang lain yang bisa dilakukan meskipun dikerjakan dari rumah, karena dari mahasiswa inilah ide kreativitas muncul dan harapannya peran mereka bisa diterima di masyarakat dan pandemi ini berakhir. 


 

Tindakan Represif Aparat

Dilansir dari LBH Pers tindakan represif kepolisian menunjukan peningkatan yang tajam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penyebabnya yakni karna meningkatnya demonstrasi pasca-pemilihan presiden 2019 yang dilakukan secara langsung Tindakan represif aparat terjadi dalam aksi yang dilakukan masyarakat, mulai dari May Day 2019, aksi Bawaslu 21-23 Mei 2019, Reformasi Dikorupsi 23-30 September 2019, hingga aksi Omnibus Law belakangan ini. (KBBI) Represif = Bersifat represif (menekan, mengekang, menahan, atau menindas).

Pada dasarnya, dalam setiap melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia haruslah senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, seperti yang dicantumkan dalam:

Pasal 10 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 tentang Iimplementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Perkapolri 8/2009)

Dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, setiap petugas/anggota Polri sangatlah wajib patuh terhadap Code of Conduct (ketentuan berperilaku), diantaranya:

  • Menjalankan tugas yang diamanatkan Undang-Undang;
  • Menghormati & melindungi martabat manusia;
  • Tidak boleh menggunakan kekerasan, kecuali dibutuhkan untuk mencegah kejahatan dan melakukan penangkapan terhadap pelanggar hukum atau tersangka sesuai dengan peraturan penggunaan kekerasan;
  • Menjaga hal-hal yang bersifat rahasia kecuali jika diperlukan dalam pelaksanaan tugas/kepentingan peradilan;
  • Tidak boleh menghasut, mentolerir tindakan penyiksaan, perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, demikian pula menjadikan perintah atasan atau keadaan luar biasa seperti ketika dalam keadaan perang sebagai pembenaran untuk melakukan penyiksaan;
  • Menjamin perlindungan terhadap kesehatan tahanan;
  • Tidak boleh melakukan korupsi dalam bentuk apapun;
  • Harus menghormati hukum, ketentuan berlaku, dan kode etik yang ada.

Pasal 11 Perkapolri 8/2009, setiap petugas/anggota Polri dilarang melakukan:

  • Pengkapan dan penahanan secara sewenang-weang dan tidak berdasarkan hukum;
  • Penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan;
  • Pelecehan/kekersana seksual terhadap tahanan atau orang-orang yang disangka terlibat kejahatan;
  • Penghukuman dan/atau perlakuan tidak manusiawi yang merendahkan martabat manusia;
  • Korupsi dan menerima suap;
  • Menghalangi proses peradilan dan/atau menutup-nutupi kejahatan;
  • Penghukuman tidak manusawi terhadap seseorang yang melaporkan kasus pelanggaran HAM oleh orang lain;
  • Melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan yang tdiak berdasarkan hukum;
  • Menggunakan kekerasan dan/atau senjata api yang berlebihan.

Jika Polisi harus melakukan tindak kekerasan, maka tindakan tersebut harus mempertimbangkan hal-hal sebagaimana yang disebut dalam Pasal 45 Perkapolri 8/2009, yaitu:

  • Tindakan dan cara-cara tanpa kekerasan harus diusahakan terlebih dahulu;
  • Tindak keras hanya diterapkan bila sangat diperlukan;
  • Tindakan keras hanya diterapkan untuk tujuan penegakan hukum yang sah;
  • Tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang dibolehkan untuk menggunakan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum;
  • Penggunaan kekuatan dan penerapan tindakan keras harus dilaksanakan secara proporsional dengan tujuannya dan sesuai dengan hukum;
  • Penggunaan kekuatan, senjata atau alat dalam penerapan tindakan keras harus berimbang dengan ancaman yang dihadapi;
  • Harus ada pembatasan dalam penggunaan senjata/alat atau dalam penerapan tindak keras; dan
  • Kerusakan dan luka-luka akibat penggunaan kekuatan/tindakan keras harus seminimal mungkin.

Jika hal tersebut tidak dipatuhi oleh setiap petugas/anggota Polisi maka bertentangan dengan Kode Etik dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri 14/2011).

Pada dasarnya, melihat ketentuan-ketentuan yang telah dicantumkan tersebut, Polisi tidak boleh melakukan tindakan kekerasan atau reperesifitas jika masih bisa dilakukan dengan cara-cara yang lain karena Polisi wajib mengayomi dan melindungi masyarakat. Jika polisi melakukan kekerasan padahal seharusnya bisa diselesaikan dengan cara lain, seseorang yang mendapatkan perlakuan tersebut dapat melaporkan Polisi itu.



PenangkapanMenteri KKP Oleh KPK

  • Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat tiba di Bandar Soekarno-Hatta, Cengkareng (25/10/2020);
  • Edhy diringkus KPK sepulangnya dari negeri Paman Sam;
  • Edhy ditangkap bersama dengan sang Istri pada pukul 01.23 WIB;
  • Pasca penangkapannya Edhy bersama sang Istri juga beberapa orang lainnya langsung dibawa untuk diperiksan secara intensif di Gedung KPK di Kuningan;
  • Pengakapan Menteri KKP Edhy Prabowo terkait kebijakan Ekspor Benih Lobster;
  • Kebijakan Eksport Benih Lobster.

pertama, tidak adanya kajian ilmiah yang melibatkan Komisi Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas Kajiakan) dalam penerbitan Peraturan Menteri KP No 12 Tahun 2020 tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan. Bahkan pembahasanya cenderung tertutup serta tidak melibatkan nelayan penangkap dan pembudidaya lobster.

“Penetapan kebijakan ekspor benih lobster tidak mempertimbangkan kondisi sumber daya ikan Indonesia yang existing. Pada statusnya pada tahun 2017 dinyatakan dalam kondisi fully expolited dan over exploited,” jelas Susan.

Kedua, penetapan ekspor benih lobster sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri KP No 12 Tahun 2020 yang diikuti oleh penetapan puluhan perusahaan ekspor benih lobster yang terafiliasi kepada sejumlah partai politik, hanya menempatkan nelayan penangkap dan pembudidaya lobster sebagai objek pelengkap. Ombudsman Republik Indonesia (ORI) bahkan menyebut terdapat banyak potensi kecurangan dalam mekanisme ekspor benih lobster tersebut.

Ketiga, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah menemukan praktik persaingan usaha yang tidak sehat dalam bisnis eksport benih lobster di Indonesia. Salah satu temuan penting KPPU adalah pintu ekspor dari Indonesia ke luar negeri hanya dilakukan melalui Bandara Soekarno Hatta. Padahal mayoritas pelaku lobster berasal dari Nusa Tenggara Barat dan Sumatera.

Keempat, KKP tidak memiliki peta jalan yang menyeluruh dan komprehensif dalam membangun kekuatan ekonomi perikanan (lobster) berbasis nelayan di Indonesia dalam jangka panjang. Sebaliknya, KKP selalu mengedepankan pertimbangan-pertimbangan ekonomi jangka pendek yang tidak menguntungkan negara dan nelayan.

  • Selain itu, Andreau Misanta Pribadi (Staf Khusus menteri KKP) disinyalir terlibat dalam peran penting dalam berbagai pengaturan teknis, penunjukan, sampai pembekuan izin kepada perusahaan eksportir lobster, dan menambah panjang kader parpol yang terlibat.


 

Apa Batasan Ormas dalam Berorganisasi?

Organisasi Kemasyarakatan atau disingkat Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.[17]

Dua bentuk organisasi kemasyarakatan di Indonesia, yaitu organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dan organisasi kemasyarakatan berbadan hukum. organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum pada dasarnya hanya sebuah perikatan dasar. organisasi kemasyarakatan tersebut hanya merupakan sebuah kontrak yang dilakukan oleh para pihak tanpa para pihak mentubuhkan perikatan hasil kontrak tersebut ke dalam suatu subyek hukum yang mandiri. Sementara dalam organisasi kemasyarakatan berbadan hukum, perikatan yang dilakukan melahirkan satu subyek hukum baru, yaitu perkumpulan berbadan hukum

Bagaimana Organisasi Kemasyarakatan dapat berdiri/terdaftar? mengenai tata cara pendiriannya organisasi kemasyarakatan berbadan hukum, tata cara pendiriannya tunduk pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2016. Sementara tata cara pendirian organisasi kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017.[18] Dimuat dalam laman jurnal.kemendagri berikut merupakan langkah registrasi perkumpulan agar dapat terdaftar menjadi organisasi kemasyarakatan berbadan hukum: [19]

  1. Mengumpulkan akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD dan ART;
  2. Daftar program kerja;
  3. Sumber pendanaan organisasi masyarakat tersebut;
  4. Surat keterangan domisili;
  5. Nomor pokok wajib pajak atas nama organisasi (baik itu berupa yayasan atau perkumpulan);
  6. Surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan;

Perkumpulan berbadan hukum diregistrasi sekaligus dimintakan status badan hukumnya kepada Kementerian Hukum dan HAM. Hal tersebut dapat dilihat dari diaturnya perkumpulan berbadan hukum dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM. Perkumpulan berbadan hukum didaftarkan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dengan bantuan Notaris.

Perkumpulan tidak berbadan hukum diregistrasi kepada Kementerian Dalam Negeri. Hal tersebut dapat dilihat dari diaturnya perkumpulan tak berbadan hukum dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Perkumpulan tidak berbadan hukum didaftarkan melalui Sistem Informasi Organisasi Masyarakat (SIORMAS) dengan bantuan Notaris.[20]

Dalam menjalankan perannya sebagai organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, organisasi kemasyarakatan berkewajiban:[21]

  1. melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi;
  2. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  3. memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat;
  4. menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat;
  5. melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel; dan
  6. berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara.

Organisasi kemasyarakatan memiliki batas atau larangan sebagai berikut:[22]

(1) Ormas dilarang:

a. menggunakan bendera atau lambang yang sama dengan bendera atau lambang negara Republik Indonesia menjadi bendera atau lambang Ormas; b. menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan; c. menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas; d. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhanya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang; atau e. menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhanya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.

2) Ormas dilarang:

a. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan; b. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia; c. melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; atau e. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Ormas dilarang: a. menerima dari atau memberikan kepada pihak mana pun sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau b. mengumpulkan dana untuk partai politik. (4) Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila

Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan akan mendapat sanksi administratif mulai dari peringatan hingga pencabutan status badan hukum organisasi kemasyarakatan tersebut.

Sanksi administratif tersebut terdiri atas:[23]

a.    peringatan tertulis;[24]

1)    peringatan tertulis kesatu;

2)    peringatan tertulis kedua; dan

3)    peringatan tertulis ketiga

b.    penghentian bantuan dan/atau hibah;

c.    penghentian sementara kegiatan; dan/atau

d.    pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum

Pembubaran Ormas ini terkait dengan sanksi administratif pencabutan surat keterangan terdaftar atau status badan hukum Ormas. Sanksi administratif pencabutan surat keterangan terdaftar atau status badan hukum Ormas merupakan sanksi yang dijatuhkan setelah Ormas tidak mematuhi/mengindahkan sanksi-sanksi administratif sebelumnya.

