Archives April 2021

KARTINI’S DAY

       Raden Ajeng Kartini atau yang biasa dikenal sebagai R. A. Kartini merupakan sesosok wanita tangguh yang mendasari adanya emansipasi wanita di Indonesia. Beliau lahir di Jepara, Jawa Tengah pada tanggal 21 April 1879. Kartini yang dari kecil merasa tidak bebas untuk menentukan pilihannya dan juga merasa diperlakukan berbeda dengan saudara maupun teman-teman prianya karena terlahir sebagai seorang wanita, serta merasa kurang adil dengan kebebasan teman-teman wanitanya yang berada di luar negeri khususnya dengan para wanita Belanda. Hal tersebut menumbuhkan keinginan dan tekad di dalam hati Kartini untuk menjadikan para wanita di Indonesia juga mempunyai persamaan derajat yang sama dengan laki-laki, bahwa setiap wanita juga mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan. Demi mewujudkan keinginannya tersebut, Kartini mendirikan sekolah gratis untuk anak gadis di Jepara dan Rembang. Melalui sekolah gratis tersebut diajarkan pelajaran menjahit, menyulam, memasak, dan sebagainya. Sekolah gratis yang didirikan oleh kartini tersebut kemudian diikuti oleh wanita-wanita lainnya dengan mendirikan ‘Sekolah Kartini’ di berbagai tempat lain, seperti di Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, dan Cirebon. Perjuangan dan tekad Kartini untuk menyamakan derajat kaum wanita dengan kaum pria telah membuahkan hasil, yaitu dibuktikan dengan berkembangnya sekolah-sekolah untuk wanita, namun tidak seindah dengan hasil yang telah ia capai, Kartini sakit-sakitan dan wafat setelah melahirkan putra pertamanya yaitu pada usia 25 tahun, tanggal 17 September 1904.

Read More

Artikel Jurnal Vol.1

Kementerian Advokasi

Senat Mahaiswa STHB 2020/2021

Kabinet Tiksna Reswara

Catatan Tengah Tahun Penyakit INDONESIA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT. Tuhan yang maha pengasih, atas segala rahmat dan karunianya sehingga Kementerian Advokasi Senat Mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Bandung Kabinet Tiksna Reswara dapat menyelesaikan Artikel Jurnal Vol.1 dengan judul “Catatan Tengah Tahun Penyakit di INDONESIA” dengan baik.

Harapan kami semoga artikel jurnal yang telah tersusun ini dapat bermanfaat sebagai salah satu rujukan maupun pedoman bagi para pembaca, menambah wawasan serta pengalaman, sehingga nantinya saya dapat memperbaiki bentuk ataupun isi artikel jurnal ini menjadi lebih baik lagi.

Sebagai penulis, kami mengakui bahwasanya masih banyak kekurangan yang terkandung di dalamnya. Oleh sebab itu, dengan penuh kerendahan hati saya berharap kepada para pembaca untuk memberikan kritik dan saran demi lebih memperbaiki makalah ini. Terima Kasih.

Bandung, 22 Maret 2021

Kementerian Advokasi

Senat Mahaiswa STHB 2020/2021

Kabinet Tiksna Reswara

DAFTAR ISI

RUU PKS? Polemik dan HAM… 3

Penegakan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Indonesia?. 10

PROBLEMATIKA RUU OMNIBUS LAW CIPTAKER.. 23

TELITI RUU CILAKA.. 31

Ongkos PILKADA VS Kurva Pagebluk. 42

Webinar Series Riset Konsorsium Covid-19. 45

Tindakan Represif Aparat 50

PenangkapanMenteri KKP Oleh KPK.. 54

Apa Batasan Ormas dalam Berorganisasi?. 57

KORUPSI. 66

HAM dan Indonesia. 72

MTI. 81

Dapatkah Sanksi dalam PP No.7 Thn 2021 Menekan Laju Kasus Kekerasan Seksual?. 87

Sharing Center: Kekerasan Seksual “Crisi Sexual Vilance #MULAIBICARA”. 94

RUU PKS? Polemik dan HAM

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat setidaknya pada tahun 2019 jumlah kasus yang dilaporkan meningkat sebesar 6%. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan 2019 sebesar 431.471, jumlah ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 406.178. Darurat kekerasan seksual yang semakin mendesak Indonesia akan keberadaan hero untuk melindungi para korban, Pemerintah memilih merancang Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang dinilai banyak menimbulkan keresahan di masyarakat banyaknya pro kontra RUU PKS dan di saaat yang bersamaan para predator tetap berkeliaran mencari korban tanpa mengenal usia, waktu, dan, gender. Selain itu sikap plin-plan pemerintah yang kerap menarik ulur pembahasan juga pengesahan RUU PKS sebagai prioritas menimbulkan banyak tanya pada masyarakat akan keseriusan pemerintah menangani isu kekerasan seksual ini. Benarkah RUU PKS dapat melakukan pencegahan terhadap terjadinya peristiwa kekerasan seksual?

Read More