Sanksi pencabutan status badan hukum dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia (Menteri Hukum dan HAM). Pencabutan status badan hukum Ormas dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal diterimanya salinan putusan pembubaran Ormas yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pencabutan status badan hukum Ormas diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.[25]

Setidaknya sudah ada lima organisasi kemasyarakatan yang dibubarkan oleh pemerintah

1. Front Pembela Islam (FPI) 2020

2. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) 2017

3. Aliansi Nasional Anti Syiah (Annas) 2014

4. Jamaah Ansarut Tauhid (JAT) 2014

5. Majelis Mujahiddin Indonesia (MMI) 2017

Front Pembela Islam (FPI), organisasi massa Indonesia berhaluan Islamisme konservatif yang didirikan pada tahun 1998 oleh Muhammad Rizieq Shihab. Organisasi ini dibentuk dengan tujuan menjadi wadah kerja sama antara ulama dan umat dalam menegakkan Amar Ma’ruf dan Nahi Munkar di setiap aspek kehidupan. Pertanggal 30/12/2020 Pemerintah membubarkan dan melarang seluruh kegiatan organisasi kemasyarakatan (ormas) Front Pembela Islam (FPI) melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Didasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang merujuk pada Undang-Undang No.16 Tahun 2017 tentang Ormas

Setidaknya ada enam poin pertimbangan pemerintah untuk melarang kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghetian kegitan Front Pembela Islam melalui SKB yakni:[26] Pertama, adanya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dimaksudkan untuk menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar negara, yakni Pancasila, UUD 1945, keutuhan NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kedua, isi anggaran dasar FPI dinyatakan bertentangan dengan Pasal 2 Undang-undang Ormas. Ketiga, Keputusan Mendagri Nomor 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang Surat Keterangan Terdaftar (SKT) FPI sebagai ormas berlaku sampai 20 Juni 2019 dan sampai saat ini belum memenuhi syarat untuk memperpanjang SKT. Oleh sebab itu secara de jure terhitung mulai tanggal 21 Juni 2019 Front Pembela Islam dianggap bubar. Keempat, bahwa organisasi kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan Pasal 5 huruf g, Pasal 6 huruf f, Pasal 21 huruf b dan d, Pasal 59 Ayat (3) huruf a, c, dan d, Pasal 59 Ayat (4) huruf c, dan Pasal 82A Undang-undang Ormas. Kelima, bahwa pengurus dan/atau anggota FPI, maupun yang pernah bergabung dengan FPI, berdsarkan data, sebanyak 35 orang terlibat tindak pidana terorisme dan 29 orang di antaranya telah dijatuhi pidana. Keenam, telah terjadi pelanggaran ketentuan hukum oleh pengurus dan atau anggota FPI yang kerap melakukan berbagai razia atau sweeping di masyarakat. Padahal, sebenarnya kegiatan itu menjadi tugas dan wewenang aparat penegak hukum.

Dalam hal ini sayangnya pembubaran dan pelarangan kegiatan FPI tidak dilandasi oleh putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap, dalam SKB yang menetapkan pembubaran dan pelarangan kegiatan FPI Pemerintah tidak hanya memberi sanksi administrasi berupa pencabutan surat terdaftar dan pencabutan status badan hukum, melainkan juga memberi sanksi berupa larangan kegiatan, penggunaan symbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI tanpa melalui proses persidangan.

Berbeda dengan FPI, Hizbut- Tahrir Indoneia (HTI) adalah organisasi politik pan-islamis yang mengkaliam ideologinya sebagai “ideology Islam”, yang memiliki tujuan untuk menidirikan “khilafah Islam” atau negara Islam. Mereka beranggapan bahwa dengan didirikannya kekhalifahan yang baru akan menyatukan komunitas Islam di Indonesia (yang biasa disebut dengan ummah) yang diwujudkan dalam Islamic State atau negara Islam kesatuan yang bukan dalam bentuk federal. Hizbut Tahrir didirkan sebagai harokah Islam yang bertujuan mengembalikan kaum muslimin untuk kembali taat kepada hukum Allah (hukum Islam) dan membebaskan dari sistem hidup yang terpengaruh oleh barat. Hizbut tahrir juga bertujuan untuk membangun kembali pemerintahan “Khilafah Islamiyah” di dunia, sehingga hukum islam dapat diberlakukan kembali.

Mereka memiliki tujuan diantara lain: (1). melangsungkan kembali kehidupan Islam; (2). mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia

Ketika mereka ingin mengibarkan sayap perjuangannya di Indonesia sepertinya hanya sebuah cita-cita belaka, pasalnya pemerintah Indonesia secara resmi telah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia pada tanggal 19 Juli 2017 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pembubaran HTI dilandasi atas ideology yang mereka bawa, pendirian negara syariah, dinilai tidak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945. Organisasi HTI dianggap akan mengancam eksistensi demokrasi yang telah dijalankan oleh bangsa Indonesia sejak berakhirnya orde baru. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa memang terdapat perbedaan kutub magnet politik diantara keduanya, mengenai gambaran komprehensif selalu ada pergulatan demokrasi dan radikalismedi Indonesia, dalam ilmu sosisologis dikenal istilah dikotomi –negasi yakni memiliki anggapan bahwa tindakan radikalisme dianggap akan menggerus nilai demokrasi, sedangkan demokrasi sendiri diniai akan mengancam posisi dari radikalisme. Kemudian dalam ilmu sosiologis terdapat istilah dynamos-delektis, yaitu dilihat dari segi kausalitas antara demokrasi dan radikalisme. Dimana kelompok radikal muncul karena adanya sistem demokrasi yang disepakati. Selain itu dalam sudut pandang sosio-historis pun, tindakan radikalisme dianggap telah melakukan hubungan dialekstika yang dinamis dengan tujuan bersama-sama membangun atau meruntuhkan hegemoni struktur sosio-politik di Negara Indonesia.

Di muat dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Ormas dapat dibubarkan dengan tata cara berikut:[27]

  1. Permohonan pembubaran Ormas berbadan hukum, sebagaimana disebutkan di atas, diajukan ke pengadilan negeri oleh kejaksaan hanya atas permintaan tertulis dari Menteri Hukum dan HAM.
  2. Permohonan diajukan kepada ketua pengadilan negeri sesuai tempat domisili hukum Ormas dengan disertai bukti penjatuhan sanksi administratif oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
  3. Dalam hal permohonan tidak disertai bukti penjatuhan sanksi administratif, permohonan pembubaran Ormas berbadan hukum tidak dapat diterima.
  4. Setelah permohonan diajukan, pengadilan negeri menetapkan hari sidang dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pendaftaran permohonan. Surat pemanggilan sidang pemeriksaan pertama harus sudah diterima secara patut oleh para pihak paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan sidang.
  5. Dalam sidang pemeriksaan Ormas sebagai pihak termohon diberi hak untuk membela diri dengan memberikan keterangan dan bukti di persidangan.
  6. Permohonan pembubaran Ormas harus diputus oleh pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal permohonan dicatat dan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Jangka waktu ini dapat diperpanjang paling lama 20 hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung
  7. Pengadilan negeri menyampaikan salinan putusan pembubaran Ormas kepada pemohon, termohon dan meteri Hukum dan HAM dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan dalam siding terbuka untuk umum.

Indonesia melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat  yang merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan menjadikan Organisasi kemasyarakatan sebagai wadah dalam menjalankan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, organisasi kemasyarakatan berkewajiban berpartisipasi dalam pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Wadah ini akan dapat terus mengembangkan eksitensi bila tidak melewati batasan ideology bangsa juga menghormati dan tunduk pada hukum, konstitusi dan demokrasi, diluar dari itu baik keresahan pemerintah yang terlulu banyak dikritisi oleh organisasi kemasyarakatan atau bentu-betuk lainnya berusaha merusak wadah merupakan gambaran bagaimana penghormatannya pada hukum, konstitusi dan demokrasi Indonesia.



 

KORUPSI

Problem sosial yang terus diperbincangkan saat ini adalah kasus korupsi yang kian memprihatinkan. Perbincangan problematika korupsi hampir menemui jalan buntu karena apa yang dijadikan langkah pemberantasan korupsi di negeri ini berbanding terbalik dengan terus meningkatnya indeks peringkat korupsi di Indonesia. Oleh karenanya, banyak masyarakat yang lebih bersifat pesimis terhadap langkah pemberantasan korupsi di Indonesia, bahkan di antaranya sudah ada yang bersifat permisif. Selain itu, Korupsi juga merupakan kejahatan yang tergolong extra-ordinary crimes, karena apa yang dihasilkan dari korupsi telah membawa akibat langsung, yaitu memperparah kemelaratan rakyat. 

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat 1.008 perkara korupsi yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tingggi, hingga Mahkamah Agung sejak Januari-Juni 2020. Dari jumlah tersebut, 1.043 terdakwa telah disidangkan di seluruh tingkat pengadilan. Jumlah perkara dan terdakwa korupsi yang disidangkan pada semester I 2020 meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada semester I 2019, ada 497 perkara yang disidangkan dengan total terdakwa mencapai 504 orang.[28] Transparency International, sebuah organisasi non-pemerintah yang banyak berusaha untuk mendorong pemberantasan korupsi, menilai Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia tahun 2020 sebesar 3,84 pada skala 0 sampai 5. Angka ini lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2019 sebesar 3,70.

Upaya peningkatan disetiap aspek yang dapat menurunkan angka kasus korupsi di Indonesia terlihat memang adanya beberapa peningkatan disbanding tahun sebelumnya namun ini bukanlah hal yang cukup untuk Indonesia benar-benar keluar dari daftar negara “terkorup” di dunia.

Korupsi?

Kata ‘korupsi’ berakar pada bahasa latin corruption atau dari kata asal corrumpere. Secara etimologi, dalam bahasa Latin kata corruption bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, dan menyogok. Sedangkan dalam bahasa Inggris, kata corrupt bermakna orang-orang yang memiliki korupsi berkeinginan melakukan kecurangan secara tidak sah untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi[29]

Dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokan sebagai berikut: (1) Kerugian keuangan negara; (2) Suap-menyuap; (3) Penggelapan dalam jabatan; (4) Pemerasan; (5) Perbuatan curang; (6) Benturan kepentingan dalam pengadaan; (7) Gratifikasi.

 (1) Kerugian keuangan negara unsur‘dapat merugikan keuangan negara’ seharusnya diartikan merugikan negara dalam arti langsung maupun tidak langsung. Artinya suatu tindakan otomatis dapat dianggap merugikan keuangan negara apabila tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara. (2) Suap menyuap dalam UU Tipikor dan perubahannya di antaranya diberi pengertian pada ayat (1) huruf a atau huruf b Pasal 5 UU 20/2001 yakni “(a) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau (b) memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. (3) Penggelapan dalam jabatan Menurut R. Soesilo penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian. Bedanya ialah pada pencurian, barang yang dimiliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus ‘diambilnya’. Sedangkan pada penggelapan, waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat, tidak dengan jalan kejahatan. Penggelapan dalam jabatan dalam UU Tipikor dan perubahannya, menurut hemat kami, merujuk kepada penggelapan dengan pemberatan, yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya (beroep) atau karena ia mendapat upah.[30][31] (4) Pemerasan Pemerasan dalam UU Tipikor berbentuk tindakan:[32] (a) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri; (b) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; atau (c) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundangundangan. (5) Perbuatan Curang Perbuatan curang dalam UU Tipikor dan perubahannya di antaranya berbentuk:[33] (a) pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;(b)setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang di atas; (c) setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau (d) setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang di atas. (6) Benturan Kepentingan dalam Pengadaan Benturan kepentingan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah situasi di mana seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik langsung maupun tidak langsung, dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.[34] (7) Gratifikasi Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan:[35](a) Yang nilainya Rp10 juta atau lebih, pembuktiannya bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.(b) Yang nilainya kurang dari Rp10 juta, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dibuktikan oleh penuntut umum.

Bahaya Korupsi

Jika korupsi dalam suatu masyarakat telah merajalela dan menjadi makanan masyarakat setiap hari, maka akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau, tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik. Setiap individu dalam masyarakat hanya akan mementingkan diri sendiri (self interest), bahkan selfishness.  Tidak akan ada kerja sama dan persaudaraan yang tulus. Fakta empirik dari hasil penelitian di banyak negara dan dukungan teoritik oleh para saintis sosial menunjukkan bahwa korupsi berpengaruh negatif terhadap rasa keadilan sosial dan kesetaraan sosial. Korupsi menyebabkan perbedaan yang tajam di antara kelompok sosial dan individu baik dalam hal pendapatan, prestis, kekuasaan dan lain-lain.[36] Efek jangka panjang yang paling negatif dari korupsi adalah rusaknya generasi muda. Anak akan tumbuh dengan pribadi antisosial, yang kemudian menganggap bahwa korupsi sebagai hal biasa atau seperti budaya, sehingga merasa terbiasa dengan sifat tidak jujur dan tidak bertanggung jawab, melihat bagaimana pemberitaan korupsi hampir menjadi makanan sehari-hari. Tidak dapat dipungkiri bahwa hal ini bisa saja terjadi pada suatu bangsa yang masih longgar dalam dalam mebenahi permasalahan korupsi. Praktik korupsi yang meluas dalam politik seperti pemilu yang curang, kekerasan dalam pemilu, money politics dan lainlain juga dapat menyebabkan rusaknya demokrasi juga, karena untuk mempertahankan kekuasaan, penguasa korup itu akan menggunakan kekerasan (otoriter) atau menyebarkan korupsi lebih luas lagi di masyarakat. Keadaan seperti itu juga akan memicu terjadinya ketidak stabilan sosial politik dan integrase sosial, karena akan banyak terjadi pertentangan antara penguasa dengan rakyat, hingga menyebabkan jatuhnya kekuasaan pemerintah secara tidak terhormat, seperti yang pernah terjadi di Indonesia.

Pemberantasan Korupsi

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, telah dan sedang dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:[37] (a) Mendesain ulang pelayanan publik, terutama pada bidang-bidang yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan kepada masyarakat sehari-hari. Tujuannya adalah untuk memudahkan masyarakat luas mendapatkan pelayanan publik yang profesional, berkualitas, tepat waktu dan tanpa dibebani biaya ekstra/ pungutan liar.

Langkah-langkah prioritas ditujukan pada: (1) Penyempurnaan Sistem Pelayanan Publik; (2) Peningkatan Kinerja Aparat Pelayanan Publik; (3) Peningkatan Kinerja Lembaga Pelayanan Publik; dan (4) Peningkatan Pengawasan terhadap Pelayanan Publik, dengan kegiatan-kegiatan prioritas sebagaimana terlampir dalam matriks. (b) Memperkuat transparansi, pengawasan dan sanksi pada kegiatankegiatan pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi dan sumber daya manusia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya negara dan sumber daya manusia serta memberikan akses terhadap informasi dan berbagai hal yang lebih memberikan kesempatan masyarakat luas untuk berpartisipasi di bidang ekonomi.

Langkah-langkah prioritas ditujukan pada: (1) Penyempurnaan Sistem Manajemen Keuangan Negara; (2) Penyempurnaan Sistem Procurement/ Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; dan (3) Penyempurnaan Sistem Manajemen SDM Aparatur Negara, dengan kegiatan-kegiatan prioritas. (c) Meningkatkan pemberdayaan perangkatperangkat pendukung dalam pencegahan korupsi. Tujuannya adalah untuk menegakan prinsip “rule of law,” memperkuat budaya hukum dan memberdayakan masyarakat dalam proses pemberantasan korupsi. Langkah-langkah prioritas ditujukan pada: (1) Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat; dan (2) Penyempurnaan Materi Hukum Pendukung. (d) Tampaknya memasukan ke lembaga pemasyarakatan (penjara) bagi koruptor bukan merupakan cara yang menjerakan atau cara yang paling efektif untuk memberantas korupsi. Apalagi dalam praktik lembaga pemasyarakatan justru menjadi tempat yang tidak ada bedanya dengan tempat di luar lembaga pemasyarakatan asal narapidan korupsi bisa membayar sejumlah uang untuk mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang tidak beda dengan pelayanan dan fasilitas di luar lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, muncul istilah lembaga pemasyarakatan dengan fasilitas dan pelayanan mewah. Melihat pada kondisi seperti ini, maka perlu dipikirkan cara lain agar orang merasa malu dan berpikir panjang untuk melakukan korupsi. Cara yang dapat dilakukan antara lain adanya ketentuan untuk mengumumkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas kasus korupsi melalui media masa. Ketentuan ini selain untuk memberikan informasi kepada publik juga sekaligus sebagai sanksi moral kepada pelaku tindak pidana korupsi. Selain itu, perlu juga ditambah sanksi pencabutan hak kepada terdakwa kasus korupsi. Hal ini sangat penting untuk memberikan pembelajaran bahwa pengemban jabatan publik adalah pribadi yang bermoral dan berintegritas tinggi. (e) Penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi ini harus dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan satu tujuan, yaitu untuk memberantas korupsi. SDM penegak hukum harus berasal dari orang-orang pilihan dan mempunyai integritas tinggi. Sudah saatnya diakhiri terjadinya ego sektoral atau ego institusional di antara lembaga penegak hukum. Negara juga perlu memikirkan bagaimana agar tingkat kesejahteraan bagi para penegak hukum itu baik, tidak berkekurangan dan menjadi penegak hukum yang bersih. Bagaimana bisa bersih, kalau sapu yang digunakan untuk membersihkan adalah sapu kotor.

Dapat disampaikan simpulan bahwa (1) Meskipun pemberantasan korupsi menghadapi berbagai kendala, namun upaya pemberantasan korupsi harus terus-menerus dilakukan dengan melakukan berbagai perubahan dan perbaikan. (2) Perbaikan dan perubahan tersebut antara lain terkait dengan lembaga yang menangani korupsi agar selalu kompak dan tidak sektoral, upaya-upaya pencegahan juga terus dilakukan, kualitas SDM perlu ditingkatkan, kesejahteraan para penegak hukum menjadi prioritas. (3) Meskipun tidak menjamin korupsi menjadi berkurang, perlu dipikirkan untuk melakukan revisi secara komprehensif terhadap Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi.

HAM dan Indonesia

HAM desakan manusia menghormati nilai-nilai manusia.

Peristiwa besar abad ke XX tidak dapat disangkal, runtuhnya sistem kehidupan Komunisme di Eropa yang membuka pintu sistem kehidupan baru, bermula-mula dari pemikiran untuk keterbukaan, restrukturisasi dan demokratisasi dan berkembang menjadi ideologi caturlogi yaitu Hak Asasi Manusia.[38] Yang kemudian secara internasional muncul kesadaran masyarakat atas Hak Asasi Manusia setelah mengalami kehancuran luar biasa akibat dari PD II dan melahirkan PBB untuk mendorong penghormatan terhadap HAM, disampaikan melalui Deklarasi Universal HAM.[39]  Pengaruh pemikiran-pemikiran tentang hak asasi manusia yang berkembang kuat sejalan dengan amanah dari ideologi bangsa Indonesia, Pancasila. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (Rechstaat), dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machstaat). Indonesia juga adalah negara yang demokrasi. Pemerintahan demokrasi yang khas ialah “Rule of Law” atau negara hukum (Rechstaat). Penegakan hukum harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku juga berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum harus ditegakkan demi terciptanya tujuan dan citacita bangsa sebagaimana dirumuskan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap warga merupakan wujud Negara hukum (the rule of law). Salah satu ciri dari negara hukum atau the rule of law adalah adanya jaminan perlindungan HAM oleh negara kepada warga negara.[40] Prinsip rule of law mengajarkan bahwa seluruh aspek negara menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun di atas prinsip keadilan dan egalitarian. A. V. Dicey menegaskan bahwa unsur-unsur rule of law meliputi: pertama, adanya supremasi aturan-aturan hukum yaitu hukum harus menjadi panglima, ditaati dan dipatuhi oleh setiap warga negara, aparatur negara, dan setiap unsur yang ada di masyarakat. Kedua, adanya pengakuan “equality before the law” artinya setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Tidak ada perbedaan atau diskriminasi baik menyangkut suku, agama, ras, warna kulit, status ekonomi, sosial, dll. Ada tidaknya rule of law pada suatu negara ditentukan oleh “kenyataan”, apakah rakyat menikmati keadilan, dalam1 arti perlakuan adil. Ketiga, terjaminya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan pengadilan. Artinya, setiap negara wajib menghormati, menjamin dan melindungi hak-hak asasi setiap warga negaranya, dan jaminan terhadap perlindungan HAM warga negara tersebut harus diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan lain baik di tingkat pusat maupun daerah serta adanya jaminan perlindungan HAM melalui keputusan pengadilan. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 I ayat 5: “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”.

Prinsip-prinsip dasar dalam HAM 

Isu Hak Asasi Manusia muncul karena hubunang manusia dengan sesamanya saling menindas, memperbudak atau hal lain yang menciderai hak-hak seorang sebagai manusia dan terjadi dari masa ke masa. Perhatian terhadap masalah HAM telah dilakukan ribuan tahun silam oleh banyak bangsa-bangsa bahkan telah dilakukan dalam masyarakat adat yang masih butuh banyak perhatian untuk perkembangannya. Hak Asasi Manusia sebagai hak-hak kodrat yang bersifat melekat (inherent in dignity) anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa,[41] HAM bersifat melekat pada diri manusia karena kodratnya sebagai manusia dan bukan merupakan pemberian, warisan atau belas kasih orang atau negara, sehingga orang juga negara tidak dibenarkan mencabut dan tidak dapat membatasi HAM seseorang secara sewenang-wenang. International Covenant merupakan hasil perjanjian internasional yang didalamnya terdapat mekanisme pengawasan dan perlindungan HAM memiliki tiga bagian yakni tentang Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights), Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Covenant on Economic, Sosial and Cultural Rights). Yang memiliki istilah “the International Bill of Human Rights”[42] muatan materi didalamnya yakni prinsip-prinsip pokok dalam upaya mewujudkan perlindungan HAM berikut prinsip tersebut, Prinsip universalitas, yaitu bahwa adanya hak-hak asasi manusia bersifat fundamental dan memiliki keberlakuan universal. Prinsip pembangunan nasional, yaitu bahwa kemajuan ekonomi dan sosial melalui keberhasilan pembangunan nasional dapat membantu tercapainya tuiuan peningkatan demokrasi dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Prinsip kesatuan hak-hak asasi manusia (Prinsip ‘indivisibility”, yaitu berbagai ienis atau kategori hak-hak asasi manusia, yang meliputi hak-hak sipil dan politik di satu pihak dan hak-hak ekonomi. sosial dan kultural di lain pihak, dan hak-hak asasi perseorangan dan hak-hak asasi masyarakat atau bangsa secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Prinsip kompetensi nasional, yaitu bahwa penerapan dan perlindungan hak-hak asasi manusia merupakan kompetensi dan tanggung jawab nasional. Prinsip neqara hukum, yaitu bahwa jaminan terhadap hak asasi manusia dalam suatu negara dituangkan dalam aturan aturan hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Jjika negara atau aparat bertindak sewenang-wenang serta mengabaikan pentingnya penghormatan nilai-nilai HAM berarti negara gagal dalam melaksanakan kewajibannya untuk menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Prinsip keseimbangan, yaitu keseimbangan dan kesetarasan antara hak-hak perseorangan dan hak-hak masyarakat dan bangsa, sesuai dengan kodrat manusia sebagai makhluk individual dan makhluk sosial sekaligus. Prinsip obiektivitas atau non diskriminasi, yaitu penolakan terhadap pendekatan atau penilaian terhadap pelaksanaan. hak-hak asasi pada suatu negara oleh pihak luar, yang hanya menonjolkan salah satu jenis hak asasi saja dan mengabaikan hak-hak asasi manusia lainnya. Diskriminasi dapat diartikan sebagai suatu pembedaan perlakuan pada kondisi yang sama dimana pembedaan perlakukan tersebut didasarkan pada perbedaan suku, agama, ras, warna kulit, tingkat ekonomi, jenis kelamin sehingga menimbulkan prilaku yang tidak setara atau tidak adil. Menurut Theodorson & Theodorson, diskriminasi diartikan sebagai perlakukan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu biasanya bersifat kategorikal atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, suku kebangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial.[43] Prinsip non-diskriminasi ini adalah prinsip yang sangat penting dan menjadi prinsip yang diadobsi dalam hampir semua perjanijan internasional tentang HAM misalnya termaktub dalam the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial)[44] and the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan). Prinsip ini berlaku bagi setiap orang dan larangan bagi setiap orang untuk mendiskriminasi atas dasar jenis kelamin, ras, warna kulit, agama, dll. Pinsip non-diskriminasi terkait dengan prinsip kesetaraan (equality) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 DUHAM: “All human beings are born free and equal in dignity and rights.” (Setiap manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak-hak nya). Penggunaan istilah “all human beings” berarti bahwa “everyone (setiap orang)” memiliki hak yang sama atau dengan kata lain “no one (tidak seorangpun)” boleh diabaikan hak-haknya atau diperlakukan secara berbeda berdasarkan misalnya perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik yang dianut, kebangsaan, atau asal usul, tingkat kekayaan, kelahiran, atau status yang lainnya. 

Bagaimana prinsip non diskriminasi diakui di Indonesia? Prinsip non diskriminasi menjadi prinsip penting dalam perlindungan HAM di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 28 I ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak bebas dari perlakukan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakukan yang diskriminatif”. Secara lebih khusus mengenai pelarangan diskriminasi di Indonesia diatur secara khusus melalui UU Nomor 29 Tahun 1999 dan pada tahun 2008 Indonesia mengeluarkan UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan

Diskiminasi Ras dan Etnis. Dijelaskan dalam UU tersebut bahwa tindakan diskriminasi dikategorikan sebagai suatu tindak pidana dan diancam hukuman yang cukup berat. Namun demikian dalam pelaksanaannya masih banyak praktek atau tindakan diskriminasi yang terjadi di Indonesia baik diskriminasi didasarkan pada ras, etnis, agama, tingkat ekonomi, atau lainnya. Oleh karena itu masih diperlukan adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk menghargai perbedaan dan mendorong pemerintah agar mengeluarkan kebijakan yang memberikan peluang pada setiap orang untuk diperlakukan setara dan penegakan hukum yang tegas bagi mereka yang melanggarnya

Regulasi HAM di Indonesia

Pembunuhan Munir, Pembunuhan Massal tahun 1965, Peristiwa Tanjung Priok 1984, Tragedi Semanggi dan Kerusuhan Mei 1998 (Trisakti), Kasus Marsinah, Pelanggaran HAM di Aceh, Tragedi Wamena, Peristiwa Talangsari di Lampung, segelintir kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Implementasi regulasi HAM di Indonesia belum cukup untuk menyelesaikan banyak masalah HAM di Indonesia. Perhatian pertama yang dilakukan Indonesia terhadap masalah HAM, yakni dengan didirikannya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) Tahun 1993, kemudian pada pemerintahan Orde Reformasi dikeluarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998, Tentang Hak Asasi Manusia, yang telah dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan UndangUndang Nomor 26 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Meluasnya jaminan hak-hak asasi manusia melalui pasal-pasal di dalam UUD 1945 khususnya hasil dari Amandemen II, merupakan kemajuan dalam membangun pondasai hukum bernegara untuk memperkuat kontrak penguasa-rakyat dengan semangat konstitusionalisme Indonesia.[45] Selain itu Indonesia meratifikasi konvensi internasional dibidang HAM seperti ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) melalui UU Nomor 12 Tahun 2005 kemudian ICESCR (The International Covenant on Economical, Social and Cultural Rights 1966) melalui UU Nomor 11 tahun 2005, dengan meratifikasi kovenan internasional negara harus bertanggungjawab baik terhadap masyarakat internasional maupun rakyatnya sendiri dalam pemenuhan syarat kewajiban menurut kovenan. Upaya terpadu secara nasional untuk mendorong partisipasi penuh semua sektor masyarakat adalah penting untuk mencapai kemajuan dalam realisasi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Dan menuntut kewajiban negara terhadap hasil pencapaian pembangunan, seperti tingkat pendidikan masyarakat, kualitas kesehatan masyarakat. Berbagai upaya yang diusahakan negara tak kunjung membuahkan hasil di tahun 2002 Indonesia berusaha membuay kebijakan public di tingkat local menyebabkan ratusan Perda dibatalkan karena tidak sesuai dengan nilai-nilai penghormatan HAM.[46] Tahun 2008 dimana dunia internasional menyoroti berbagai kelemahan dalam perlindungan HAM di Indonesia. Di tahun 2012 Situasi kekinian perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia menurut pernyataan Kelompok Kerja Majelis Tinggi HAM PBB (United Nations Human Rights Council) pada Universal Periodic Review (UPR) sesi ke-13 di Genewa pada 21 Mei s.d. 4 Juni 2012 Nomor A/HRC/WG.6/13/IDN/1 menunjukan bahwa pemenuhan HAM masih dinilai lemah oleh Majelis Tinggi HAM PBB.[47] Oleh karena itu pada tahun 2012-2013[48] Indonesia bersedia untuk menerima peninjau khusus (special rapportour) khususnya soal pemenuhan hak atas kesehatan, hak atas perumahan dan hak kebebasan berekspresi, serta berkomitmen menjamin hak kebebasan beragama.

2011 Indonesi dipercaya sebagai ketua dari organisasi ASEAN dan Indonesia menunjukan peran yang cukup penting dalam pembentukan Deklarasi HAM ASEAN. Indonesia sebagai pemegang kewajiban (duty holders) masih sebatas melaksanakan 1 (satu) kewajiban yaitu kewajiban untuk melindungi HAM (obligation to protect). Namun komitmen Indonesia dalam melaksanakan (dua) kewajiban lainnya yaitu menghormati (obligation to respect) dan memenuhi (obligation to fulfil) HAM bagi setiap warga negara belum maksimal.

Kewajiban untuk menghormati menuntut negara, termasuk organ-organnya untuk tidak melakukan apapun yang melanggar hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar individu, misalnya menghalang-halangi kebebasan warga negara untuk menjalankan agama dan kepercayaannya. Kewajiban untuk melindungi menuntut negara untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan (baik di bidang leglislatif, yudikatif, eksekutif) guna melindungi hak-hak dan kebebasan warga negara yang ada di wilayahnya. Misalnya membuat Undang-undang atau berbagai kebijakan publik yang memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak dan kebebasan warga di wilayahnya. Dan kewajiban ketiga menuntut negara untuk mengambil langkah-langkah guna memenuhi hak-hak dan kebebasan dasar manusia misalnya pemenuhan hak atas kesehatan, hak atas penghidupan yang layak, hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan, dll. Kiranya kewajiban untuk melindungi (obligation to protect) dengan membuat berbagai produk regulasi di bidang HAM sudah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk sebagian saja yaitu pada level Konstitusi (grundmorm/ norma dasar).  Kesadaran akan pentingnya penghormatan atas nilai-nilai Hak Asasi Manusia harus dirasa penting oleh setiap komponen bangsa tidak hanya sebagian masyarakat atau sekedar komitmen Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional yang terikat pada perjanjianperjanjian internasional semata. Negara menyadari kewajibannya untuk menghotrmati, melindungi dan memnuhi HAM. Namun Penghormatan terhadap nilai HAM merupakan upaya bangsa yang didalamnya tidak hanya tgerdapat negara tapi juga masyarakat sebagai bagiannya untuk menegakan prinsip rule of law dan mencapai tujuan negara melindungi segenap bangsa berdasarkan Pancasiladan Bhineka Tunggal IKA, serta mewujudkan Negara hukum yang sebenarnya sebagaimana yang termaktub dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu penting kiranya memahami prinsip-prinsip dasar Hak Asasi Manusia serta berbagai regulasi HAM baik di tingkat Internasional maupun nasional secara tepat dan komprehensip. Melalui pertama pengembangan HAM di Indonesia ini adalah dengan melaksanakan pembanqunan nasional sebagai penqamalan Pancasila. Yang mengacu pada The Universal Bill of Rights yakni pemenuhan hak atas pendidikan, kesehatan, pekeriaan, standard of living yang memadai, pangan, sandang, papan, cultural life, prestasi atas karya ilmiah dan seni, dan kesamaan dalam hukum. Persoalan mendasar yang akan dihadapi bukanlah sekedar memberikan jaminan mengenai hak-hak asasi manusia itu, melainkan secara aktif menciptakan kondisi yang dibutuhkan untuk tumbuh dan berkembangnya kemanusiaan itu sendiri”. Kedua, adalah yang berkenaan dengan hak-hak politik, kebebasan untuk mengutarakan pendapat, untuk berkumpul dan berhimpun secara damai, untuk berpartisipasi dalam pemerintahan secara langsung atau melalui perwakilan, pemilihan umum yang bebas dan rahasia dan sebagainya. Inilah hak-hak demokrasi dan pengembangan kehidupan yang lebih demokratis. Demokrasi kita bukan Montesquieuan berdasar prinsip pemisahan kekuasaan melainkan pembagian kekuasaan kelembagaan negara. Namun juga bisa kita akui bahwa suatu sistem yang demokratis, praktek atau pelaksanaannya, budayanya masih perlu kita upayakan, kembangkan agar lebih demokratis. Ketiga, terakhir berkenaan dengan kesamaan dalam hukum dan perlindungan hukum, tidak mendapatkan perlakuan penyiksaan dan lain-lain perlakuan yang “inhuman dan degrading“, tidak boleh penahanan, penangkapan atau pengucilan secara sewenang-wenang, peradilan yang adil dan berdasar hukum, hak atas pembelaan dan lainlain serupa itu. 




MTI

Setiap negara pasti memiliki problematikanya masing-masing baik dari skala yang berukuran kecil, menengah, bahkan hingga yang terbesar. Permasalahan itu muncul dengan keberagaman masing-masing, ada yang memiliki kendala dalam segi ekonomi, infrastruktur, kesehatan, keamanan, dan lain sebagainya. Jika melihat permasalaan yang hadir dalam satu tahun terakhir ini, secara universal Indonesia dan masyarakat internasional lainnya mengalami satu masalah yang sama yakni sedang berusaha berjuang menghadapi pandemi virus Covid-19 yang menimbulkan problematika baik dari segi kesehatan, ekonomi, dan lainnya. 

Namun selain sedang melakukan pertaruhan hidup dan mati melawan pandemi Covid19, Indonesia tengah berjuang menghadapi isu politik yang terus mengalir seperti maraknya kasus korupsi, dan hal yang berkaitan dengan disitegrasi negara. Jika merujuk kata “pertanggungjawaban”, apakah hal tersebut itu memang menjadi tanggung jawab para pemerintah dan para penguasa? Memang pertanggungjawaban terbesar dari kesalahan-kesalahan yang telah menjerumuskan sejau ini, terutama terletak pada pundak para pemerinta dan penguasa negeri ini, karena beberapa alasan, diantaranya pertanggungjawaban itu tergantung pada besar kekuasaan dan kekuatan, dan para pemerinta itu telah memiliki kekuasaan dan kekuatan, akan tetapi mereka tidak menundukan dirinya.

Masalah disintegarsi dan idiologi yang selalu berkecambuk dalam pusaran panas masala di negeri ini juga tak pernah kunjung usai. Jika kita menoleh kebelakang kita sempat digegerkan dengan peristiwa terorisme yang mencoreng nama bangsa, seperti misalnya kasus Bom Bursa Efek Jakarta (2000), Bom Bali (2002), Bom Surabaya (2018). Uniknya dalam kasus terorisme yang terjadi berkaitan dengan kelompok yang disinyalir berkaitan dengan gejolak huru hara timur tengah yang notabene memiliki target “orang barat”. 

Yang terbaru adalah kasus pembantaian sejumlah penduduk di daerah Sigi, Sulawesi

Tengah dengan cara membunuh dengan sangat bengis, dimana kelompok tersebut mengatasnamakan kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang mengaku bertanggungjawab atas kejadian tersebut, ditambah kelompok tersebut mengaku memiliki hubungan erat dengan Negara Islam Iraq dan Syam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat permasalahan yang akan dibahas. Ole karena itu, permasalahan yang akan dibahas tersebut akan dijadikan sebagai identifikasi masalah yakni, apa yang dimaksud dengan Terorisme dan apa itu kelompok Mujaidin Indonesia Timur (MIT)

Terorisme adalah suatu tindakan yang melibatkan unsur kekerasan sehingga menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia dan melanggar hukum pidana dengan bentuk mengintimidasi atau menekan suatu pemerintahan, masyarakat sipil atau bagian-bagiannya untuk memaksakan tujuan sosial politik seperti pertentangan agama, ideologi dan etnis, kesenjangan ekonomi dan perbedaan pandangan politik. Istilah teroris dan terorisme berasal dari kata latin, yaitu terrere yang artinya membuat gemetar atau menggetarkan. Secara etimologi terorisme berarti menakut-nakuti (to terrify). Kata terorisme dalam bahasa Indonesia berasal dari kata teror, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti usaha untuk menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan tertentu.[49]

Menurut Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pengertian tindak pidana terorisme adalah setiap tindakan dari seseorang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap publik secara luas. Tindakan dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau menghancurkan obyek-obyek vital yang strategis atau fasilitas publik/internasional tersebut, bahkan dapat menimbulkan korban yang bersifat massal. Manulang berpendapat bahwa terorisme itu adalah, suatu cara untuk merebut kekuasaan dari kelompok lain, dipicu oleh banyak hal seperti pertentangan agama, ideologi dan etnis, kesenjangan ekonomi, serta terhambatnya komunikasi masyarakat dengan pemerintah, atau karena adanya paham separatisme dan ideologi fanatisme.[50]

Selain itu terdapat macam-macam jenis terorisme, diantaranya; Irrational Terrorism, yakni teror yang motif atau tujuannya bisa dikatakan tak masuk akal sehat, yang bisa dikategorikan dalam kategori ini misalnya saja salvation (pengorbanan diri) dan madness (kegilaan). Pengorbanan diri ini kerap menjadikan para pelaku teror melakukan aksi ekstrem berupa bom bunuh diri. 

Criminal Terrorism, yakni teror yang dilatarbelakangi motif atau tujuan berdasarkan kepentingan kelompok agama atau kepercayaan tertentu dapat dikategorikan ke dalam jenis ini.

Termasuk kegiatan kelompok dengan motif balas dendam (revenge). 

 Political Terrorism, yakni teror bermotifkan politik. Batasan mengenai political terrorism sampai saat ini belum ada kesepakatan internasional yang dapat dibakukan. Contoh; seorang figur Yasser Arrafat bagi masyarakat israel adalah seorang tokoh teroris yang harus dieksekusi, tetap bagi bangsa Palestina dia adalah seorang Freedom fighter, begitu pula sebaliknya dengan founding father negara Israel yang pada waktu itu dicap sebagai teroris, setelah israel merdeka mereka dianggap sebagai pahlawan bangsa dan dihormati. 

State Terrorism, yakni dipergunakan PBB ketika melihat kondisi sosial dan politik di Afrika Selatan, Israel dan negara-negara Eropa Timur. Kekerasan negara terhadap warga negara penuh dengan intimidasi dan berbagai penganiayaan serta ancaman lainnya banyak dilakukan oleh oknum negara termasuk penegak hukum. Teror oleh penguasa negara, misalnya penculikan aktivis. Teror oleh negara bisa terjadi dengan kebijakan ekonomi yang dibuatnya. Terorisme yang dilakukan oleh negara atau aparatnya dilakukan dan atas nama kekuasaan, stabilitas politik dan kepentingan ekonomi elite. [51]

Selain itu berdasarkan USA Army Training and Command terdapat motivasi yang diguakan, dan membagi terrorisme kedalam beberapa jenis diantaranya:

Separatisme, yaitu untuk mendapatkan eksistensi kelompok melalui pengakuan kemerdekaan, otonomi politik, kedaulatan, atau kebebasan beragama. Kategori ini dapat timbul dari nasionalisme dan etnosentrisme pelaku. 

Etnosentrisme, merupakan kesetiaan dan loyalitas terhadap suatu negara atau paham nasional tertentu. Paham tersebut tidak dapat dipisahkan dengan kesatuan budaya kelompok, sehingga bermaksud untuk membentuk suatu pemerintahan baru atau lepas dari suatu kedaulatan untuk bergabung dengan pemerintahan yang memiliki pandangan atau paham nasional yang sama.

Revolusioner, lebi diartikan sebagai dedikasi untuk melakukan perubahan atau menggulingkan pemerintahan dengan politik dan struktur sosial yang baru. Gerakan ini identik dengan idealisme dan politik komunisme.

Selain itu menurut Nasution bentuk-bentuk tindakan terorisme sering dilakukan dengan cara pengeboman/peledakan bom, pembunuhan, pembajakan, penghadangan, penculikan disertain Sandra, perampokan, firebombing, serangan bersenjata, penggunaan senjata bersifat pembunuh missal, dan lainnya.[52]

Mujahidin Indonesia Timur

Al Mujaidien fi shrq ‘Indunisia atau yang lebih familiar dikenal dengan nama Mujahidin Indionesia Timur yang umumnya disingkat MIT, yang merupakan sebuah kelompok militan bersenjata yang melakukan serangkaian operasi di wilaya pegunungan Kabupaten Poso dan bagian selatan Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Indonesia. Kelompok Mujaidin Indonesia (MIT) saat ini dipimpin oleh Ali Kalora yang menggantikan Santoso yang telah meninggal dunia. Kelompok ini telah menyatakan sumpah setianya kepada Negara Islam Irak dan Syam sejak taun 2014 silam. Secara umum Mujaidin Indonesia Timur (MIT) beroperasi di wilayah territorial Sulawesi Tengah, namun meraka juga mengancam untuk menyerang target mereka di seluruh Indonesia. Dalam operasi yang dilakukan oleh kelompok ini telah menimbulkan banyak korban jiwa, selain itu mereka juga disinyalir mnenjadi dalang utama dalam bentrokan antara kelompok Muslim dengan Kristen di Maluku pada taun 1999 sampai dengan 2002. Santoso selaku pimpinan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) tewas ketika sedang melakukan baku tembak pada Juli 2016. Kemudian pada tanggal 14 September di tahun yang sama, Basri selaku tangan kanan dari Santoso tertangkap bersamaan dengan sang Isteri oleh Satgas Operasi Tinombala.[53]

Yang terbaru adalah kelompok yang dipimpin oleh pemimpin yang bernama Ali Kalora melakukan pembantaian sadis di daera Sigi, Sulawesi Tengah. Dalam peristiwa tersebut satu keluarga ditemukan tewas terbunuh. Kronologis peristiwa tersebut dilakukan pada hari jum’at (27/11/2020) sekitar pukul 09.00 WITA. Berdasarkan fakta yang tela dilakukan oleh piak kepolisian setempat, pelaku pembunuhan keluarga tersebut berjumlah enam orang, dan piak kepolisian menduga bahwa kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) merupakan pihak yang bertanggungjawab atas tindakan tersebut. Selain melakukan pembunuhan teradap warga, kelompok tersebut melakukan pembakaran terhadap rumah warga dengan jumla sebanyak tujuh rumah. Berdasarkan keterangan Polisi memperoleh saksi dari lima orang saksi, dimana berdasarkan saksi yang diberikan terdapat beberapa orang yang termasuk Daftar Pencarian Orang (DPO) seingga petugas dapat menarik benang merah bahwa fakta pelaku terduga adalah anggota kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT).[54]




Dapatkah Sanksi dalam PP No.7 Thn 2021 Menekan Laju Kasus Kekerasan Seksual?

Peningkatan yang terus terjadi tahun ke tahun, memberi dapak yang hebat kepada kehidupan korban kekerasan seksual dalam menjalankan peranannya. Hasil analisis menggambarkan bahwa dampak yang timbul dari kekerasan seksual meliputi kondisi fisik, emosional dan juga psikis. Yang tidak hanya membutuhkan penanganan, tapi juga langkah-langkah antisipasi yang dapat mengurangi dampak tersebut. Pemerintah dalam peranannya telah berupaya melalui pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak. Artikel ini berusaha untuk melihat apa upaya pemerintah ini dapat berjalan dengan baik? Pembahasan artikel ini menggunakan studi literature dari berbagai sumber bacaan yang tujuannya untuk dapat mengemukakan berbagai factor penyebab terjadinya kekerasan seksual, dampak yang dapat timbul dari kekerasan seksual, dan upaya untuk mengantisipasi juga penanganan kekerasan seksual yang diusahakan oleh Negara. 

Kejahatan kekerasan seksual yang tidak surut oleh perkembangan jaman, kemajuan teknologi, dan kemajuan pola pikir manusia, menjadi salah satu kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat.[55] Setidaknya ada 4.116 kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia dengan 1.848 kasus kekerasan seksual dan 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual. Jika dilihat dari sudut pandang pelaku kekerasan seksual dapat dilihat bahwa terdapat 2 bagian dari faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual yaitu faktor internal dan eksternal. Pertama Faktor Internal, faktor penyebab ini merupakan faktor yang terdapat dalam diri individu. Faktor ini khusus dapat dilihat pada diri individu dan hubungannya dengan kejahatan seksual; (a) faktor Biologis, manusia pada dasarnya memiliki berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan tersebut meliputi, kebutuhan akan makanan, seksual dan juga proteksi. Masing-masing kebutuhan tersebut masing-masing menuntut pemenuhan salah satunya kebutuhan seksual; (b) faktor moral, faktor ini merupakan faktor penting untuk menentukan timbulnya kejahatan karena merupakan filter terhadap munculnya perilaku yang menyimpang; (c) faktor kejiwaan, kondisi kejiwaan dari seseorang yang tidak normal dapat mendorong seorang individu melakukan kejahatan. Kedua Faktor Eksternal Faktor penyebab eksternal merupakan faktor yang terdapat dari luar sisi pelaku. (a) Faktor Media Massa, media massa yang merupakan sarana informasi dalam kehidupan seksual. Banyaknya informasi yang dikabarkan oleh media massa banyak yang diwarnai dramatisasi umumnya digambarkan tentang kepuasan pelaku. Hal ini pun dapat merangsang para pembaca yang bermental jahat memperoleh ide untuk melakukan kejahatan seksual. (b) Faktor Ekonomi, faktor ekonomi yang sulit dapat mempengaruhi seseorang memperoleh pendidikan yang rendah. Secara umum, seseorang yang berpendidikan rendah cenderung mendapatkan pekerjaan yang tidak layak dan dengan keadaan perekonomian yang semakin lama mempengaruhi pokok-pokok kehidupan masyarakat dapat menimbulkan peningkatan kriminalitas termasuk kasus kejahatan seksual (c) Faktor Sosial, Budaya Meningkatnya kasus kejahatan asusila atau pemerkosaaan terkait dengan aspek sosial budaya. Akibat dari modernisasi berkembanglah budaya yang semakin terbuka dan pergaulan yang semakin bebas.

Faktor-faktor yang menjadi penyembab terjadinya kekerasan seksual, cenderung mengakibatkan dampak traumatis. Finkelhor dan Browne mengkategorikan 4 jenis dampak trauma akibat kekerasan seksual, yaitu :[56] Pengkhianatan (Betrayal) Kepercayaan merupakan dasar utama bagi korban kekerasan seksual. Seorang anak tentunya mempunya kepercayaan yang sangat besar kepada kedua orangtuanya dan kepercayaan itu dimengerti dan dipahami. Dengan adanya kekerasan yang menimpa dirinya dan berasal dari orangtuanya sendiri membuat seorang anak merasa dikhianati. Trauma secara seksual (Traumatic sexualization) perempuan yang mengalami kekerasan seksual cenderung menolak hubungan seksual, dan sebagai konsekuensinya menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. korban lebih memiliki pasangan sesama jenis karena menganggap laki-laki tidak dapat dipercaya. Merasa tidak berdaya (Powerlessness) Rasa tidak berdaya muncul dikarenakan adanya rasa takut di kehidupan korban. Mimpi buruk, fobia, dan kecemasan dialami oleh korban disertai dengan rasa sakit. Perasaan tidak berdaya mengakibatkan individu merasa lemah dan merasa kurang efektif dalam bekerja. Sebaliknya juga terdapat korban yang terdapat dorongan yang berlebihan dalam dirinya, Kekerasan seksual dapat membuat korban merasa bersalah, malu, memiliki gambaran diri yang buruk. Rasa bersalah dan malu terbentuk akibat ketidakberdayaan dan merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya. Korban kekerasan sering merasa bahwa mereka berbeda dengan orang lain, terdapat beberapa korban yang marah pada tubuhnya akibat penganiayaan yang dialami. Korban lainnya menggunakan obat-obatan dan minuman beralkohol untuk menghukum tubuhnya dan berusaha untuk berusaha menghindar memori tentang kejadian kekerasan yang pernah menimpa dirinya.

Jumlah kekerasan seksual yang mengalami peningkatan tahun ke tahun meminta negara untuk berupaya menekan angka ini dan meminimalisir dampak-dampak yang ditimbulkan. Ada beberapa upaya pemerintah untuk menekan angka kekerasan seksual, terbaru diakhir tahun 2020 pemerintah berupaya lewat Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak yang memiliki tujuan untuk mengatasi kekerasan seksual, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Meskipun demikian, PP No. 70 Thn. 2020 belum dapat mengatasi kekerasan seksual secara konperhensif, sebelum mengatasi masalah dihilir kita harus melihat akar masalah dari terus meningkatnya kekerasan seksual ini, yaitu diskriminasi terhadap anak dan perempuan. Berikut upaya pemerinta berupa tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual. Tindakan Kebiri Kimia, Tindakan Kebiri Kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi.[57]  Ini bertentangan dengan The United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No 5 Tahun 1998 pada 28 September 1998 yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyiksaan. [58] Pasal 1 Konvensi Menentang Penyiksaan mengedepankan sebuah definisi mengenai tindakan-tindakan yang merupakan “penyiksaan” yang disepakati secara internasional. Pasal ini menetapkan bahwa:

istilah “penyiksaan” berarti setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang luar biasa, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan apa pun yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan atau sepengetahuan seorang pejabat publik atau orang lain yang bertindak di dalam kapasitas publik. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku. Kebiri kimia bekerja dengan cara mengurangi kadar testosteron di tubuh pelaku kekerasan seksual. Testosteron merupakan hormon utama yang berfungsi untuk menghasilkan hasrat dan fungsi seksual. Kebiri kimia umumnya dilakukan dengan cara menyuntikkan obat secara bertahap. Beberapa jenis obat-obatan yang dapat digunakan untuk kebiri kimia adalah: Medroxyprogesterone acetate, Cyproterone acetate, Agonis LHRH. Ketiga jenis obat-obatan tersebut diketahui dapat menurunkan kadar testosterone dan estradiol. Estradiol sendiri adalah hormon estrogen yang dapat memengaruhi kekuatan tulang, kesehatan jantung, dan fungsi otak. Hal ini menunjukkan adanya hubungan antara kebiri kimia dengan beberapa penyakit, seperti osteoporosis, penyakit jantung dan diabetes. Tak hanya itu, kebiri kimia juga dapat memberikan dampak lain, seperti: KetidaksuburanHot flushes (sensasi rasa panas, berkeringat, dan jantung berdebar),Anemia, dan Depresi.[59] Komisioner Komnas Perempuan, Siti Aminah Tardi (2021) menyebutkan bahwa ini tidak menyelesaikan masalah kekerasan seksual karena akar masalah munculnya kekerasan seksual bukan semata-mata karena libido dan hasrat seksual, tapi disebabkan karena pengaruh relasi kekuasaan antara pelaku dan korban. Artinya seksual dijadikan alat untuk mengekspresikan maskulinitas, balas dendam, agresi, pelampiasan dan lainnya. Jadi kebiri tidak menyelesaikan akarnya karena hanya membuat libido menurun, tapi cara pandang terpidana tidak terkoreksi (masih memiliki cara pandang yang sama) dan otomatis berpotensi terjadi keberulangan. Ketua umum Ikatan Dokter Indonesia dr Daeng Mohammad Faqih (2019) mengungkapkan dalam sebuah diskusi terungkap biaya untuk sekali suntik kebiri kimia sekitar Rp 5 juta. Pemberian obat ini harus diberikan setiap tiga bulan sekali, dan sesuai undang undang maksimal hingga dua tahun. Artinya, harus delapan kali diberikan dengan total biaya sekitar Rp 40 juta dan belum termasuk biaya rehabilitasi.

Tindakan Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik dikenakan kepada pelaku persetubuhan dan perbuatan cabul. Alat pendeteksi dapat berupa gelang elektronik atau lainnya yang sejenis. Tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik kepada pelaku diberikan paling lama 2 tahun. Untuk pemasangan alat pendeteksi elektronik, Kemenkumham menyampaikan surat pemberitahuan kepada jaksa, Kemenkes, dan Kemensos paling lama satu bulan sebelum pelaku kekerasan seksual terhadap anak selesai menjalani pidana pokok atau selesai menjalani hukuman penjara.[60] Tindakan berupa pemasangan alat pendeteksi elektronik dikenakan pada:[61] (a) Pelaku Tindak Pidana Perbuatan Cabul kepada Anak yang merupakan orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari 1 orang secara bersama-sama. (b) Pelaku yang sebelumnya pernah dipidana karena melakukan Tindak Pidana Persetubuhan kepada Anak dan/atau Tindak Pidana Perbuatan Cabul kepada Anak. (c) Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan kepada Anak dan/atau Tindak Pidana Perbuatan Cabul kepada Anak yang menimbulkan korban lebih dari 1 orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia. Pemasangan alat pendeteksi elektronik bertujuan untuk mengetahui keberadaan mantan narapidana.

Tindakan Rehabilitasi adalah upaya untuk memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual kepada pelaku sehingga mampu menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari secara wajar. Dikenakan kepada pelaku persetubuhan dan perbuatan cabul. Jangka waktu pelaksanaan rehabilitasi sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia. Untuk pemasangan alat pendeteksi elektronik, Kemenkumham menyampaikan surat pemberitahuan kepada jaksa, Kemenkes, dan Kemensos paling lama 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia. Rehabilitasi diberikan kepada Pelaku Persetubuhan yang dikenakan Tindakan Kebiri Kimia berupa: a. rehabilitasi psikiatrik; b. rehabilitasi sosial; dan c. rehabilitasi medik. Rehabilitasi yang dikenakan kepada Pelaku Perbuatan Cabul berupa: a. rehabilitasi psikiatrik; dan b. rehabilitasi sosial.[62]

Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak dilaksanakan melalui media cetak, media elektronik, dan/ atau media sosial dilakukan bekerja sama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak, dan pemerintah daerah. Pengumuman identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anapaling sedikit memuat: a. nama pelaku; b. foto terbaru; c. nomor induk kependudukan/nomor paspor; d. tempat/tanggallahir; e. jenis kelamin; dan f. alarnatldomisiliterakhir.[63] Tindakan pengumuman identitas pelaku ke publik adalah tindakan ini bertolak belakang dengan upaya rehabilitasi pelaku. Tindakan ini jelas mengakibatkan stigma yang melekat di pelaku sehingga semakin membatasi dirinya di masyarakat. Sehingga akan ada kesulitan pelaku untuk memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual kepada pelaku sehingga mampu menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari secara wajar.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diperoleh kesimpulan, bahwa ada banyak factor penyebab terjadinya kekerasan seksual, yang pasti memiliki satu kecenderung dampak traumatis pada korban. Berbeda halnya dengan upaya pemulihan korban yang terjadi atas satu factor yakni akibat dari kekerasan seksual yang didapat, pemberian efek jera pada predator kekerasan seksual akan efektif bila tindakan tersebut berdasarkan pada factor penyebab pelaku melakuakan tindakannya. Tidak efektif bila memberi sanksi kebiri kimia pada predator yang mengidap gangguan kejiwaan bahkan sangat berpotensi terjadi keberulangan, tindakan ini tidak dapat memberikan hasil karena tindakan kebiri kimia hanya akan mengurangi kadar testosteron di tubuh. Sama seperti tindakan pengumuman identitas pelaku ke public, tindakan ini bertolak belakang dengan upaya rehabilitasi pelaku. Tindakan ini jelas mengakibatkan stigma yang melekat di pelaku sehingga semakin membatasi dirinya di masyarakat dan akan ada kesulitan pelaku untuk memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual kepada pelaku sehingga mampu menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari secara wajar. Tindakan Rehabilitasi adalah upaya untuk memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual kepada pelaku sehingga mampu menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari secara wajar menurut ahli pemberian efek jera ini bisa memiliki potensi keberhasilan sampai 80%. Lebih dari itu berbagai upaya pemberian efek jera pada pelaku kekerasan seksual belum bisa menekan laju jumlah korban kekerasan seksual, dihilir yang paling sederhana untuk memutus kejahatan kekerasan seksual bisa dilakuakan lewat edukasi seksual dari usia dini, penegakan hukum juga kepentingan korban untuk pulih.





Sharing Center: Kekerasan Seksual “Crisi Sexual Vilance #MULAIBICARA”

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan/atau tindakan lainnya, terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, dan/atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan/atau sebab lain, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan terhadap secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik. (Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual)

Kekerasan Seksual dan Pengaturanya

Perlindungan Perempuan dalam Perspektif Hukum

Peraturan Perundang-Undangan

  • Deklarasi PBB tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan diratifikasi oleh Indonesia sebagai undang-undang (Nomor 7 tahun 1984)
  • UU 4/2008 tentang Pornografi
  • UU 23/2007 tentang Pengahupusan KDRT
  • UU 21/2008 tentang Pemberantasan TPPO
  • UU 11/2008 tentang ITE
  • KUHP
  • Dll

Teori hukum Feminis

  • Hukum merupakan domain laki-laki
  • Hukum berefleksi nilai-nilai maskulin
  • Ketidakadilan gender dilanggengkan melalui aparat penegak hukum dan budaya hukum yang tidak menggunakan perspektif perempuan

Teori ini mempertanyakan netralitas hukum dan penerapannya serta dampak terhadap keadilan bagi perempuan

Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban KS?

  • Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), mensyaratkan berat untuk pembuktian, tidak mempunyai rumusan definisi Kekerasan Seksual yang spesifik, tidak ada pencegahan Kekerasan Seksual, rehabilitas pelaku, pemerkosaan-pencabulan.
  • Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, pada praktiknya aparat penegak hukum masih membuktikan buku nikah sebagai legalitas.
  • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 yang kemudian diubang dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO), belum ada pengaturan khusus apabila tindak pidana perdagangan orang dilakukan untuk tujuan seksual.
  • Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, tidak mengatur lebih lanjut apabila ditemukan kasus perempuan korban pemerkosaan dipaksa melakuakan aborsi seperti apa mekanisme pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap orang yang memaksakan dilakukan aborsi dan pemulihan bagi perempuan korban yang dipaksa melakukan aborsi.
  • Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban memuat definisi tentang Ancaman dalam konteks perlindungan saksi dan korban), sesungguhnya, tidak ada Undang –Undang yang memuat secara jelas definisi intimidasi dan Ancaman Perkosaan sebagai satu bentuk kekerasan seksual. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, terkait perkosaan selama ini.
  • Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, luasnya kewenangan Institusi papera tersebut serta kecenderungan lingkungan militer yang eksklusif, membuka peluang yang sangat luas bagi terjadinya penutupan/pemberhentian terhadap kasus-kasus yang sebenarnya merupakan wilayah hukum pidana umum.
  • Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi.
  • Dll.

Restorative Justice dalam Kekerasan Seksual?

Konsep pendekatan restorative justice meruakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbanya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi para pihak korban dan pelaku. restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.

Stigma Negatif masyarakat terhadap korban kekerasan Seksual

Stigma negatif yang lengket di masyarakat terhadap korban kekerasan seksual ialah seringkali mereka menuding bahwa kekerasan seksual terjadi akibat perilaku korban sendiri, bahwa perempuannya kecentilan atau pakai baju terlalu terbuka, sering keluar/ pulang malam.

FAKTANYA, Survei dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari Hollaback! Jakarta, perEMPUan, Lentera Sintas Indonesia, Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta, dan Change.org Indonesia. Diketahui mayoritas perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual menggunakan pakaian tertutup saat kejadian. Top 3 baju yang mereka (perempuan) pakai adalah ada rok/celana panjang (18%), baju lengan panjang (16%). Ini membantah sama sekali (ucapan) ‘salah sendiri nggak pakai baju sopan’. Hasil survei menunjukan 17% itu korbannya memakai hijab. Survei dilakukan terhadap 62.224 orang dari berbagai latar belakang identitas. Dari analisis data responden tersebut, diketahui waktu kejadian pelecehan seksual juga banyak terjadi di siang hari. Mayoritas korban mengaku mengalami pelecehan secara verbal, seperti komentar atas tubuh. Ini juga membantah mitos-mitos bahwa kekerasan seksual di malam hari. Faktanya adalah pelecehan seksual paling banyak terjadi di siang hari (35%), diikuti sore (25%), baru malam (3%), dan pagi (16%). Ini menunjukkan pelecehan seksual bisa terjadi kapan saja.

Bentuknya apa saja? Secara general ini paling banyak verbal di tempat umum, seperti komentar atas tubuh (60%), kemudian fisik sudah ada yang menyentuh tubuh (24%), digesek, diintip, difoto, dan visual dilihat dalam waktu lama (15%)

Speak Up Korban kekerasan seksual hal yang sangat sulit.

Korban kekerasan seksual di Indonesia masih sulit untuk speak up dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Di antara alasannya karena sebagian kasus kekerasan seksual yang dilaporkan dianggap tidak cukup bukti sehingga tidak mendapat respon cepat. Selain mengalami trauma, ada situasi dimana masyarakat menganggap bahwa jika seseorang mengalami kekerasan seksual, itu adalah sebuah aib bagi diri, dan keluarganya. Dengan kata lain, selain korban berhadapan dengan dirinya yang sedang mengalami keterpurukan kondisi psikologis, ia juga dihadapi oleh situasi sosial yang memilih nama baik keluarga tetap terjaga.

Dibutuhkan kekuatan luar biasa dan waktu bagi korban mengatasi traumanya, sehingga penting bagi orang disekitarnya untuk memberikan dukungan penuh bagi korban, termasuk menawarkan bantuan konsultasi psikologi ke profesional untuk mengatasi traumanya. Bila tiba waktunya korban merasa siap untuk speak up dan melapor ke polisi, pihak keluarga dapat meminta pendampingan hukum ke lembaga yang berkompeten di bidangnya, seperti LBH APIK, misalnya.

Menghilangkan trauma, selain pendampingan yang intens, mengatasi trauma akibat pelecehan seksual yang dialami dapat dilakukan dengan cara:

1. Tidak Menyalahkan Diri Sendiri

Korban pelecehan seksual umumnya sering menyalahkan diri sendiri atas kejadian yang menimpanya. Sebaliknya, sebaiknya hentikan menyalahkan diri sendiri karena gangguan ini terjadi bukan kesalahan korban. Tidak ada salahnya setelah korban menjalani kehidupan yang baru, lakukan hal-hal yang menyenangkan dan perawatan diri.

2. Jalani Terapi Jika Dibutuhkan

Dilansir dari situs Good Therapy, ada terapi yang bisa dijalankan untuk mengatasi rasa trauma yang kamu alami pasca pelecehan seksual Kamu bisa lakukan deep therapy, terapi kognitif, dan serta eye movement desensitization and reprocessing therapy. Terapi ini digunakan untuk mengurangi trauma atau ingatan korban terhadap kejadian yang berlangsung.

3. Cari Teman untuk Bertukar Cerita

Beberapa korban pada kasus di Inggris, mengungkapkan bahwa korban berusaha menutupi kasus yang terjadi dari orang-orang terdekatnya. Padahal, bertukar cerita pada kerabat yang dipercaya atau profesional dapat membantu untuk mengatasi trauma akibat pelecehan seksual yang dialami. Tidak ada salahnya kunjungi psikolog pada rumah sakit terdekat agar kamu dapat bertukar cerita dan mengatasi trauma yang kamu alami dengan seseorang yang tepat.

Cara kita menangani teman yang sedang mengalami kekerasan seksual

  1. Look = Lihat apa yang dia rasain
  2. Listen = Dengerin apa yg jadi keluhan dan apa pengalaman dia
  3. Link = Kita membantu teman kita kepada pertolongan lebih lanjut, bisa ke LBH atau Psikolog.

Serba-Serbi RUU PKS

Pasal Bermasalah dalam RUU PKS

  • Pelecehan Seksual

Pasal 12 kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan.

Definisi ini tidak bisa ditafsirkan dan digunakan untuk mengkriminalisasi kritik moral masyarakat atas perilaku menyimpang. (1) bisa mengkriminalisasi misalnya kritik masyarakat terhadap pelaku menyimipang LGBT. (2) mengkiminalisasi kritik terhadap gaya berpakaian muda-mudi bahkan seks di luar nikah yang sudah demikian parah datanya. Jangan hal-hal tersebut sampai di kriminalisasi atas nama pelecehan seksual. Padahal sejatinya bkritik tersebut justru menjaga moralitas generasi bangsa sesuai nilai-nilai Pancasila dan agama. Bahkan, semestinya RUU mengatur dengan tegas larangan perilaku menyimpang seperti LGBT.

  • Pemaksaan Perkawinan

Pasal 17 kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan atau tekanan psikis lainnya, sehingga seorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya untuk melakukan perkawinan.

  • Pemaksaan aborsi

Pasal 15 Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk memaksa orang lain untuk melakukan aborsi dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, tau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan.

Definisi ini jangan sampai dipahami bahwa aborsi menjadi boleh selama tidak ada unsur ‘memaksa orang lain’, tingkat aborsi diluar nikah sangat tinggi, antara lain sebagai ekses perilaku seks bebas/seks diluar nikah. Untuk mencegah hal itu maka aturan pelanggaran aborsi (kecuali alasan sah secara medis) harus diatur terlebih dahulu dalam RUU.

  • Pemaksaan Pelacuran

Pasal 18 Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, serangkaian kebohongan, nama, identitas, atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, melacurkan seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri dana tau orang lain.

  • Perbudakan Seksual

Pasal 19 sebagai Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk membatasi ruang gerak atau mencabut kekerasan seseorang, dengan tujuan menempatkan orang tersebut melayani kebutuhan seksual dirinya sendiri atau orang lain dalam jangka waktu tertentu.

Definisi harus diperjelas agar tidak merusak tatanan lembaga perkawinan yang memiliki aturan/ norma tersendiri secara agama, terutama dalam hal kewajiban serta adab-adab hubungan seksual suami-istri yang sah.

Alasan RUU PKS HARUS DISAHKAN

  1. RUU PKS sesuai dengan landasan filosofi Pancasila. Pada sila pertama dan kedua Pancasila, negara dana gama sejatinya memberikan perlindungan bagi orang yang lemah
  2. RUU PKS sejalan dengan Pembukaan Undang-Undang 1945 alinea ke 4. Negara bertujuan untuk memajukan kesejahteraan bangsa dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
  3. Bebas dari kekerasan merupakan hak bagi setiap warga negara
  4. Pemulihan Merupakan hak korban dan negara wajib memenuhinya.
  5. RUU PKS melengkapi kekurangan peraturan yang telah ada berkaitan dengan Kekerasan Seksual.

RERERENSI

BUKU

Mochtar Koesoemaatmadja. Pengantar Ilmu Hukum. 2008. Bandung: Alumni.

Ratna Batara Munti, Advokasi Kebijakan Pro Perempuan, Agenda Politik Perempuan untuk

Demokrasi dan Kesetaraan, 2008 Jakarta: PSKW UI dan Yayasan TIFA.

FaridaMaria. Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya.Kanisius: Yogyakarta.

R. Soesilo Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. 2013, Bogor: Politeia.

Firdaus Arifin, HAK ASASI MANUSIA Teori, Pengembangan dan Peraturan, 2019. Yogyakarta: Thafa Media.

Ali, Mahrus, Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik. Gramata Publising, 2012. Jakarta.

PERATURAN & UNDANG-UNDANG

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindunagn Anak sebagaiman telah ditetapkan sebagai Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.

Pemerintah Indonesia. 2013. Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 No. 116. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Indonesia. 2017. Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084. Jakarta: Sekretariat Negara.

Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme NOMOR 220-4780 TAHUN 2020, NOMOR M.HH -14 .HH.05.05 TAHUN 2020, NOMOR 690 TAHUN 2020, NOMOR 264 TAHUN 2020, NOMOR KB/ 3/ XII/ 2020, NOMOR 320 TAHUN 2020 Tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam.

NASKAH AKADEMIK

DPR RI. 2017. Naskah Akademis RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Jakarta: DPR RI. https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20170307-091105-5895.pdf diakses 9 Februari 2021.

JURNAL

Finkelhor, David. and Angela Browne. 2015. “The Traumatic Impact of Child Sexual Abuse: A Conceptualization”. Family Violence Research Program. University of 164 New Hampshire. Durham. (International Journal of Humanities and Social Science Vol. 5. No. 7(1). July 2015) (http://www.ijhssnet.com/view.php?u=http://www.ijhssnet.com/journals/Vol_5_No_7_1_July_2015/17.pdf). diakses pada 12 Februari 2021.

Dede Kania. 2015. Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Konstitusi Volume 12 Nomor 4 Desember 2015. https://media.neliti.com/media/publications/113990-ID-hak-asasi-perempuan-dalam-peraturan-peru.pdf diakses 12 Februari 2021

UNIVERSAL PERIODIC REVIEW, Report of the Working Group on the Universal Periodic Review – Indonesia, A/HRC/8/23, 14 May 2008, General Asembly of United Nation. HUMAN RIGHTS COUNCIL

Eighth sessions Agenda http://www.genevaacademy.ch/RULAC/pdf_state/UPROutcomeoftheWorkingGroup.pdf diakses pada 13 Desember 2020.

Finkelhor, David. and Angela Browne. 2015. “The Traumatic Impact of Child Sexual Abuse: A Conceptualization”. Family Violence Research Program. University of 164 New Hampshire. Durham. (International Journal of Humanities and Social Science Vol. 5. No. 7(1). July 2015) http://www.ijhssnet.com/view.php?u=http://www.ijhssnet.com/journals/Vol_5_No_7_1_July_2015/17.pdf diakses pada 16 Januari 2021.

Cekil Setya Pratiwi “HAK ASASI MANUSIA: Konsep Dasar, Prinsip-prinsip dan Instrumen HAM Internasiona dan Pengaturannya Di Indonesia” file:///C:/Users/ASUS/Downloads/SSRN-id3304096.pdf, diakses pada 13 Desember 2020

Firmasnyah, Hery, Upaya Penanggulanan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, 2011. Jurnal No. 2, Vol.23.

LAPORAN

Komnas Perempuan, “Kekerasan terhadap Perempuan Meluas: Mendesak Negara Hadir Hentikan Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Domestik, Komunitas dan Negara” Jakarta, 7 Maret 2016, (https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-dan-lembar-fakta-komnas-perempuan-catahu). diakses pada 12 Februari 2021.

KEMENKO PMK, RUU PKS Penting bagi Kemanusiaan, Perlu Segera Disahkan, 2020, https://www.kemenkopmk.go.id/ruu-pks-penting-bagi-kemanusiaan-perlu-segera-disahkan diakses 12 Februari 2021.

dr. Kevin Adrian, 2021, Efek Kebiri Kimiawi (https://www.alodokter.com/ini-efek-kebiri-kimiawi-pada pria#:~:text=Hal%20ini%20menunjukkan%20adanya%20hubungan,%2C%20berkeringat%2C%20dan%20jantung%20berdebar). Diakses 16 Januari 2021.

MEDIA DARING

Thareq Akmal Hibatullah kumpulan Berbadan Hukum vs Tak Berbadan Hukum, Thareq Akmal Hibatullah https://prolegal.id/2018/10/15/ini-perbedaan-perkumpulan-berbadan-hukum-vs-tak-berbadan-hukum/ diakses pada 6 januari 2021.

Heni Fatun Khusrotin “Eksploitasi Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hukum Etika Media ” https://core.ac.uk/download/pdf/230817402.pdf diakses pada 13 Desember 2020.

Tribunnewsmaker, “5 Update Pembantaian Sadis Keluarga di Sigi, Jokowi Akan Beri Santunan & Trauma ealing pada Korban, “https://newsmaker.tribunnews.com/2020/12/01/5-update-pembantaian-sadiskeluarga-di-sigi-jokowi-akan-beri-santunan-trauma-healing-pada-korban?page=3, diakses pada tanggal 9 Desember 2020.


[1] Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, 10 Februari 2017, https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20170307-091105-5895.pdf diakses 14 Februari 2021.

[2] Pelecehan seksual di ruang publik: Mayoritas korban berhijab, bercelana panjang dan terjadi di siang bolong, 17 Juli 2019, https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49014401 diakses 14 Februari 2021

[3] Ibid., hlm.1.

[4] Hasil kajian Komnas Perempuan terhadap 10 tahun Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan tentang Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual selalu terjadi, sehingga pada tahun 2012 Komnas Perempuan menyimpulkan setidaknya 2 orang perempuan menjadi korban kekerasan seksual dalam setiap 3 jam. Lihat Komnas Perempuan, “Siaran Pers Peluncuran Laman Kekerasan Seksual,” http://www.komnasperempuan.go.id/siaran-pers-peluncuran-laman-pengaduan-kekerasan-seksual/, diakses 14 Februari 2021.

[5] Komnas Perempuan, “Korban Berjuang, Publik Bergerak: Mendobrak Stagnansi Sistem Hukum,” Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2012, http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2013/12/Catatan-TahunanKomnas-Perempuan-2012.pdf , diakses 14 Februari 2021.

[6] Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan tentang Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015, https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-pernyataan-sikap-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-catatan-tahunan-catah, diakses 14 Februari 2021.

[7] Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan tentang Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia tahun 2020, https://drive.google.com/file/d/18fePLROxYEoNbDuFvH9IEshykn_y9RpT/view, diakses 14 Februari 2021

[8] Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara,(Jakarta : Rajawali Pers 2018) hlm. 9 Disarikan dari J.B.J.M. ten Berge, Besturen door de Overheid, W.E.J. Tjeenk Willink, Deventer, 1996, hlm. 34-38

[9] Muhammad Rizky Widhiarto, Eddy Riffa’i, Tri Andrisman. ANALYSIS OF CRIMINAL ACCOUNTABILITY MILITARY SUPERIORS THE COMMISSION OF A CRIME AGAINST HUMAN RIGHTS ABUSES HEAVILY. Unila. Hlm. 5.

[10] Ensiklopedia Bebas Wikipedia (http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusia, diakses pada 9 September 2020)

[11]

[12] Kurniawan Kunto Yuliarso, Nunung Prajarto, ―Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia: Menuju Democratic Governances‖, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 8 (3), 2005, hlm. 291-308

[13] RUU CILAKA: Cara Elite Bawa Indonesia ke Orde Otoriter Gaya Baru, Haris Prabowo, 16 Juli 2020, Tirto.id/ruu-cilaka-cara-elite-bawa-indonesia-ke-orde-otoriter-gaya-baru-fRal, diakses 5 Oktober.

[14] Ibid

[15] Hasrat Otoriter Penguasa di Pasal 170 Omnibuslaw RUU Cipta Kerja, Budiarti Utami Putri, 17 Februari 2020 https://fokus.tempo.co/read/1308519/hasrat-otoriter-penguasa-di-pasal-170-omnibus-law-ruu-cipta-kerja/full&view=ok, diakses 9 Oktober 2021.

[16] FaridaMaria. Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya.Kanisius: Yogyakarta. Hal: 138

[17] Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

[18]  Thareq Akmal Hibatullah Perkumpulan Berbadan Hukum vs Tak Berbadan Hukum, Thareq Akmal Hibatullah https://prolegal.id/2018/10/15/ini-perbedaan-perkumpulan-berbadan-hukum-vs-tak-berbadan-hukum/ pada 6 januari 2021

[19] Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

[20] Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

[21] Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

[22] Pasal 59 Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

[23] Pasal 61 Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

[24] Pasal 62 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

[25] Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

[26] Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme NOMOR 220-4780 TAHUN 2020, NOMOR M.HH -14 .HH.05.05 TAHUN 2020, NOMOR 690 TAHUN 2020, NOMOR 264 TAHUN 2020, NOMOR KB/ 3/ XII/ 2020, NOMOR 320 TAHUN 2020 Tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam.

[27] Pasal 70 Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

[28] file:///C:/Users/asus/Downloads/jumlahperkara-korupsi-yang-disidangkan-meningkatpada-semester-i-2020.pdf (diakses pada 12/17/20)

[29] Adanan Siregar “KORUPSI” file:///C:/Users/asus/Downloads/1327-3247-1-SM.pdf (diakses pada 12/17/20)

[30] R. Soesilo Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. 2013, Bogor: Politeia, hal. 258,

[32] Pasal 12 hurug e,g, dan h UU No. 20/Thn. 2001

[33] Pasal 7 ayat (1) UU No. 20/Thn. 2001

[34] Pasal 12 huruf I UU No. 20/Thn. 2001

[35] Pasal 12B ayat (1) UU No. 20/Thn. 2001

[36] Wicipto Setiadi “KORUPSI DI INDONESIA” file:///C:/Users/asus/Downloads/234-822-1PB%20(1).pdf hlm.249 diakses pada 12/18/20.

[37] Wicipto Setiadi “KORUPSI DI INDONESIA” file:///C:/Users/asus/Downloads/234-822-1PB%20(1).pdf hlm 253 diakses pada 12/18/20.

[38] “Hak Asasi Manusia Permasalahan di Indonesia “

http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/19993-[_Konten_]-Konten%202546.pdf

diakses pada 13 Desember 2020)

[39] Cekil Setya Pratiwi “HAK ASASI MANUSIA: Konsep Dasar, Prinsip-prinsip dan Instrumen HAM

Internasiona dan Pengaturannya Di Indonesia” file:///C:/Users/ASUS/Downloads/SSRN-id3304096.pdf

diakses pada 13 Desember 2020

[40] A. Muktie Fadjar, Tipe Negara Hukum, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.

[41] Firdaus Arifin, HAK ASASI MANUSIA Teori, Pengembangan dan Peraturan (Yogyakarta: Thafa Media, 2019) hlm. 34.

[42] Indonesian Jurnal of International Law https://media.neliti.com/media/publications/67701IDnone.pdf (diakses pada 13 Desember 2020, pukul 14.30 WIB)

[43] Heni Fatun Khusrotin “Eksploitasi Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hukum Etika Media ” https://core.ac.uk/download/pdf/230817402.pdf (diakses pada 13 Desember 2020, pukul 14.47 WIB) 

[44] Konvensi ini telah diratifikasi oleh Indonesia sejak25 Mei 1999 dengan ratifikasi melalui UU Nomor 29 Tahun 1999 dan pada tahun 2008 Indonesia mengeluarkan UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskiminasi Ras dan Etnis.

[45] RHP Wiratraman-Jurnal Hukum Panta Rei, 2007 https://www.academia.edu/28151261/Hak-Hak_Konstitusional_Warga_Negara_Setelah_Amandemen_UUD_1945_Konsep_Pengaturan_dan_Dinamika_Implementasi (diakses pada 13 Desember 2020, pukul 15.28 WIB)

[46] UNIVERSAL PERIODIC REVIEW, Report of the Working Group on the Universal Periodic Review – Indonesia, A/HRC/8/23, 14 May 2008, General Asembly of United Nation. HUMAN RIGHTS COUNCIL

Eighth sessions Agenda http://www.genevaacademy.ch/RULAC/pdf_state/UPROutcomeoftheWorkingGroup.pdf (diakses pada 13 Desember 2020, pukul 16.37 WIB)

[47] UPR INDONESIA, 2008, Ibid. hlm 4

[48] http://www.hrw.org/news/2012/09/19/unhumanrightscouncilstatement2012universalperiodicreviewindonesia, diakses 13 Desember 2020.

[49] KBBI.Kemendikbud.go.id, “https//: KBBI-kemendikbud, diakses pada tanggal 9 Desember 2020.

[50] Ali, Mahrus, Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik.2012, Gramata Publising, 2012. Jakarta.

[51] Firmasnyah, Hery, Upaya Penanggulanan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, 2011. Jurnal No. 2, Vol.23.

[52] US Army TRADOC, 2007, Military Guide to Terrorisme. Kansas: US TRADOC, fas.org/irp/threat/terrorism/guide.pdf.

[53] Id.wikipedia.org./wiki/Mujaidin_Indonesia_Timur, diakses pada tanggal 25 November 2020.

[54] Tribunnewsmaker, “5 Update Pembantaian Sadis Keluarga di Sigi, Jokowi Akan Beri Santunan & Trauma ealing pada Korban, “https://newsmaker.tribunnews.com/2020/12/01/5-update-pembantaian-sadiskeluarga-di-sigi-jokowi-akan-beri-santunan-trauma-healing-pada-korban?page=3, diakses pada tanggal 9 Desember 2020.

[55] Komnas Perempuan, “Kekerasan terhadap Perempuan Meluas: Mendesak Negara Hadir Hentikan Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Domestik, Komunitas dan Negara” Jakarta, 7 Maret 2016, (https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-pernyataan-sikap-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-catatantahunan-catahu) diakses pada 15 Januari 2021.

[56] Finkelhor, David. and Angela Browne. 2015. “The Traumatic Impact of Child Sexual Abuse: A Conceptualization”. Family Violence Research Program. University of 164 New Hampshire. Durham. (International Journal of Humanities and Social Science Vol. 5. No. 7(1). July 2015) http://www.ijhssnet.com/view.php?u=http://www.ijhssnet.com/journals/Vol_5_No_7_1_July_2015/17.pdf diakses pada 16 Januari 2021.

[57] Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.

[58] https://www2.ohchr.org/english/law/cat.htm.

[59] dr. Kevin Adrian, 2021, Efek Kebiri Kimiawi (https://www.alodokter.com/ini-efek-kebiri-kimiawi-pada-pria#:~:text=Hal%20ini%20menunjukkan%20adanya%20hubungan,%2C%20berkeringat%2C%20dan%20jantung%20berdebar). Diakses 16 Januari 2021.

[60] Ibid, hlm. 3.

[61] Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindunagn Anak sebagaiman telah ditetapkan sebagai Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

[62] Ibid, hlm. 4.

[63] Ibid.

Dikeluarkannya Limbah Batu bara dari Limbah B3

Latar Belakang

Peraturan turunan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat. 2 Februari 2021 Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebelumnya PP Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, aturan ini mengeluarkan limbah batu bara dari kategori bahan berhaya dan beracun. Setelah sekian lama batu bara menjadi sumber bahan bakar pembangkit energy listrik dengan berbagai dampak negatif yang diberikan diberikan oleh limbahnya mulai dari polusi partikel dan limbah kimia yang menjadikan lingkungan rusak, menjadi tanya besar saat adanya regulasi yang mengeluarkan fly ash dan fly bottom hasil pembakaran batu bara dari kategori Limbah B3.

Read More

Apa itu UKM PMK-STHB??

Persekutuan Mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Bandung atau yang sering disebut PMK-STHB merupakan salah satu Unit Kegiatan Mahasiswa yang ada dikampus STHB, namun yang menjadi perbedaan antara UKM PMK-STHB dengan UKM lain adalah UKM PMK-STHB merupakan UKM yang berlandaskan dengan Keagamaan. UKM PMK-STHB berdiri sejak Tahun 1979 dan disahkan pada 10 Oktober 1980, sehingga UKM PMK-STHB merupakan salah satu UKM tertua di Kampus STHB.

Read More

“Mengenal Lebih dalam Surat Perintah Sebelas Maret”

Secara Garis Besar, Surat Perintah 11 Maret tahun 1966 biasa disingkat Supersemar, adalah Surat Perintah yang dikeluarkan oleh Bung Karno untuk Pak Harto, melalui tiga Jenderal yang berinisiatif menemui Bung karno di Istana Bogor, setelah terjadi penghentian Sidang Paripurna Kabinet Dwikora di Istana Negara, Jakarta, pada pagi hari tanggal 11 Maret.

Dalam situasi politik dan ekonomi yang karut marut pasca pemberontakan Gerakan 30 September (G30S) yang kemudian terbukti didalangi Partai Komunis Indonesia (PKI), Bung Karno memberikan Surat Perintah kepada Pak Harto , yang pada salah satu dictum adalah memberikan kewenangan “Untuk atas nama Presiden/ Pemimpin Besar Revolusi”—“Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan”.

Read More

Mengapa Natal Jatuh Pada Tanggal 25 Desember?

Ada banyak orang yang mempertanyakan mengapa kita merayakan Natal tanggal 25 Desember? Apakah benar Yesus dilahirkan pada tanggal 25 Desember? Sesungguhnya, tidak seorang pun tahu kapan persisnya Yesus dilahirkan ke dalam dunia ini. Tidak ada suatu Akta Kelahiran zaman kuno yang menyatakan dan membuktikan kapan Dia dilahirkan. Tidak ada seorang pun saksi hidup yang bisa ditanyai.

Arti Kata Natal

Kata Natal berasal dari ungkapan Latin yaitu Dies Natalies yang berarti hari lahir. Dalam bahasa Inggris Natal disebut Christmas, dari istilah Inggris kuno Cristes Maesse (1038) atau Cristes – Messe (1131), yang berarti Misa Kristus. Penulisan kata Christmas biasa ditulis X’mas suatu penyingkatan dengan tradisi Kristen, karena huruf X dalam bahasa Yunani merupakan singkatan dari Kristus atau dalam bahasa Yunani Chi-Rho. Di dalam Alkitab bahasa Indonesia sendiri, tidak ditemukan kata “Natal”, yang ada hanya kelahiran Yesus.

Read More